SuaraJogja.id - Perdana Menteri Prancis Jean Castex pada Kamis mengatakan bahwa vaksinasi wajib untuk menekan kasus baru COVID-19 tidak akan banyak membantu, sebab langkah itu akan menambah masalah ketimbang solusi.
"Kami sudah mengalami sejumlah kesulitan untuk mengendalikan kepatuhan pas kesehatan. Kesulitan itu akan lebih parah apabila kami mewajibkan vaksinasi," kata Castex kepada BFM TV dan RMC Radio.
Pada Rabu (5/1), Prancis melaporkan rekor lebih dari 332.252 kasus harian COVID-19 dan 246 korban meninggal.
Pada hari yang sama, Italia mewajibkan vaksinasi COVID-19 bagi warga berusia di atas 50 tahun.
Italia menjadi satu dari segelintir negara Eropa yang menerapkan kewajiban seperti itu dalam upaya mencegah layanan kesehatan kewalahan, sekaligus mengurangi kematian.
Berita Terkait
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Ketat Tentara Usai Polisi Geledah Kafe deClan Signature
Pilihan
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
BREAKING NEWS! KPK Dikabarkan OTT Bupati Sukoharjo dan Sejumlah Orang
-
Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
-
Mobil Dinas TNI Tabrak Tiang Rambu di Depan DPR, Polisi Duga Pengemudi Microsleep
-
Bantah Isu TNI 'Serbu' Polda Metro Usai Ramai Kasus Jampidsus, Kapuspen: Waspada Provokator!
Terkini
-
Kemenpar Dorong Penerbangan Langsung India-YIA, Bidik Kenaikan Wisatawan ke Yogyakarta
-
Anggaran MBG Dipangkas Rp94 Triliun, Bagaimana Nasib Ratusan SPPG di Jogja?
-
Promo Kredit Kendaraan Berbunga 1,80% Meriahkan BRI KKB Expo 2026 di 131 Lokasi
-
8.000 Orang Lepas Status WNI dalam Lima Tahun, Indonesia Terancam Kehilangan SDM Berkualitas
-
Akademisi: Publik Berhak Menagih Kinerja jika Gaji Kepala Daerah Naik