SuaraJogja.id - Presiden China Xi Jinping tampaknya berencana untuk mendominasi Indo-Pasifik dan menggunakan kawasan itu sebagai pijakan untuk mengambil alih posisi pemimpin dunia dari tangan Amerika Serikat, kata pejabat intelijen Australia, Rabu.
Direktur jenderal Kantor Intelijen Nasional Australia Andrew Shearer mengatakan konvergensi strategis baru antara Beijing dan Moskow "yang mengganggu" telah berkembang dan risiko "konflik kekuatan besar" telah meningkat sejak Rusia menginvasi Ukraina.
Komentar itu menegaskan peringatan bahwa invasi Rusia di Ukraina dapat meluas menjadi konflik regional atau global. Perdana Menteri Australia pekan ini meminta negara-negara demokrasi liberal untuk menghentikan "busur otokrasi" yang mengubah dunia.
"Kita harus bekerja lebih keras untuk menjaga kualitas liberal dari tatanan berbasis aturan di Eropa dan di sini, di kawasan Indo-Pasifik," kata Shearer pada sebuah jumpa pers.
Baca Juga: Dapatkah Rusia Mengandalkan China Setelah Kena Hantam Rangkaian Sanksi?
"Kita melihat seorang pemimpin yang benar-benar sedang berjuang dan memperkuat negaranya demi perjuangan untuk menggeser Amerika Serikat sebagai kekuatan yang memimpin dunia," kata dia, merujuk pada Xi.
Shearer mengatakan ancaman geopolitik akan berpusat pada teknologi, termasuk menggunakan serangan siber, sehingga Australia harus memperkuat pertahanan sibernya tanpa menutup diri dari perdagangan dan berbagi informasi.
"Kita memerlukan ekonomi terbuka yang berkembang sehingga kita dapat mendanai peningkatan belanja pertahanan yang menjadi komitmen pemerintah, tapi ini bukan menang-kalah antara ekonomi dan keamanan," kata dia.
Menurut Shearer, sejak invasi Rusia di Ukraina, intelijen Australia menilai bahwa kemungkinan terjadinya konflik di antara kekuatan-kekuatan besar semakin tinggi.
Dia mengaku terkejut dengan ketahanan Ukraina menghadapi pasukan Rusia. Namun, dia memprediksi akan adanya "pekan-pekan brutal dan penuh darah" karena pemimpin Rusia Vladimir Putin memiliki "semua yang kini dipertaruhkan".
Baca Juga: Misi Besar Rusia dan China, Membangun Stasiun Permanen di Luar Angkasa
Kremlin, yang menyebut aksi militernya sebagai "operasi khusus", bermaksud untuk melucuti Ukraina dan menggulingkan pemimpin "neo-Nazi" di negara itu.
Ukraina dan Barat menganggap hal itu sebagai dalih untuk melancarkan "perang yang dipilih"–bukan perang untuk membela diri–yang telah memicu kekhawatiran pada konflik yang lebih luas di Eropa.
Berita Terkait
-
Partai Hidup Mati Timnas Indonesia vs China: Kalah, Branko Ivankovic Dipecat!
-
Aib Sepak Bola China: Pemerintah Intervensi hingga Korupsi, Timnas Indonesia Bisa Menang
-
Timnas Indonesia Terancam Sanksi FIFA Jelang Laga Melawan China
-
4 Karakter Wanita dalam Drama China yang Badass Abis, Anti Menye-Menye
-
Calvin Verdonk: Timnas Indonesia Dapat Energi Lebih dari Pemain ke-12
Terpopuler
- Menguak Sisi Gelap Mobil Listrik: Pembelajaran Penting dari Tragedi Ioniq 5 N di Tol JORR
- Kode Redeem FF SG2 Gurun Pasir yang Aktif, Langsung Klaim Sekarang Hadiahnya
- Dibanderol Setara Yamaha NMAX Turbo, Motor Adventure Suzuki Ini Siap Temani Petualangan
- Daftar Lengkap HP Xiaomi yang Memenuhi Syarat Dapat HyperOS 3 Android 16
- Xiaomi 15 Ultra Bawa Performa Jempolan dan Kamera Leica, Segini Harga Jual di Indonesia
Pilihan
-
Link Live Streaming AC Milan vs Inter Milan: Duel Panas Derby Della Madonnina
-
FULL TIME! Yuran Fernandes Pahlawan, PSM Makassar Kalahkan CAHN FC
-
Libur Lebaran, Polresta Solo Siagakan Pengamanan di Solo Safari
-
Dipermak Nottingham Forest, Statistik Ruben Amorim Bersama MU Memprihatinkan
-
Partai Hidup Mati Timnas Indonesia vs China: Kalah, Branko Ivankovic Dipecat!
Terkini
-
Arus Lalin di Simpang Stadion Kridosono Tak Macet, APILL Portable Belum Difungsikan Optimal
-
Kunjungan Wisatawan saat Libur Lebaran di Gunungkidul Menurun, Dispar Ungkap Sebabnya
-
H+2 Lebaran, Pergerakan Manusia ke Yogyakarta Masih Tinggi
-
Exit Tol Tamanmartani Tidak Lagi untuk Arus Balik, Pengaturan Dikembalikan Seperti Mudik
-
Putra Prabowo Berkunjung ke Kediaman Megawati, Waketum PAN: Meneduhkan Dinamika Politik