Fakultas Pertanian Belum Bisa Jawab Isu Ketahanan Pangan Secara Komprehensif, Rektor UMY: Perlu Rekonstruksi Kurikulum

SuaraJogja.id - Ketersediaan pangan serta kelangkaan bahan pokok masih jadi persoalan. Ini berkaitan dengan problem atas isu ketahanan pangan di ranah nasional maupun global.

Menurut Rektor UMY Gunawan Budiyanto, ketahanan pangan di Indonesia belum dilakukan dengan baik. Ketahanan pangan erat kaitannya dengan pertanian yang berkelanjutan.

"Dimensi ketahanan pangan sesuai dengan UU No.18 tahun 2012 meliputi tiga aspek, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan," ujarnya, Sabtu (26/3/2022).

Dari tiga aspek tersebut yang menjadi problematik dalam akademik fakultas pertanian adalah jarang sekali dosen memahami aspek-aspek dimensi ketahanan pangan secara komprehensif. Padahal hal tersebut berkaitan dengan isu-isu pertanian yang juga perlu dipelajari dan ditelaah.

Baca Juga: Belajar dari Kasus MKA, UMY Tak Akan Tutupi Kekerasan Seksual di Kampus

Dijelaskannya, persoalan mendasar dari sisi akademis atas isu ketahanan pangan di Fakultas Pertanian terlalu banyak berbicara tentang studi tanaman. Padahal ada hal lain yang perlu dibahas, khususnya dalam faktor produksi pangan keberlanjutan.

"Oleh karena itu, perlu adanya rekonstruksi kurikulum yang diberikan kepada mahasiswa dalam hal isi ketahanan pangan serta membahas solusi permasalahan untuk pertanian yang berkelanjutan,” kata Guru Besar Bidang Ilmu Tanah ini.

Gunawan menyatakan bahwa muara dari pertanian yang berkelanjutan berkaitan dengan kesehatan tanah, meliputi memaksimalkan akar hidup yang berkelanjutan, meminimalkan gangguan, memaksimalkan penutup tanah, dan memaksimalkan keanekaragaman hayati.

"Ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan merupakan interaksi antar kebijakan pemerintah yang berdimensi lingkungan, sosial dan ekonomi," imbuhnya.

Kepala Pusat Pendidikan Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) Idha Widi Arsanti menyampaikan, ketahanan pangan menjadi perhatian khusus pemerintah melalui agenda pembangunan nasional 2020-2024 dengan prioritas program peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan.

Baca Juga: Terduga Pelaku Kekerasan Seksual Mahasiswa UMY Melawan, Pihak Kampus Dorong Korban Maju ke Ranah Hukum

"Persoalan isu pembangunan pangan dan pertanian berawal dari dampak La Nina dan El Nino yang menyebabkan dampak dari segi pertanian. Meliputi kelangkaan agriculture input, penurunan produksi terutama perishable product (produksi pangan pokok relatif stabil), kemudian isu ketahanan pangan juga berpengaruh akibat dampak Covid-19 yang menyebabkan supply dan demand pangan terganggu, kualitas dan kuantitas pangan menurun dan potensi untuk meningkatkan PoU, Stunting, wasting dan kekurangan micronutrient,” terangnya.

Menurut Idha, Tahun 2019 Indonesia masuk peringkat 12 dari 23 negara Asia Pasifik dengan indikator Global Food Security Index, diantaranya ketersediaan pangan, aksesbilitas pangan dan kualitas serta keamanan pangan. Karena itu, untuk menurunkan angka kerentanan pangan, pemerintah melakukan strategi pembangunan pangan dan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan, peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi.

"Beberapa strategi tersebut diantaranya seperti peningkatan kapasitas produksi, diversifikasi pangan lokal, penguatan cadangan dan sisitem logistic pangan, pengembangan pertanian modern dan gerakan tiga kali ekspor,” katanya.