SuaraJogja.id - Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Kabupaten Kulon Progo, mulai melakukan gerakan penyemprotan disinfektan secara masif di Desa Pandowan, Kecamatan Galur. Hal itu sebagai upaya antisipasi meluasnya penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak.
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kulon Progo, Aris Nugraha mengatakan pihaknya telah menyiapkan disinfektan dan obat yang akan ditempatkan dalam satu kelompok supaya gerakan penyemprotan disinfektan lebih cepat.
Seperti diketahui, pada Jumat (13/5/2022), di Kulon Progo ditemukan dua hewan ternak positif penyakit mulut dan kaki, yakni berupa satu ekor sapi dan satu ekor domba sehingga Pemkab Kulon Progo melakukan isolasi tertutup di desa tersebut, supaya penyakit mulut dan kuku tidak meluas.
"Kami bersama Babinsa dan Babinkantibmas, serta masyarakat melakukan pemantauan secara intensif di kandang-kandang penduduk di luar Desa Pandowan. Sampai saat ini, kami pastikan aman di luar Pandowan," kata Aris, dkutip dari Antara, Sabtu (14/5/2022).
Baca Juga: Cegah Penyebaran PMK, Ternak di Sumut Bakal Vaksinasi Massal
Ia mengakui hewan ternak yang positif penyakit mulut dan kuku berasal dari Jawa Tengah. Saat tiba di Kulon Progo, hewan tersebut dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan hewan (SKKH). Namun, selang beberapa waktu, hewan tersebut mengalami gejala awal penyakit mulut dan kuku yang harus diketahui masyarakat, yakni suhu tinggi, mengeluarkan liur, mulutnya luka, kuku luka, dan berdiri bergetar.
"Kami melakukan pemantauan seterusnya. Kami juga sudah membuat gugus tugas penanganan penyakit mulut dan kuku di Desa Pandowan, yang secara khusus menangani temuan tersebut," katanya.
Selain itu, lanjutan Aris, pihaknya juga sudah membentuk posko-posko penyakit mulut dan kuku di setiap pusat kesehatan hewan (puskeswan) yang tersebar di 12 kecamatan, sedangkan posko di Pandowan ada di kantor desa. Kemudian, posko di tingkat kabupaten ada di Bidang Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian dan Pangan.
"Kami akan membuat laporan harian, khususnya penyakit mulut dan kuku di Pandowan," katanya.
Terkait kebijakan lock down, Aris mengatakan bahwa berdasarkan rapat di tingkat DIY, isolasi terbatas. Semua hewan atau ternak yang masuk ke DIY kalau dari daerah wabah, yakni Jawa Timur sudah tidak boleh masuk. Kemudian, hewan ternak dari daerah luar wabah, harus dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan (SKKH).
Baca Juga: Cegah Penyebaran PMK, Babel Hentikan Pasokan Hewan Ternak dari Jatim dan Aceh
"Kami akan melakukan rapat lintas sektor di Kabupaten Kulon Progo pada Selasa (17/5/2022) mengantisipasi masalah ini," katanya.
Berita Terkait
-
H-2 Lebaran, Arus Mudik di Bandara Soekarno-Hatta Mulai Menurun
-
WFA Jadi Kunci Sukses Urai Kepadatan Mudik Lebaran 2025? Menko PMK Ungkap Faktanya
-
Dari Mudik Gratis Hingga Diskon Tarif Tol, Ini Cara Pemerintah Pastikan Arus Lalu Lintas Lancar
-
"Penggembalaan Mematikan", Bagaimana Pemukim Israel Merebut Tepi Barat dengan Kedok Ternak
-
Menko PMK Pratikno Sentil Kepala Daerah: Pembangunan Jalan Jangan Sampai Bikin Banjir!
Terpopuler
- Pemutihan Pajak Kendaraan Jatim 2025 Kapan Dibuka? Jangan sampai Ketinggalan, Cek Jadwalnya!
- Emil Audero Menyesal: Lebih Baik Ketimbang Tidak Sama Sekali
- Forum Purnawirawan Prajurit TNI Usul Pergantian Gibran hingga Tuntut Reshuffle Menteri Pro-Jokowi
- 5 Rekomendasi Moisturizer Indomaret, Anti Repot Cari Skincare buat Wajah Glowing
- Kata Anak Hotma Sitompul Soal Desiree Tarigan dan Bams Datang Melayat
Pilihan
-
Emansipasi Tanpa Harus Menyerupai Laki-Laki
-
Laga Sulit di Goodison Park: Ini Link Live Streaming Everton vs Manchester City
-
Pemain Keturunan Jawa Bertemu Patrick Kluivert, Akhirnya Gabung Timnas Indonesia?
-
Jadwal Dan Rute Lengkap Bus Trans Metro Dewata di Bali Mulai Besok 20 April 2025
-
Polemik Tolak Rencana Kremasi Murdaya Poo di Borobudur
Terkini
-
Insiden Laka Laut di DIY Masih Berulang, Aturan Wisatawan Pakai Life Jacket Diwacanakan
-
Tingkatkan Kenyamanan Pengguna Asing, BRImo Kini Hadir dalam Dua Bahasa
-
Ribuan Personel Polresta Yogyakarta Diterjunkan Amankan Perayaan Paskah Selama 24 Jam
-
Kebijakan Pemerintah Disebut Belum Pro Rakyat, Ekonom Sebut Kelas Menengah Terancam Miskin
-
Soroti Maraknya Kasus Kekerasan Seksual Dokter Spesialis, RSA UGM Perkuat Etika dan Pengawasan