SuaraJogja.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengumumkan mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti sebagai tersangka dugaan kasus suap dalam pembangunan apartemen sekitar Kemetiran Lor di Kota Yogyakarta dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), Kamis (02/06/2022). Haryadi ditangkap bersama sembilan pejabat dan pihak swasta untuk kemudian ditahan di
Dalam konferensi pers KPK di Jakarta, Jumat (03/06/2022), Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut nama Penjabat (Pj) Wali Kota Yogyakarta Sumadi. Meski menganggap Sumadi tidak tahu menahu terkait dugaan kasus suap tersebut, KPK akan mendalami kasus tersebut.
Sumadi, yang dikonfirmasi, Jumat sore, mengungkapkan, pihaknya bersedia bila diminta keterangan apa pun oleh KPK meski Sumadi sendiri baru dilantik sebagai Pj Wali Kota Yogyakarta pada 22 Mei 2022 lalu.
"Ya kalau dimintai keterangan ya rapapa (tidak apa-apa-red). Saya kan baru menjadi Pj dan tidak tahu persoalan [kasus dugaan suap haryadi suyuti]. Saya cermati dulu apakah [pemanggilan] sesuai dengan aturan atau tidak," paparnya.
Sumadi mengungkapkan pihaknya baru tahu ada proyek pembangunan apartemen yang akhirnya menyeret Haryadi Suyuti dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkot Yogyakarta dalam kasus dugaan suap tersebut.
Karenanya Sumadi akan melakukan pencermatan izin-izin pembangunan bangunan di Kota Yogyakarta. Bila tidak sesuai peraturan perundangan, maka Pemkot akan meminta izin kepada Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) untuk melakukan perubahan sesuai aturan yang berlaku.
"Kalau Kemendagri mengizinkan ya kita akan sesuaikan [izinnya]," ungkapnya.
Sumadi kembali menegaskan, pihaknya merasa prihatin akan penangkapan Haryadi dan dua kepala dinas di Kota Yogyakarta dalam dugaaan kasus suap pembangunan apartemen sejak 2019 tersebut. Karenanya Sumadi akan segera memilih pelaksana harian untuk menggantikan Kadinas Pekerjaan Umum (PU), Muh Nur Faiq dan Kadinas Penanaman Modal dan Perizinan, Nur Widhi yang ikut diamankan KPK.
Namun dirinya belum mendapatkan kabar pejabat Kota Yogyakarta yang ikut ditahan oleh KPK. Namun Sumadi akan segera menunjuk Plh untuk mengisi kekosongan jabatan sekitar Senin (06/06/2022).
Baca Juga: Haryadi Suyuti Ditangkap KPK, Pemda DIY Minta Sumadi Kerja Keras
"Plh nanti untuk agar layanan kepada masyarakat tidak terganggu," tandasnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Tag
Berita Terkait
-
Haryadi Suyuti Ditangkap KPK, Pemda DIY Minta Sumadi Kerja Keras
-
Perjalanan Karier Haryadi Suyuti, Mantan Wali Kota Yogyakarta yang Kena OTT KPK
-
KPK Konfirmasi Bukti Mata Uang Asing yang Disita Dari OTT Mantan Wali Kota Yogyakarta
-
Pemkot Yogyakarta Pastikan Layanan Publik Tak Terpengaruh OTT KPK Terhadap Haryadi Suyuti
-
Terungkap! Isi Garasi Eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti, Dominan Motor Matik Dibandingkan Mobil
Terpopuler
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- Anggota DPR Habiburokhman sampai Turun Tangan Komentari Kasus Erin Taulany vs eks ART
- 5 Cushion Anti Longsor 24 Jam, Makeup Tahan Lama Meski Cuaca Panas
- 8 Sepatu Skechers yang Diskon di MAPCLUB, Bisa Hemat hingga Rp700 Ribu
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
'Desa Nggak Pakai Dolar' Prabowo Dikritik: Realita Pahit di Dapur Rakyat Saat Rupiah Tembus Rp17.600
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
Terkini
-
Jogja Darurat Pendidikan: 5.023 Anak Putus Sekolah, Nasib Guru Honorer di Ujung Tanduk
-
Rupiah Tembus Rp17.600, Aisyiyah: Pernyataan Prabowo 'Desa Tak Butuh Dolar' Cederai Rakyat
-
Polisi Sebut Kasus Tewasnya Pelajar di Kawasan Kridosono Bukan Klitih, Tapi Perselisihan Antar Geng?
-
Update Kasus Daycare Little Aresha, Polresta Jogja Siapkan Pelimpahan 13 Tersangka ke Kejaksaan
-
Dinilai Terlalu Berbelit, Trah Sri Sultan HB II Ajukan Uji Materi UU Nomor 20 Tahun 2009 ke MK