SuaraJogja.id - Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, terus berupaya melakukan pengembangan, pembentukan, dan penguatan Desa Antipolitik Uang guna mendorong kesadaran masyarakat melawan atau menolak praktik politik uang menghadapi pemilihan umum.
"Untuk Desa APU (Antipolitik Uang) itu, kami punya program untuk pengembangan, pembentukan, dan penguatan. Jadi, ada tiga hal, dan ini merupakan program kerja Bawaslu," kata Ketua Bawaslu Bantul Harlina seperti dikutip dari Antara, Selasa (17/5/2022).
Pada saat ini, kata dia, di Bantul yang meliputi 75 desa telah terbentuk 12 desa APU dan satu pedukuhan. Ke depan, program ini akan terus dikembangkan agar ada pembentukan lagi, dan yang terbentuk akan dikuatkan kelembagaannya.
"Jadi, dari pengembangan, pembentukan, dan penguatan ini penerapan berbeda. Kalau bicara pengembangan, kami sudah melakukan sosialisasi kepada beberapa desa yang punya motivasi yang nanti akan mendeklarasikan diri menjadi Desa APU," katanya.
Seperti beberapa waktu lalu, lanjut dia, penerapan program pengembangan Desa APU di empat wilayah, yaitu sebelah barat di Desa Argodadi Sedayu, kemudian wilayah selatan di Desa Sidomulyo Bambanglipuro, wilayah tengah di Banguntapan dan wilayah timur di Dlingo.
"Jadi, empat tempat itu gunakan kami melakukan pengembangan Desa APU, kemudian penguatan Desa APU kami melakukan pengawalan atau pendampingan terhadap Desa APU yang sudah mendeklarasikan diri," katanya.
Untuk penguatan Desa APU tersebut, Bawaslu melakukan suatu proses sosialisasi kepada masyarakat tentang upaya melawan praktik politik uang guna mewujudkan proses demokrasi yang berintegritas dan menghasilkan pemimpin yang amanah.
"Untuk pembentukan, kami berupaya dari kemarin yang sudah melakukan pengembangan itu. Kami berharap ada pembentukan sukarelawan, kemudian kami dorong untuk melakukan deklarasi Desa APU," katanya.
Ia menargetkan seluruh desa di Bantul bisa menjadi desa yang masyarakatnya antipolitik uang. Namun, diakuinya upaya tersebut tidak mudah dan butuh proses.
Baca Juga: Antisipasi Laka Laut, SAR Satlinmas Bantul Pasang Rambu Bahaya di Sekitar Palung Pantai
"Ini berproses karena memang untuk menyadarkan masyarakat untuk melawan dan menolak politik uang ternyata juga butuh perjuangan sendiri," katanya.
Berita Terkait
-
Minta KPU Berani Tindak Politik Uang di Pemilu 2024, Presiden Partai Buruh: Jangan Mengubah Waktu Pemilu
-
MayDay 2022, Buruh Bakal Demo di KPU dan Bundaran HI: Tolak Politik Uang hingga Desak Mendag Lutfi Dicopot
-
KPK Berharap Muktamar NU ke-34 yang Dibuka Hari Ini Bebas Politik Uang dan Hoaks
-
Tudingan Politik Uang Pemilihan Rektor Unhas, Jamaluddin Jompa: Saya Difitnah Sangat Kejam
Terpopuler
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Pemain Keturunan Rp 20,86 Miliar Hubungi Patrick Kluivert, Bersedia Bela Timnas Oktober Nanti
- Ameena Akhirnya Pindah Sekolah Gegara Aurel Hermanyah Dibentak Satpam
- Cara Edit Foto yang Lagi Viral: Ubah Fotomu Jadi Miniatur AI Keren Pakai Gemini
- Ramai Reshuffle Kabinet Prabowo, Anies Baswedan Bikin Heboh Curhat: Gak Kebagian...
Pilihan
-
Disamperin Mas Wapres Gibran, Korban Banjir Bali Ngeluh Banyak Drainase Ditutup Bekas Proyek
-
Ratapan Nikita Mirzani Nginep di Hotel Prodeo: Implan Pecah Sampai Saraf Leher Geser
-
Emil Audero Jadi Tembok Kokoh Indonesia, Media Italia Sanjung Setinggi Langit
-
KPK Bongkar Peringkat Koruptor: Eselon dan DPR Kejar-kejaran, Swasta Nomor Berapa?
-
Dugaan Korupsi BJB Ridwan Kamil: Lisa Mariana Ngaku Terima Duit, Sekalian Buat Modal Pilgub Jakarta?
Terkini
-
Modus Licik Hilangkan Aset Desa: Mantan Dukuh di Sleman Jadi Tersangka Korupsi Tanah
-
Dramatis! Pembobolan ATM di Yogyakarta Gagal Total, Polisi Buru 2 Pelaku yang Kabur
-
Hari Kontrasepsi Sedunia, Sleman Beri Kejutan! Bukan Sekadar Seremonial, Tapi Bukti Nyata
-
Tarif Murah Gak Cukup! Ini 4 Jurus Ampuh Bikin Transportasi Publik Lebih Terjangkau
-
Geger! CCTV Pemda DIY Tampilkan Tulisan Provokatif: Siapa Dalang di Baliknya?