SuaraJogja.id - Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, terus berupaya melakukan pengembangan, pembentukan, dan penguatan Desa Antipolitik Uang guna mendorong kesadaran masyarakat melawan atau menolak praktik politik uang menghadapi pemilihan umum.
"Untuk Desa APU (Antipolitik Uang) itu, kami punya program untuk pengembangan, pembentukan, dan penguatan. Jadi, ada tiga hal, dan ini merupakan program kerja Bawaslu," kata Ketua Bawaslu Bantul Harlina seperti dikutip dari Antara, Selasa (17/5/2022).
Pada saat ini, kata dia, di Bantul yang meliputi 75 desa telah terbentuk 12 desa APU dan satu pedukuhan. Ke depan, program ini akan terus dikembangkan agar ada pembentukan lagi, dan yang terbentuk akan dikuatkan kelembagaannya.
"Jadi, dari pengembangan, pembentukan, dan penguatan ini penerapan berbeda. Kalau bicara pengembangan, kami sudah melakukan sosialisasi kepada beberapa desa yang punya motivasi yang nanti akan mendeklarasikan diri menjadi Desa APU," katanya.
Seperti beberapa waktu lalu, lanjut dia, penerapan program pengembangan Desa APU di empat wilayah, yaitu sebelah barat di Desa Argodadi Sedayu, kemudian wilayah selatan di Desa Sidomulyo Bambanglipuro, wilayah tengah di Banguntapan dan wilayah timur di Dlingo.
"Jadi, empat tempat itu gunakan kami melakukan pengembangan Desa APU, kemudian penguatan Desa APU kami melakukan pengawalan atau pendampingan terhadap Desa APU yang sudah mendeklarasikan diri," katanya.
Untuk penguatan Desa APU tersebut, Bawaslu melakukan suatu proses sosialisasi kepada masyarakat tentang upaya melawan praktik politik uang guna mewujudkan proses demokrasi yang berintegritas dan menghasilkan pemimpin yang amanah.
"Untuk pembentukan, kami berupaya dari kemarin yang sudah melakukan pengembangan itu. Kami berharap ada pembentukan sukarelawan, kemudian kami dorong untuk melakukan deklarasi Desa APU," katanya.
Ia menargetkan seluruh desa di Bantul bisa menjadi desa yang masyarakatnya antipolitik uang. Namun, diakuinya upaya tersebut tidak mudah dan butuh proses.
Baca Juga: Antisipasi Laka Laut, SAR Satlinmas Bantul Pasang Rambu Bahaya di Sekitar Palung Pantai
"Ini berproses karena memang untuk menyadarkan masyarakat untuk melawan dan menolak politik uang ternyata juga butuh perjuangan sendiri," katanya.
Berita Terkait
-
Minta KPU Berani Tindak Politik Uang di Pemilu 2024, Presiden Partai Buruh: Jangan Mengubah Waktu Pemilu
-
MayDay 2022, Buruh Bakal Demo di KPU dan Bundaran HI: Tolak Politik Uang hingga Desak Mendag Lutfi Dicopot
-
KPK Berharap Muktamar NU ke-34 yang Dibuka Hari Ini Bebas Politik Uang dan Hoaks
-
Tudingan Politik Uang Pemilihan Rektor Unhas, Jamaluddin Jompa: Saya Difitnah Sangat Kejam
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
29 Unit Usaha Syariah Mau Spin Off, Ini Bocorannya
-
Soal Klub Baru usai SEA Games 2025, Megawati Hangestri: Emm ... Rahasia
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
Terkini
-
7 Mobil Terbaik dan Tangguh untuk Libur Sekolah Akhir Tahun 2025 Bersama Keluarga
-
Crafting Zine: Ruang 'Slow Living' Anak Muda Jogja di Tengah Kesibukan Kuliah
-
Bejat! Gadis Asal Magelang Diduga Diperkosa Kakak Beradik di Kulon Progo
-
Kecelakaan Lalu Lintas Masih Tinggi, Kasus Narkoba Naik, Ini Kondisi Keamanan Sleman 2025
-
BRI 130 Tahun: Dari Pandangan Visioner Raden Bei Aria Wirjaatmadja, ke Holding Ultra Mikro