SuaraJogja.id - Komisi Pemberantasan Korupsi mendorong Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari pajak air tanah meskipun nilai dari pajak daerah tersebut tidak terlalu signifikan dibanding jenis pajak daerah lain.
“Untuk kali ini, kami ingin fokus pendampingan ke pajak air bawah tanah yang ujungnya adalah pendapatan daerah. Realisasinya bisa ditingkatkan,” kata Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Wilayah III KPK Edi Suryanto saat bertemu jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta di Yogyakarta, Selasa.
KPK, lanjut dia, ingin mencari tahu mekanisme pengelolaan pajak air tanah di Kota Yogyakarta, pemantauan, dan mekanisme pembayaran atau pemungutan pajak dari wajib pajak yang selama ini dilakukan.
Menurut dia, dalam dua tahun terakhir, penerimaan dari pajak daerah mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19, khususnya dari pajak hotel dan restoran.
Namun demikian, lanjut dia, ada beberapa sektor pajak daerah yang tidak terdampak kondisi pandemi COVID-19 di antaranya BPHTB, pajak mineral, dan pajak air tanah untuk kota/kabupaten atau pajak air permukaan yang dikelola provinsi.
Di Kota Yogyakarta, penerimaan dari pajak air tanah dalam dua tahun terakhir justru mengalami kenaikan yaitu dari Rp1,5 miliar pada 2020 menjadi Rp2,8 miliar pada 2021.
“Peningkatan pendapatan ini menjadi indikasi bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta tetap berusaha mengoptimalkan penerimaan dari pajak daerah meski dalam masa pandemi,” kata Sekda Kota Yogyakarta Aman Yuriadijaya.
Kota Yogyakarta memfokuskan wajib pajak air tanah berasal dari pelaku usaha, khususnya hotel dan restoran.
Meskipun demikian, lanjut dia, pemanfaatan air dari PDAM Tirtamarta Yogyakarta tetap akan diupayakan untuk ditingkatkan sehingga sumber utama air berasal dari air perpipaan sedangkan untuk air tanah menjadi sumber pelengkap.
Baca Juga: BPBD Kota Yogyakarta Siagakan Tim Pemakaman Meski Kematian COVID-19 Turun
Sementara itu, Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi menyebut tetap berupaya untuk memaksimalkan pendapatan dari pajak air tanah meskipun porsinya tidak begitu besar.
“Kami akan kaji dan petakan kembali terkait potensi pendapatan dari pajak air tanah meskipun pemasukan ke daerah tidak sebesar pajak hotel, restoran, PBB dan pajak lainnya,” katanya.
Selain mengoptimalkan pendapatan dari pajak air tanah, saat ini Pemerintah Kota Yogyakarta terus berupaya untuk memaksimalkan layanan air bersih dari PDAM Tirtamarta untuk masyarakat termasuk ke pelaku usaha seperti hotel dan restoran.
Berita Terkait
-
Diperiksa KPK Kasus Suap Ketok Palu RAPBD Jambi, Mahasiswi Ini Ditemani Ibunya
-
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Diperiksa KPK Terkait Formula E
-
KPK Digugat Praperadilan Kasus Korupsi Helikopter AW-101
-
Satu Per Satu Pejabat di Pemkot Bekasi Dipanggil KPK, Dalami Pemotongan Uang ASN Atas Perintah Rahmat Effendi
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- 6 Sepatu Adidas Samba Lagi Diskon 50 Persen di Website Resmi, Kesempatan Langka Separuh Harga
- Struktur Kuno Muncul Kembali di Sendang Kamulyan Trenggalek
- 7 Sunscreen Flek Hitam untuk Usia 50 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
Pilihan
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
-
Link Live Streaming Portugal vs Kongo: Panggung Sesungguhnya CR7?
Terkini
-
Kolaborasi Positif Mandiri Jogja Marathon 2026: Dari Lintasan Lari untuk Kesejahteraan Masyarakat
-
Dana Keistimewaan Disunat Rp200 Miliar, Proyek Alun-alun Pakualaman Jadi Korban
-
Intel Nekat Masuk UMY Usai Demo, Ratusan Mahasiswa Kepung dan Amankan Anggota Polda DIY
-
Muhammadiyah Desak Pembenahan Total Program MBG di Tengah Gelombang Kritik
-
Diskusi di UGM Dibubarkan Paksa, Mahasiswa Lintas Kampus DIY: Ini Ancaman Serius Demokrasi!