Seruan Larangan Berhijab di India Terus Meluas, Kampus di Uttar Pradesh Didesak Larang Pemakaian Hijab

SuaraJogja.id - Perselisihan soal larangan berhijab bagi mahasiswi di negara bagian India selatan kini merembet ke negara bagian Uttar Pradesh yang paling padat penduduknya dan sekelompok anak muda meminta salah satu perguruan tinggi di sana untuk melarang pemakaian hijab.

Otoritas menutup kampus-kampus di Karnataka di India selatan pekan lalu setelah kebijakan baru tentang seragam melarang pelajar perempuan memakai hijab di dalam kelas.

Larangan itu berujung pada aksi protes dari mahasiswi Muslim yang kemudian mendapat protes balasan dari mahasiswa Hindu.

Kaum Muslim mengkritik larangan hijab sebagai cara lain untuk menyingkirkan komunitas yang berjumlah sekitar 13 persen dari 1,35 miliar juta penduduk India yang mayoritas beragama Hindu.

Baca Juga: Bos Otomotif India, Rahul Bajaj Meninggal Dunia di Usia 83 Tahun

Di Uttar Pradesh, wilayah utara yang berbatasan dengan New Delhi, puluhan pemuda mendatangi kampus Dharma Samaj di distrik Aligarh pada Senin (14/2). Mereka menyerahkan memorandum kepada pihak universitas agar melarang hijab seutuhnya di lingkungan kampus.

Massa mengalungkan safron, selendang yang biasa dipakai umat Hindu India, kata kepala pengawas kampus Mukesh Bharadwaj, yang mengaku tidak mengenal orang-orang tersebut.

Saat ini pakaian keagamaan tidak diperkenankan di dalam kelas, namun dapat dipakai di tempat lain di lingkungan kampus.

"Dua tahun yang lalu isu serupa (tentang hijab) muncul dan isu tersebut mencuat lagi. Kami tidak mengizinkan jenis seragam keagamaan apa pun dan kami memiliki aturan seragam sipil semua orang," kata Bharadwaj kepada Reuters via telepon, Selasa.

"Tersedia ruang ganti untuk anak perempuan dan mereka dapat menyalin pakaiannya sebelum masuk kelas," katanya. "Kami sedang menyelidik isu tersebut."

Baca Juga: Soal Penindasan Muslim di India, Ketua MUI Minta Pemerintah RI Lakukan Ini

Uttar Pradesh, yang diperkirakan memiliki penduduk sebanyak Brazil, diperintah oleh seorang biksu Hindu dari partai pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi.