SuaraJogja.id - Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenur Rohman buka suara terkait dengan pembuatan himne KPK oleh istri dari Firli Bahuri. Ia menyebut bahwa pembuatan lagu mars dan himne di lembaga antirasuah itu hanya gimmick dari ketua KPK yang tidak diperlukan.
"Menurut saya ini (pembuatan lagu mars dan himne KPK) hanya gimmick dari ketua KPK yang sangat tidak perlu," kata Zaenur saat dikonfirmasi awak media, Jumat (18/2/2022).
Lanjut Zaenur dari sisi kebutuhan, lagu mars dan himne KPK ini tidak ada urgensinya. Justru yang seharusnya menjadi fokus dari KPK adalah segera menunjukkan kinerja yang mumpuni terkait dengan pemberantasan korupsi di Indonesia.
"Soal kebutuhan, yang penting bagi KPK saat ini tunjukkan adalah kinerja dan independensi untuk raih kembali kepercayaan publik. KPK tidak butuh gimmick seperti pembuatan himne ini," tegasnya.
Belum lagi dengan Ketua KPK, Firli Bahuri yang kemarin juga memberikan penghargaan untuk sang istri. Atas nama KPK ia memberikan penghargaan kepada istrinya, Ardiana Fitri karena membuat himne KPK tersebut. Zaenur menyebut hal ini sebagai tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh KPK.
"Tidak patut (pemberian penghargaan kepada sang istri ketua KPK). Termasuk potensi benturan kepentingan. Akhirnya seakan KPK menjadi bisnis keluarga," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa sebenarnya KPK membuat lagu mars atau himne itu merupakan sesuatu yang netral. Namun ketika yang menciptakan kemudian adalah istri ketua KPK hal itu yang patut dipertanyakan.
Terkhusus mengenai tindakan yang berisiko menyalahi prinsip pencegahan benturan kepentingan. Dalam hal ini, kata Zaenur, sudah jelas potensi itu kemudian muncul.
"Kita tidak bicara apakah itu dibayar atau tidak dibayar. Tentu itu tidak dibayar tetapi himne itukan kemudian menjadi identitas, bagian dari KPK itu kemudian diciptakan oleh istri ketua KPK. Itu menurut saya risiko timbul potensi benturan kepentingan dan itu artinya KPK sendiri tidak memitigasi resiko tersebut," paparnya.
Baca Juga: Melihat Gaya Ardina Safitri, Istri Firli Bahuri yang Jadi Sorotan karena Ciptakan Himne KPK
Selain itu pertanyaan selanjutnya adalah apakah proses untuk membuat himne yang dilakukan oleh istri ketua KPK itu melalui suatu proses yang fair atau adil. Misalnya dalam kasus ini melalui proses suatu pemilihan atau kompetisi terlebih dahulu.
Berita Terkait
-
Masuk Babak Baru? Polda Metro Siap Hadapi Firli Bahuri usai Cabut Gugatan Praperadilan
-
Alasan Tak Terduga, Ini yang Bikin Firli Bahuri Cabut Gugatan Praperadilan untuk Ketiga Kalinya
-
Drama Kasus Firli Bahuri: 3 Kali Praperadilan Status Tersangka Sejak 2023, Kini Gugatan Dicabut Lagi
-
Ketiga Kalinya! Firli Bahuri Cabut Gugatan Praperadilan, Kenapa?
-
Firli Bahuri: Dari Jenderal ke Ketua KPK, Kontroversi Tak Berujung hingga 3 Kali Praperadilan
Terpopuler
- Menguak Sisi Gelap Mobil Listrik: Pembelajaran Penting dari Tragedi Ioniq 5 N di Tol JORR
- Kode Redeem FF SG2 Gurun Pasir yang Aktif, Langsung Klaim Sekarang Hadiahnya
- Dibanderol Setara Yamaha NMAX Turbo, Motor Adventure Suzuki Ini Siap Temani Petualangan
- Daftar Lengkap HP Xiaomi yang Memenuhi Syarat Dapat HyperOS 3 Android 16
- Xiaomi 15 Ultra Bawa Performa Jempolan dan Kamera Leica, Segini Harga Jual di Indonesia
Pilihan
-
Link Live Streaming AC Milan vs Inter Milan: Duel Panas Derby Della Madonnina
-
FULL TIME! Yuran Fernandes Pahlawan, PSM Makassar Kalahkan CAHN FC
-
Libur Lebaran, Polresta Solo Siagakan Pengamanan di Solo Safari
-
Dipermak Nottingham Forest, Statistik Ruben Amorim Bersama MU Memprihatinkan
-
Partai Hidup Mati Timnas Indonesia vs China: Kalah, Branko Ivankovic Dipecat!
Terkini
-
Arus Lalin di Simpang Stadion Kridosono Tak Macet, APILL Portable Belum Difungsikan Optimal
-
Kunjungan Wisatawan saat Libur Lebaran di Gunungkidul Menurun, Dispar Ungkap Sebabnya
-
H+2 Lebaran, Pergerakan Manusia ke Yogyakarta Masih Tinggi
-
Exit Tol Tamanmartani Tidak Lagi untuk Arus Balik, Pengaturan Dikembalikan Seperti Mudik
-
Putra Prabowo Berkunjung ke Kediaman Megawati, Waketum PAN: Meneduhkan Dinamika Politik