Ramai Metaverse, Bagaimana Prospek Pembelian Tanah Virtual? Begini Penjelasan Pakar UGM

SuaraJogja.id - Dunia virtual atau yang dikenal dengan metaverse tengah ramai diperbincangkan publik. Hal itu tidak lepas dari viralnya informasi penjualan sejumlah aset di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mulai dari Alun-alun Utara hingga Keraton Yogyakarta.

Namun sebenarnya, bagaimana prospek tanah virtual di dalam metaverse itu, terlebih dalam konteks di Indonesia?

Pakar Teknologi Informasi Universitas Gadjah Mada (UGM) Ridi Ferdiana menjelaskan bahwa sekarang para pengguna metaverse terkait tanah virtual itu sudah berkembang. Tak jarang berbagai lokasi menarik juga menjadi tempat-tempat yang diperjual-belikan.

Di antaranya seperti sebuah universitas, situs sejarah dan budaya, hingga point of interest lain tidak luput diperjual-belikan dalam dunia virtual itu. Bahkan kata Ridi, kenaikan yang dijanjikan juga cukup menjanjikan.

Baca Juga: Jual Beli Tanah Virtual di Metaverse Dinilai Menjanjikan, Untuk Investasi Masa Depan

"Sebagai contoh Universitas Gadjah Mada yang bernilai 0.1 USDT (mata uang crypto Next Earth) saat ini bernilai 382,64 USDT. Atau 282% kenaikan investasinya. Jika dibandingkan dengan kenaikan tanah di kondisi nyata tentu ini sangat menjanjikan. Tetapi apakah memang aman dan ada peminat yang bersedia membeli itu cerita yang berbeda," kata Ridi saat dihubungi awak media, Kamis (6/1/2022).

Ditanya mengenai konsep itu pembelian tanah virtual di metaverse itu sendiri, apakah sama dengan sistem Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) di dunia nyata, disampaikan Ridi, konsep KPR bisa saja terjadi di dunia virtual.

"Konsep KPR akan sangat mungkin terjadi di sini (metaverse) tetapi bukan mencicil tetapi memiliki sebagian kecil dari landmark yang ada (misal 1/10 gedung UGM)," ujarnya.

Ia mencontoh konsep itu dengan aplikasi Go-Trade yang memungkinkan pembelian saham di dunia nyata dengan membeli sebagian kecil saja atau mencicil. Jika dahulu membeli saham harus satu lot maka aplikasi seperti Go-Trade memvirtualkan kepemilikan saham.

"Sehingga seseorang bisa memiliki 0.001 Lot saja. Bayangkan saja aplikasi Go-Trade ini adalah Next earth maka bisa saja Next earth menjual satu petak saja untuk di KPR kan alih-alih menjadi satu komplek," ungkapnya.

Baca Juga: Kookmin Bank Akan Produksi Web Drama Berdasarkan Metaverse aespa

Terkait dengan perlu tidaknya pemerintah hadir di dalam dunia virtual itu untuk mengawasi transaksi jual beli aset virtual, Ridi berujar aset virtual khususnya dalam Next Earth sendiri tidak lain adalah Crypto Currency.

Sedangkan Indonesia sendiri sudah menganggap Crypto Currency adalah sebuah komoditas digital yang di awasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan.

"Pertanyaannya adalah seberapa credible mata uang crypto di Matic. Apakah aman dan dijamin itu adalah lain cerita. Next Earth juga cerdas dengan mengizinkan kita memberi nama sendiri lokasi yang ada, secara default nama yang kita beli adalah Unnamed Territory walaupun kursornya kita arahkan ke lokasi yang sangat ternama," jelasnya.

Ditambahkan Ridi, untuk keamanan aset virtual Next Earth didasarkan pada konsep Blockchain. Uang Crypto pada Next Earth adalah NFT (Non Fungible Token) yang tidak dapat dipertukarkan tetapi dapat diperjual belikan.

"NFT adalah objek digital yang unik dan melekat pada objek digital tersebut. Layaknya membeli kendaraan dengan kepemilikan BPKB yang tercatat, maka membeli tanah virtual akan memiliki kepemilikan berupa NFT yang mencegah asset disalin dan diperbanyak," terangnya.

Sementara untuk legalisasinya saat ini memang belum diatur sepenuhnya terlebih mengenai aset virtual ini. Namun mengacu pada pernyataan bank sentral indonesia, kata Ridi, uang crypto adalah digital commodities yang perlu dikaji kredibilitasnya.