Anggap Pemerintah Hanya Berpihak ke Pengusaha, Buruh DIY Tolak Permenaker JHT

“Sudah pasti akan saya teruskan amanat tersebut,” ucap Aria.

Selain itu, kata Aria, jawatannya sejauh ini sudah berkoordinasi dengan Kepala Disnaker yang ada di Kabupaten dan Kota se-DIY. Tujuannya guna mengaktifkan forum Lembaga Kerja Sama (LKS) tripartit.

Nantinya forum itu berupa lembaga resmi yang terdiri dari pemerintah, pengusaha dan pekerja. Mereka disatukan untuk melakukan pembahasan terkait dengan permasalahan hubungan industrial.

"Itu tujuannya pertama mendiskusikan permasalahan ini dan kemudian ada catatan atau koreksi untuk bisa disampaikan secara tertulis. Diharapkan nanti buah pikiran itu bisa dituangkan melalui lembaga kerja sama tripartit, minggu depan kemungkinan kita finalisasi di LKS tripartit DIY,” tuturnya.

Baca Juga: Hormati Uji Materiil Permenaker 2022 di MA, Menaker: JHT Bukan untuk Kepentingan Pemerintah

Selanjutnya, Kabid Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta, Indriyatno, menjelaskan bahwa dasar penetapan usia 56 tahun dalam permenaker tersebut adalah dari data yang ada. Terlebih terkait dengan data usia harapan hidup manusia Indonesia yang disebut semakin tinggi.

Sehingga banyak kemudian masyarakat di usia tua yang makin bertahan. Namun di sisi lain justru kemiskinan lebih besar di usia tua.

"Jadi itu makanya mungkin pemerintah mengambil sikap seperti itu. Ingin mengembalikan JHT pada saat tenaga kerja memasuki usia pensiun,” ujar Indriyatno.