SuaraJogja.id - Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, terus berupaya melakukan pengembangan, pembentukan, dan penguatan Desa Antipolitik Uang guna mendorong kesadaran masyarakat melawan atau menolak praktik politik uang menghadapi pemilihan umum.
"Untuk Desa APU (Antipolitik Uang) itu, kami punya program untuk pengembangan, pembentukan, dan penguatan. Jadi, ada tiga hal, dan ini merupakan program kerja Bawaslu," kata Ketua Bawaslu Bantul Harlina seperti dikutip dari Antara, Selasa (17/5/2022).
Pada saat ini, kata dia, di Bantul yang meliputi 75 desa telah terbentuk 12 desa APU dan satu pedukuhan. Ke depan, program ini akan terus dikembangkan agar ada pembentukan lagi, dan yang terbentuk akan dikuatkan kelembagaannya.
"Jadi, dari pengembangan, pembentukan, dan penguatan ini penerapan berbeda. Kalau bicara pengembangan, kami sudah melakukan sosialisasi kepada beberapa desa yang punya motivasi yang nanti akan mendeklarasikan diri menjadi Desa APU," katanya.
Seperti beberapa waktu lalu, lanjut dia, penerapan program pengembangan Desa APU di empat wilayah, yaitu sebelah barat di Desa Argodadi Sedayu, kemudian wilayah selatan di Desa Sidomulyo Bambanglipuro, wilayah tengah di Banguntapan dan wilayah timur di Dlingo.
"Jadi, empat tempat itu gunakan kami melakukan pengembangan Desa APU, kemudian penguatan Desa APU kami melakukan pengawalan atau pendampingan terhadap Desa APU yang sudah mendeklarasikan diri," katanya.
Untuk penguatan Desa APU tersebut, Bawaslu melakukan suatu proses sosialisasi kepada masyarakat tentang upaya melawan praktik politik uang guna mewujudkan proses demokrasi yang berintegritas dan menghasilkan pemimpin yang amanah.
"Untuk pembentukan, kami berupaya dari kemarin yang sudah melakukan pengembangan itu. Kami berharap ada pembentukan sukarelawan, kemudian kami dorong untuk melakukan deklarasi Desa APU," katanya.
Ia menargetkan seluruh desa di Bantul bisa menjadi desa yang masyarakatnya antipolitik uang. Namun, diakuinya upaya tersebut tidak mudah dan butuh proses.
Baca Juga: Antisipasi Laka Laut, SAR Satlinmas Bantul Pasang Rambu Bahaya di Sekitar Palung Pantai
"Ini berproses karena memang untuk menyadarkan masyarakat untuk melawan dan menolak politik uang ternyata juga butuh perjuangan sendiri," katanya.
Berita Terkait
-
Minta KPU Berani Tindak Politik Uang di Pemilu 2024, Presiden Partai Buruh: Jangan Mengubah Waktu Pemilu
-
MayDay 2022, Buruh Bakal Demo di KPU dan Bundaran HI: Tolak Politik Uang hingga Desak Mendag Lutfi Dicopot
-
KPK Berharap Muktamar NU ke-34 yang Dibuka Hari Ini Bebas Politik Uang dan Hoaks
-
Tudingan Politik Uang Pemilihan Rektor Unhas, Jamaluddin Jompa: Saya Difitnah Sangat Kejam
Terpopuler
- 3 Moisturizer Kolagen untuk Kulit Keriput Usia 45 ke Atas, Bikin Wajah Kencang Sesuai Review
- 4 Parfum Aroma Teh di Alfamart yang Tahan Lama Sesuai Review, Harga Mulai Rp30 Ribuan
- Guruh Soekarnoputra Sakit Apa? Wafat di Usia 73 Tahun usai Dirawat Intensif
- Cari HP Samsung Murah? Ini 8 Galaxy A Series yang Layak Dipilih
Pilihan
-
Tanpa Pengacara, WNI Didakwa Edarkan 25 Kg Heroin: Terancam Hukuman Mati di Malaysia
-
Dramatis! Ubed Persembahkan Medali Emas Asian Games 2026 untuk Indonesia
-
Massa Buruh Mulai Padati Thamrin, Andi Gani Pimpin Langsung Aksi Tuntut Keadilan RUU Ketenagakerjaan
-
Bawa Kentongan Hingga Kenakan Topi Caping, Massa Hari Tani Nasional Mulai Padati Depan Gedung DPR
-
Hukuman Lebih Ringan, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Vonis Nadiem Makarim 9 Tahun Penjara
Terkini
-
YOGYAKOMTEK 2026 Resmi Dibuka, Pameran Komputer Terbesar di DIY
-
Honda DBL Jogja 2026 Dimulai: Sensasi Riding Test dan Peluang Bawa Pulang New Honda BeAT
-
Influenza A Terdeteksi di DIY, 24 Kasus Muncul, Sekolah Belum Diliburkan
-
Pestapora 2026 Siap Makin Meriah, BRImo Bawa Program Spesial
-
Cak Nun hingga Eross Sheila on 7, Jejak 77 Tahun MUHI Yogyakarta Diabadikan dalam Buku