Ini Tiga Usulan Prioritas untuk Jadi Aturan Turunan UU TPKS dari Dosen UGM

Terkait hal tersebut, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menyatakan bahwa tugas perlindungan terhadap kekerasan seksual di Indonesia tidak berhenti sampai di situ. Diperlukan upaya-upaya selanjutnya agar UU TPKS itu dapat terimplementasi dengan baik di lapangan.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menguatkan sinergi dan kolaborasi. Tidak hanya dari Kementerian dan instansi terkait saja tetapi juga dari kalangan akademisi termasuk di Universitas Gadjah Mada (UGM)

Nantinya akan ada 5 peraturan pemerintah (PP) dan 5 peraturan presiden (perpres) yang akan mendukung pelaksanaan UU TPKS di lapangan.

"Kami mohon bantuannya terkait dengan sosialisasi kemudian terkait dengan aturan pelaksanaannya daripada undang-undang ini (TPKS) melalui 5 PP dan 5 perpres. Bagaimana undang-undang regulasi yang sudah melalui proses yang panjang ini ada betul-betul implementatif di lapangan," tutur Bintang.

Baca Juga: Sri Wiyanti Eddyono: Kekerasan Seksual Berbasis Online Meningkat Selama Pandemi