SuaraJogja.id - Ribuan demonstran di Kolombo, Sri Lanka, menerobos barikade polisi dan menyerbu kediaman resmi presiden pada Sabtu (9/7/2022) waktu setempat.
Insiden itu terjadi selama gelombang protes terbesar tahun ini di negara yang terhantam krisis tersebut.
Sejumlah demonstran yang membawa bendera Sri Lanka dan mengenakan helm menyerbu masuk ke kediaman presiden, menurut tayangan TV berita NewsFirst.
Negara pulau berpenduduk 22 juta jiwa itu sedang mengalami kelangkaan devisa parah yang membuatnya sulit mengimpor bahan bakar, pangan dan obat-obatan, serta menjerumuskannya ke dalam krisis finansial terburuk dalam tujuh dasawarsa terakhir.
Banyak kalangan menyalahkan keterpurukan negara itu pada Presiden Gotabaya Rajapaksa. Sebagian besar protes damai yang digelar sejak Maret telah menuntut pengunduran dirinya.
Ribuan orang membanjiri distrik pemerintah di Kolombo sambil meneriakkan slogan-slogan anti presiden dan menyingkirkan sejumlah barikade polisi ketika bergerak menuju kediaman Rajapaksa, menurut seorang saksi.
Polisi menembakkan peluru ke udara tetapi tak mampu menghentikan massa yang marah mengepung kediaman presiden, kata saksi.
Reuters belum bisa memastikan keberadaan sang presiden.
Meski kelangkaan bahan bakar telah menghentikan layanan transportasi, para demonstran menumpang bus, kereta dan truk dari beberapa wilayah negara itu untuk mencapai Kolombo.
Baca Juga: Ancaman Krisis Energi dan Pangan, Komite II DPD RI: Pemerintah Harus Hati-hati Dalam Mengelola
Mereka memprotes kegagalan pemerintah melindungi mereka dari kehancuran ekonomi.
Ketidakpuasan makin menjadi-jadi dalam beberapa pekan terakhir ketika negara itu berhenti mengimpor bahan bakar, yang mendorong penutupan sekolah dan penjatahan bensin dan solar untuk layanan esensial.
Sampath Perera, nelayan berusia 37 tahun, menumpang sebuah bus yang sesak dari kota pinggir laut Negombo, 45 km dari Kolombo, untuk ikut berunjuk rasa.
"Kami sudah memberi tahu Gota berulang kali untuk pulang tetapi dia masih memegang erat kekuasaannya. Kami tak akan berhenti sampai dia mendengarkan kami," kata Perera.
Bersama jutaan orang lainnya, dia menjadi korban kelangkaan bahan bakar yang kronis dan inflasi yang mencapai 54,6 persen pada Juni lalu.
Instabilitas politik dapat mengganggu pembicaraan Sri Lanka dengan Dana Moneter Internasional untuk mendapatkan dana talangan 3 miliar dolar AS atau setara Rp44,93 triliun.
Berita Terkait
-
5 Kondisi Sengsara Sri Lanka Dihantam Krisis Ekonomi Terburuk, Bisa Sampai 2023
-
Krisis Ekonomi Sri Lanka: Saya Tak Sanggup Membeli Susu untuk Bayi Saya
-
Krisis BBM di Sri Lanka: Saya Tidur Dua Hari di Mobil Demi Dapatkan Bensin
-
WNI Di Sri Lanka Belum Dievakuasi, Bagaimana Nasibnya?
-
Akibat Hutang, Ekonomi Sri Lanka Ambruk
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
-
Menkeu Purbaya Klaim Gugatan Tutut Seoharto Sudah Dicabut, Tapi Perkara Masih Aktif
-
Kepsek Roni Ardiansyah Akhirnya Kembali ke Sekolah, Disambut Tangis Haru Ratusan Siswa
-
Bukan Cuma Joget! Kenalan dengan 3 Influencer yang Menginspirasi Aksi Nyata untuk Lingkungan
-
Heboh! Rekening Nasabah Bobol Rp70 Miliar di BCA, OJK dan SRO Turun Tangan, Perketat Aturan!
Terkini
-
Dari Transfer Pengetahuan ke Generasi Kreatif: DIY Beri Penghargaan 995 Insan Pendidikan
-
BBM Langka: Benarkah Pertamina 'Mengunci' Pasokan untuk SPBU Asing?
-
Kota Jogja Kewalahan Sampah,Semua OPD di Wajib Urus Sampah hingga ke Kelurahan
-
Second Account Aman? Wamenkomdigi Buka Suara soal Kebijakan Medsos yang Bikin Gen Z Panik
-
Single ID: Bukan Pembatasan Akun Medsos, Tapi Ini Strategi Pemerintah Berantas Hoaks