Perbaiki Hubungan dan Antisipasi Ancaman Korut, Delegasi Korsel Temui Perdana Menteri Jepang

SuaraJogja.id - Delegasi para penasihat kebijakan luar negeri untuk presiden terpilih Korea Selatan bertemu Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada Selasa (26/4), kata pejabat.

Pertemuan kedua sekutu Amerika Serikat itu bertujuan untuk memperbaiki hubungan Korsel-Jepang yang telah lama tegang.

Yoon Suk-yeol, yang akan menjabat presiden Korsel mulai 10 Mei mendatang, sudah menyatakan keinginannya untuk memperbaiki hubungan dengan Jepang yang telah terganggu oleh perselisihan akibat penjajahan Jepang pada 1910-1945 di semenanjung Korea.

Keinginan itu didorong kondisi kedua negara saat ini yang menghadapi ancaman dari Korea Utara.

Baca Juga: Nobunaga Concerto: Kembali ke Masa Lalu dan Jadi Tokoh Besar Sejarah Jepang

Jepang juga ingin membangun hubungan dan Kishida mengatakan dalam pertemuan bahwa kerja sama strategis antara Jepang, Korsel, dan AS saat ini lebih diperlukan dari sebelumnya.

“Segera meningkatkan hubungan antara Jepang dan Korea Selatan,” kata Kishida seperti dikutip Kementerian Luar Negeri Jepang.

Ketua delegasi Korsel Chung Jin-suk mengatakan kepada wartawan bahwa mereka setuju dengan Kishida untuk bekerja menuju hubungan berwawasan ke depan dan untuk kepentingan bersama mereka.

Delegasi Korsel yang beranggotakan tujuh orang tiba di Jepang pada Minggu (24/4) untuk kunjungan selama lima hari di tengah spekulasi media Korsel bahwa Kishida dapat menghadiri pelantikan Yoon.

Perdana menteri Jepang terakhir kali menghadiri pelantikan presiden Korsel pada 2008.

Baca Juga: Kafe di Jepang Ini Viral, Cuma Buat Penulis yang Lagi Dikejar Deadline

Yoon sudah mengungkapkan perlunya para pemimpin kedua negara berkomunikasi dan bertemu lebih sering tetapi hukum kolonial peninggalan Jepang dan pendudukan Korea di masa perang masih dapat menggagalkan upaya tersebut.

Isu terbaru yang memantik permusuhan lama adalah keputusan pengadilan Korsel bahwa perusahaan Jepang harus memberikan kompensasi kepada warga Korsel yang dipaksa bekerja untuk Jepang selama masa pendudukannya.

Pada 2018, Mahkamah Agung Korsel meminta Mitsubishi Heavy untuk memberikan kompensasi kepada para korban tetapi perusahaan itu tidak melakukannya. Jepang beralasan bahwa masalah itu sudah diselesaikan berdasarkan perjanjian 1965.

Masalah itu menyulut kemarahan kedua belah pihak dan mengancam merusak perdagangan dan kerja sama keamanan mereka.

Yoon menyebut hubungan buruk antara kedua tetangga itu sebagai “titik lemah dari kerja sama Korsel, AS dan Jepang”. Ia dan Kishida sudah setuju untuk meningkatkan hubungan tiga arah dengan AS dalam merespons Korut.

AS sudah lama menekan sekutunya di Asia untuk bekerja sama lebih erat. Para analis mengatakan persaingan yang semakin sengit dengan China dan invasi Rusia di Ukraina membuat negara-negara Eropa kian tertarik untuk membangun hubungan dengan Asia.

Korsel dan Jepang adalah pilar di timur laut Asia dan pengaruh mereka menyebar jauh melampaui sub-wilayah, kata Michael Reiterer, dosen Sekolah Pemerintahan Brussels dan mantan duta besar Uni Eropa untuk Korsel.

“Saya berharap jangkauan presiden terpilih sampai di tanah subur Jepang. Ada kebutuhan untuk membangun kembali kepercayaan,” katanya.