Beasiswa Tak Dibayar sejak 2020, Ikatan Mahasiswa Papua Lapor ke Ombudsman

SuaraJogja.id - Ikatan Pelajar Mahasiswa Papua se-DIY mengadu ke kantor Ombudsman RI Perwakilan DIY pada Jumat (8/7/2022). Aduan mereka terkait dengan kondisi beasiswa dari 114 mahasiswa yang belum diterima sejak 2020 lalu.

"Kedatangan kami ke sini terkait dengan beasiswa dalam hal ini mahasiswa Papua khususnya mahasiswa Manokwari dalam hal ini yang beasiswanya belum terealisasi sampai sekarang," kata Sekjen Ikatan Pelajar Mahasiswa Papua se-DIY (IPMAPA) Irto Mamoribo kepada awak media, Jumat (8/7/2022).

Irto menuturkan bahwa beasiswa yang seharusnya diterima oleh 114 mahasiswa Papua di DIY itu sejak 2 tahun ke belakang belum disalurkan hingga sekarang. Padahal seharusnya program beasiswa dari Pemda Manokwari, Papua Barat itu dicairkan per 6 bulan sekali.

Pencairan dana dari program beasiswa bagi putra-putri daerah Papua yang melanjutkan sekolah ke jenjang perguruan tinggi di luar kota itu sejatinya dilakukan melalui Bank Papua. Kemudian ditransfer ke masing-masing penerima manfaat.

Baca Juga: Ditolak di Fakultas Kedokteran Gigi, Aib Adik Vanessa Dikuliti, Muncul Isu Mayang Diduga Pernah 2 Kali Tidak Naik Kelas

"Namun saat ini ada 114 mahasiswa yang terdaftar sebagai penerima manfaat belum ada yang menerima beasiswa tersebut sejak 2020. Padahal data dan persyaratan sudah dikirim namun sampai hari ini belum terealisasikan," ujarnya.

Sebelum mengadu ke Ombudsman, kata Irto, badan pengurus yang berada di Papua sudah mencoba berkomunikasi dengan Pemda setempat. Mereka juga sudah sempat bertemu ke bagian Kesejahteran Masyarakat (Kesra).

"Namun jawaban dari Kesra bahwasanya beasiswanya ini sudah nggak ada lagi dari tahun 2021. Katanya itu di kas daerah belum ada dana. Itu informasi terakhir," ungkapnya.

Disampaikan Irto, seharusnya setiap mahasiswa Papua yanh tengah berkuliah di luar daerah berhak mendapat beasiswa sebesar Rp7 per tahun, terhitung dari awal hingga kemudian nanti selesai kuliah.

Ia tidak menampik banyak mahasiswa Papua di Jogja yang kesusahan dengan macetnya asupan dana dari beasiswa tersebut. Mengingat juga tidak semua orang tua memiliki latar belakang yang sama.

Baca Juga: Langgar Aturan PPDB, Ombudsman DIY Temukan 12 Sekolah di Jogja Lakukan Praktik Jual Beli Seragam

"Ya kami berharap supaya ada upaya lanjutan dalam hal ini. Kami di sini sangat mengharapkan bantuan itu dalam hal pemenuhan ekonomi kami. Karena ketika tidak terealisasikan itu sangat berdampak kepada kami. Karena kami ke sini tidak semua orang tua kami latar belakangnya sama, berbeda-beda pendapatannya," paparnya.

Sejumlah mahasiswa Papua bahkan harus cuti dan pulang ke kampung halamannya akibat dari kendala pembiayaan tersebut. Mirisnya lagi, diungkapkan Irto, kendala ini tidak hanya terjadi di Jogja saja tetapi juga di daerah lain.

"Kami mahasiswa harapan kami ya cuma itu mungkin bantuan dari orang tua kami sendiri. Bahkan beberapa teman-teman harus ada yang pulang karena itu. Ada yang pulang bahkan ada yang cuti karena itu terhambat dengan biaya yang sampai hari ini belum terealisasikan lagi," tandasnya.

Sementara itu Ketua ORI Perwakilan DIY Budi Masturi menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Ombudsman RI Perwakilan Papua dan Papua Barat untuk menangani kasus ini. Mengingat terlapor sendiri merupaka Pemda Papua Barat.

"Kita tetap akan berkoordinasi dan meneruskan laporan ini sesegera mungkin. Mengingat ini kan sudah sejak tahun 2021 ya. Itu kan sangat dibutuhkan mereka itu. Kita kan tidak ingin kemudian mereka terlantar di sini dan menimbulkan keprihatinan bersama," ujar Budi.

Pihaknya berharap setelah laporan ini muncul ada kejelasan dari khususnya Pemda Papua Barat untuk persoalan beasiswa tersebut. Mengingat tidak menutup kemungkinan laporan serupa dari daerah lain juga bisa saja muncul.