SuaraJogja.id - Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) masih menjadi perbincangan panjang hingga saat ini. Walaupun banyak pihak menilai pemindahan IKN perlu dilakukan tapi di sisi lain rencana itu juga dipandang terlalu terburu-buru.
Lalu apakah pemindahan IKN itu perlu untuk dilakukan? Jika memang perlu kapan pemindahan tersebut ideal untuk dilakukan dan ke mana?
Ketua Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) DIY Edy Suandi Hamid menyatakan, pemindahan IKN itu memang perlu dilakukan. Namun untuk waktu dan lokasi pemindahan itu yang masih harus dipikirkan lebih matang lagi.
"Pindah atau enggak? Kalau saya jawabnya pindah. Kapannya yang tidak sekarang. Situasi sangat dipaksakan, ke mananya juga perlu pengkajian lebih dalam. Jangan tergesa-gesa," kata Edy dalam diskusi publik 'Pindah IKN di Mata Cendekiawan Jogja' secara daring, Selasa (1/3/2022).
Baca Juga: Kendaraan Swakemudi Akan Diterapkan di Ibu Kota Negara Baru, Begini Rancangan Sektor Transportasi
Edy menyebut sebenarnya perbincangan tentang pemindahan IKN itu sudah dilakukan sejak puluhan tahun lalu. Idenya pun tidak jauh berbeda dengan sekarang yakni IKN perlu dipindahkan ke luar Jawa
Bukan tanpa alasan, disampaikan Edy hal itu mempertimbangkan kondisi Jakarta yang sudah over populated dengan segala implikasinya. Belum lagi ditambah dengan beban berat yang harus ditopang Jakarta sebagai pusat birokrasi, pusat perekonomian, perdagangan, finansial, pusat lalu lintas global dan lain sebagainya.
"Beberapa negara itu pusat birokrasi berbeda dengan pusat perekonomian. Di Belanda misalnya, Amsterdam dengan Den Hag, banyak negara seperti itu," tuturnya.
Pemindahan itu pun harus dilakukan ke luar Jawa bukan justru hanya memindahkan ke daerah lain yang masih berada di pulau Jawa. Sebab ia menilai jika kondisi itu terjadi maka hanya akan memindahkan masalah saja.
"Kita memang perlu memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke luar Jawa. Ya kalau Jawa hanya memindah masalah saja sebab di Jawa kepadatannya sudah sangat tinggi, termasuk di DIY juga," paparnya.
Baca Juga: Bahas Nasib Jakarta Setelah Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Sesepuh Betawi Minta Hak Istimewa ke DPRD DKI
Namun pemindahan IKN tidak bisa dilakukan dengan semudah itu. Diperlukan berbagai kajian menyeluruh dan mendalam terlebih dalam kaitanya multi aspek untuk memilih lokasi baru.
Berita Terkait
-
Ramai Disorot Anggaran Diblokir, DPR Soal IKN: Pemerintah Masih Punya Banyak Waktu Pindahkan Ibu Kota Sampai 2045
-
Ini Skema Pemerintah Pindahkan ASN ke IKN, Dari Rekrutmen Baru hingga Mutasi
-
Membaca Ketidakkompakkan PKS dan PKB Soal Pemindahan IKN ke Kaltim
-
Usai Pindah Ibu Kota Baru, Gedung Milik Pemerintah Pusat di Jakarta Bisa Disewa
-
Jokowi Klaim Proyek IKN Menjanjikan, Investor Mana yang Mau Melirik?
Terpopuler
- Dedi Mulyadi Sebut Masjid Al Jabbar Dibangun dari Dana Pinjaman, Kini Jadi Perdebatan Publik
- Baru Sekali Bela Timnas Indonesia, Dean James Dibidik Jawara Liga Champions
- Terungkap, Ini Alasan Ruben Onsu Rayakan Idul Fitri dengan "Keluarga" yang Tak Dikenal
- Yamaha NMAX Kalah Ganteng, Mesin Lebih Beringas: Intip Pesona Skuter Premium dari Aprilia
- JakOne Mobile Bank DKI Bermasalah, PSI: Gangguan Ini Menimbulkan Tanda Tanya
Pilihan
-
Hasil Liga Thailand: Bangkok United Menang Berkat Aksi Pratama Arhan
-
Prediksi Madura United vs Persija Jakarta: Jaminan Duel Panas Usai Lebaran!
-
Persib Bandung Menuju Back to Back Juara BRI Liga 1, Ini Jadwal Lengkap di Bulan April
-
Bocoran dari FC Dallas, Maarten Paes Bisa Tampil Lawan China
-
Almere City Surati Pemain untuk Perpanjang Kontrak, Thom Haye Tak Masuk!
Terkini
-
Tanggapi Langkah Tarif Trump, Wali Kota Jogja: Kuatkan Produk Lokal!
-
Masa WFA ASN Diperpanjang, Pemkot Jogja Pastikan Tak Ganggu Pelayanan Masyarakat
-
Kurangi Kendaraan Pribadi Saat Arus Balik, Menhub Lepas 22 Bus Pemudik di Giwangan
-
Puncak Arus Balik H+3 dan H+4, 350 Ribu Kendaraan Tinggalkan DIY
-
Gunung Merapi Masih Luncuran Ratusan Lava, Simak Aktivitas Terkini Sepekan Terakhir