SuaraJogja.id - Menghadapi penyebaran virus corona, saat ini Jepang memberlakukan kontrol perbatasan yang paling ketat di antara negara-negara kaya.
Namun, negara tersebut pada Kamis (17/2/2022) akan mengeluarkan pengumuman tentang langkah pelonggaran aturan ketat pengendalian perbatasan setelah dikecam oleh para pemimpin bisnis dan pendidik.
Sekitar 150.000 mahasiswa asing di luar negeri tidak bisa masuk, demikian pula dengan para pekerja yang sangat dibutuhkan oleh Jepang --negara yang menua dan populasinya menyusut.
Masalah itu memicu peringatan negara itu kekurangan tenaga kerja dan bahwa reputasi internasional Jepang bisa rusak.
Pada akhir 2021, Jepang sempat melonggarkan aturan perbatasan yang telah secara efektif membuat negara itu tertutup bagi nonpenduduk selama dua tahun.
Namun, Jepang memperketat lagi aturan itu hanya beberapa minggu kemudian saat varian Omicron muncul di luar negeri.
Di antara langkah-langkah pelonggaran pembatasan di perbatasan yang akan diumumkan itu, pemerintah Jepang akan meningkatkan jumlah orang yang diizinkan memasuki Jepang menjadi 5.000 orang per hari dari 3.500 orang pada saat ini, menurut laporan media.
Langkah pelonggaran yang lain kemungkinan akan mencakup memperpendek masa karantina yang diperlukan, yang saat ini seminggu, menjadi tiga hari.
Pengurangan masa karantina itu akan diambil atas berbagai faktor pertimbangan, seperti tingkat risiko wabah virus corona di negara asal para pendatang, juga status vaksinasi mereka, termasuk suntikan dosis penguat (booster).
Baca Juga: Badai Omicron Mereda, Jerman Longgarkan Pembatasan Covid-19
Jepang menetapkan 82 negara masuk dalam daftar "berisiko tinggi" dan mengharuskan tiga atau enam hari karantina wajib di hotel sebagai bagian dari pekan isolasi bagi banyak orang.
Sebelumnya masa dua minggu kewajiban karantina diberlakukan oleh Jepang hingga pertengahan Januari 2022.
Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida diperkirakan akan mengumumkan langkah-langkah baru kontrol perbatasan dalam konferensi pers pada Kamis. Aturan perbatasan itu akan berlaku secara bertahap mulai Maret 2022, kata laporan media.
Kishida dan pemerintahannya memuji kontrol perbatasan yang ketat untuk memberikan waktu bersiap bagi Jepang saat kasus varian Omicron melonjak di seluruh dunia, dan sebagian besar masyarakat Jepang mendukung langkah tersebut.
Namun, saat varian Omicron sekarang tersebar luas di Jepang, para pemimpin bisnis dan beberapa politisi di negara itu telah memperingatkan bahwa aturan pengendalian perbatasan tersebut sudah usang.
Jepang saat ini sedang berjuang untuk meluncurkan langkah pemberian suntikan booster.
Berita Terkait
-
Badai Omicron Mereda, Jerman Longgarkan Pembatasan Covid-19
-
Jerman: Wabah Omicron Mereda, Pembatasan COVID-19 Bisa Dilonggarkan
-
Protes Anti Mandat Vaksin Terus Meluas, Dari Amerika Ke Eropa, Kini Menyebar Di Australia Hingga Selandia Baru
-
Bulan Ini, Belanda akan Cabut Sebagian Besar Pembatasan COVID-19
-
Mulai Maret, Polandia Hapus Pembatasan Covid-19
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan Muat 7-9 Orang, Nyaman Angkut Rombongan
- Daftar Mobil Bekas yang Harganya Paling Stabil di Pasaran
- Pandji Pragiwaksono Dihukum Adat Toraja: 48 Kerbau, 48 Babi, dan Denda 2 Miliar
- 7 Parfum Wangi Bayi untuk Orang Dewasa: Segar Tahan Lama, Mulai Rp35 Ribuan Saja
- 3 Pelatih Kelas Dunia yang Tolak Pinangan Timnas Indonesia
Pilihan
-
Siapa Justen Kranthove? Eks Leicester City Keturunan Indonesia Rekan Marselino Ferdinan
-
Menko Airlangga Ungkap Dampak Rencana Purbaya Mau Ubah Rp1.000 Jadi Rp1
-
Modal Tambahan Garuda dari Danantara Dipangkas, Rencana Ekspansi Armada Kandas
-
Purbaya Gregetan Soal Belanja Pemda, Ekonomi 2025 Bisa Rontok
-
Terjerat PKPU dan Terancam Bangkrut, Indofarma PHK Hampir Seluruh Karyawan, Sisa 3 Orang Saja!
Terkini
-
Gerebek Lokasi Rawan Narkoba: BNNP DIY Bekuk Pengedar Sabu Jelang Operasi Nasional Serentak
-
Buron Setahun, Glempo Pelaku Penganiayaan Mahasiswa di Sarkem Akhirnya Tertangkap Polisi
-
Wali Murid SD Nglarang Tolak Relokasi Sebelum Ada Gedung Baru, Pihak Tol Jelaskan Kendala Lahan
-
Tarik Ulur Proyek Strategis Nasional: Wali Murid SD Nglarang Konsisten Tolak Pindah Sebelum Janji Gedung Baru Terpenuhi
-
Soeharto Bukan Pahlawan, Ia Penjahat Kemanusiaan Suara Lantang Jogja Memanggil Tolak Keputusan Istana