SuaraJogja.id - Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, terus berupaya melakukan pengembangan, pembentukan, dan penguatan Desa Antipolitik Uang guna mendorong kesadaran masyarakat melawan atau menolak praktik politik uang menghadapi pemilihan umum.
"Untuk Desa APU (Antipolitik Uang) itu, kami punya program untuk pengembangan, pembentukan, dan penguatan. Jadi, ada tiga hal, dan ini merupakan program kerja Bawaslu," kata Ketua Bawaslu Bantul Harlina seperti dikutip dari Antara, Selasa (17/5/2022).
Pada saat ini, kata dia, di Bantul yang meliputi 75 desa telah terbentuk 12 desa APU dan satu pedukuhan. Ke depan, program ini akan terus dikembangkan agar ada pembentukan lagi, dan yang terbentuk akan dikuatkan kelembagaannya.
"Jadi, dari pengembangan, pembentukan, dan penguatan ini penerapan berbeda. Kalau bicara pengembangan, kami sudah melakukan sosialisasi kepada beberapa desa yang punya motivasi yang nanti akan mendeklarasikan diri menjadi Desa APU," katanya.
Seperti beberapa waktu lalu, lanjut dia, penerapan program pengembangan Desa APU di empat wilayah, yaitu sebelah barat di Desa Argodadi Sedayu, kemudian wilayah selatan di Desa Sidomulyo Bambanglipuro, wilayah tengah di Banguntapan dan wilayah timur di Dlingo.
"Jadi, empat tempat itu gunakan kami melakukan pengembangan Desa APU, kemudian penguatan Desa APU kami melakukan pengawalan atau pendampingan terhadap Desa APU yang sudah mendeklarasikan diri," katanya.
Untuk penguatan Desa APU tersebut, Bawaslu melakukan suatu proses sosialisasi kepada masyarakat tentang upaya melawan praktik politik uang guna mewujudkan proses demokrasi yang berintegritas dan menghasilkan pemimpin yang amanah.
"Untuk pembentukan, kami berupaya dari kemarin yang sudah melakukan pengembangan itu. Kami berharap ada pembentukan sukarelawan, kemudian kami dorong untuk melakukan deklarasi Desa APU," katanya.
Ia menargetkan seluruh desa di Bantul bisa menjadi desa yang masyarakatnya antipolitik uang. Namun, diakuinya upaya tersebut tidak mudah dan butuh proses.
Baca Juga: Antisipasi Laka Laut, SAR Satlinmas Bantul Pasang Rambu Bahaya di Sekitar Palung Pantai
"Ini berproses karena memang untuk menyadarkan masyarakat untuk melawan dan menolak politik uang ternyata juga butuh perjuangan sendiri," katanya.
Berita Terkait
-
Minta KPU Berani Tindak Politik Uang di Pemilu 2024, Presiden Partai Buruh: Jangan Mengubah Waktu Pemilu
-
MayDay 2022, Buruh Bakal Demo di KPU dan Bundaran HI: Tolak Politik Uang hingga Desak Mendag Lutfi Dicopot
-
KPK Berharap Muktamar NU ke-34 yang Dibuka Hari Ini Bebas Politik Uang dan Hoaks
-
Tudingan Politik Uang Pemilihan Rektor Unhas, Jamaluddin Jompa: Saya Difitnah Sangat Kejam
Terpopuler
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- Gary Neville Akui Salah: Taktik Ruben Amorim di Manchester United Kini Berbuah Manis
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- Belanja Mainan Hemat! Diskon 90% di Kidz Station Kraziest Sale, Bayar Pakai BRI Makin Untung
Pilihan
-
Harga Emas Hari Ini Turun: Antam Belum Tersedia, Galeri 24 dan UBS Anjlok!
-
5 Fakta Wakil Ketua DPRD OKU Parwanto: Kader Gerindra, Tersangka KPK dan Punya Utang Rp1,5 Miliar
-
Menkeu Purbaya Tebar Surat Utang RI ke Investor China, Kantongi Pinjaman Rp14 Triliun
-
Dari AMSI Awards 2025: Suara.com Raih Kategori Inovasi Strategi Pertumbuhan Media Sosial
-
3 Rekomendasi HP Xiaomi 1 Jutaan Chipset Gahar dan RAM Besar, Lancar untuk Multitasking Harian
Terkini
-
Miris! 7.100 Warga Penerima Bansos di Jogja Terindikasi Terjerat Judol
-
Deadline Proyek di Gunungkidul Dikejar: DPRD Tak Ingin Hujan Jadi Alasan
-
Setelah Diperiksa Intensif, Mantan Bupati Sleman Sri Purnomo Resmi Ditahan Terkait Kasus Korupsi
-
WNA Tiongkok 'Nakal' di Yogyakarta: Alih-Alih Pelatihan, Malah Kerja Ilegal?
-
Trauma Mendalam, Terdakwa Kecelakaan Maut BMW Menangis di Persidangan: 'Saya Bukan Pembunuh'