Tanggapi Langkah Tarif Trump, Wali Kota Jogja: Kuatkan Produk Lokal!

SuaraJogja.id - Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo merespons kebijakan tarif resiprokal atau timbal balik baru yang diterapkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Pada Rabu 2 April lalu, Trump mengumumkan penerapan tarif minimal 10 persen terhadap semua impor barang dari seluruh dunia, termasuk Indonesia yang dikenakan tarif impor 32 persen.

Masyarakat Kota Jogja diminta untuk mengantisipasi dinamika ekonomi yang bakal terjadi ke depan. Apalagi sebelum kebijakan yang diambil oleh Trump itu, ada pula deflasi yang perlu diperhatikan.

"Saya berpesan ini kepada masyarakat Jogja dengan adanya kebijakan-kebijakan kita kena beban biaya ekspor ke Amerika dan sebagainya ini. Kalau menurut saya ya, kemarin kan kita sebelum lebaran aja ada deflasi, barang tersedia, tapi pembeli kurang ya," ungkap Hasto, kepada awak media, Sabtu (5/4/2025).

Baca Juga: Mudik ke Jogja? BPBD Ingatkan Potensi Bencana Alam: Pantai Selatan Paling Rawan

"Nanti kalau seandainya kita harus mengantisipasi seandainya dolar naik, kemudian barang-barang impor juga lebih mahal, kemudian produk-produk yang sifatnya padat karya itu menjadi menurun agak lesu, ya itu kita harus antisipasi," imbuhnya.

Salah satu upaya yang harus dilakukan masyarakat yakni dengan menguatkan konsumsi dalam negeri. Membeli dan mengonsumsi produk sendiri bisa dilakukan dalam kondisi semacam itu.

Selain itu, mengurangi konsumsi barang-barang tak perlu bisa menjadi upaya lain.

"Kalau menurut saya harus menguatkan konsumsi dalam negeri, harus menguatkan produk lokal untuk dikonsumsi sendiri, dan jangan banyak belanja yang tidak penting, kalau menurut saya itu untuk dilakukan penting sekali kondisi sekarang ini," tandasnya.

Walaupun memang, kata Hasto, dari segi barang impor yang masuk ke Kota Jogja tak terlalu banyak. Sehingga diharap kebijakan itu tidak terlalu berdampak signifikan. 

Baca Juga: H+2 Lebaran, Pergerakan Manusia ke Yogyakarta Masih Tinggi

"Mungkin tidak terlalu banyak, tapi paling enggak garmen itu dari DIY kan ada ya, di sini industri yang padat karya yang otomotif dan sebagainya kan tidak banyak. Sehingga mudah-mudahan tidak terlalu berpengaruh secara serius untuk masalah aturan yang dikenakan 32 persen itu," ujarnya.