Pukat UGM Soroti Peraturan Pemerintah Soal Polri yang Tetap Pertahankan Brotoseno

SuaraJogja.id - Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenur Rohman menyoroti keputusan Polri yang tetap mempertahankan R Brotoseno di tubuh kepolisian meski sudah terbukti terlibat dalam kasus korupsi. 

Menurutnya hal itu tidak lepas dari aturan yang mendukung keputusan tersebut dapat dibuat. Termasuk yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kelemahan PP itu terdapat pada norma Pasal 12 ayat 1 huruf a yang menyebut bahwa anggota kepolisian diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas kepolisian apabila dipidana penjara berdasarkan keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Serta menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada di dalam dinas kepolisian. 

"Artinya ada ketentuan ketika diberhentikan dengan tidak hormat ya di dalam ketika melakukan tindak pidana. Pertama sudah ada putusan yang inkrah, kedua menurut pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan dalam kepolisian," kata Zaenur saat dikonfirmasi awak media, Rabu (1/6/2022).

Baca Juga: Bupati Bogor Ditangkap KPK di Malam Ramadhan, Pukat UGM: Jelang Hari Raya Jadi Momen Rawan Tindak Pidana Korupsi

Adanya dua ketentuan itu, diduga Zaenur menjadi dasar untuk tidak memberhentikan R Brotoseno. Sebab dianggap menurut pertimbangan pejabat dapat dipertahankan. 

"Meskipun di penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi kalau dari sisi dasar hukum sepertinya, mungkin saya duga itu menggunakan pasal 12 ayat 1 huruf a peraturan pemerintah ini," ucapnya.

"Nah menjadi permasalahan adalah ketika seorang eks terpidana korupsi tetap dipertahankan berada dalam dinas kepolisian," imbuhnya.

Diketahui, Brotoseno merupakan eks napi korupsi cetak sawah pada tahun 2016 di Kalimantan. Dia diduga menerima suap senilai Rp1,9 miliar dari total yang dijanjikan senilai Rp3 miliar.

Ketika itu, Brotoseno berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi alias AKBP dan menjabat sebagai Kanit di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim. Suap yang diberikan kepada Brotoseno dimaksudkan untuk memperlambat proses penyidikan.

Baca Juga: Pukat UGM Minta Dewas Tak Lembek Berikan Sanksi jika Pelanggaran Etik Lili Pintauli Terbukti

Singkat cerita, pada tahun 2017 Brotoseno akhirnya divonis lima tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Tiga tahun kemudian dia dinyatakan bebas bersyarat yakni pada 15 Februari 2020.