SuaraJogja.id - Para menteri luar negeri Uni Eropa (EU) menegaskan dukungan militer dan keuangan untuk Ukraina meskipun ada dampak inflasi yang serius terhadap ekonomi EU selama lima bulan sejak invasi Rusia.
Para menlu Uni Eropa kemungkinan akan menyetujui tambahan dana sebesar 500 juta euro (sekitar Rp7,6 triliun) untuk memasok senjata ke Ukraina.
Dengan demikian, total dukungan keamanan yang diberikan kelompok negara Eropa itu bagi Kiev menjadi dua miliar euro (sekitar Rp30,4 triliun) sejak pasukan Rusia menyerbu Ukraina pada 24 Februari 2022.
"Kita harus mendukung Ukraina," kata Wakil Menlu Swedia Robert Rydberg saat dia tiba untuk pertemuan para menlu Uni Eropa, seperti dikutip dari Antara, Senin (18/7/2022).
"Swedia akan meningkatkan pentingnya menyetujui paket baru dukungan militer untuk Ukraina. Kami juga akan meningkatkan pentingnya terus memperkuat tindakan pembatasan terhadap Rusia," ujar dia.
Menlu Ukraina Dmytro Kuleba akan berbicara kepada 27 menteri Uni Eropa melalui konferensi video dalam pertemuan tersebut.
Para diplomat Uni Eropa memperkirakan Kuleba akan memohon lebih banyak sanksi dijatuhkan terhadap Rusia.
"Kami tidak akan berhenti mendukung Ukraina (atau) menjatuhkan sanksi pada Rusia," kata Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell, yang memimpin pertemuan itu.
Namun setelah enam putaran sanksi Uni Eropa terhadap Rusia, kenaikan harga pangan dan energi di Eropa dan perang yang tidak dapat dimenangkan dengan mudah oleh Ukraina maupun Rusia, Borrell mengatakan semakin sulit untuk mempertahankan unsur mendesak dari isu ini.
"Kita harus memiliki kesabaran strategis," kata dia.
Borrell mengharapkan kesepakatan dengan Rusia bisa dicapai minggu ini untuk melanjutkan ekspor biji-bijian Ukraina yang saat ini terblokir.
Menlu Lithuania Gabrielius Landsbergis juga meminta Eropa untuk tetap pada jalurnya.
Ia mengatakan bahwa bahkan ketika pemerintah dan parlemen bersiap untuk reses musim panas, "pasukan Rusia tidak memiliki rencana untuk rehat melakukan serangan lebih lanjut ke Ukraina."
Sanksi negara-negara Barat yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Rusia mencakup embargo minyak, melarang transaksi dengan bank sentral Rusia dan membekukan asetnya, serta menghentikan investasi baru di Rusia.
Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin telah menegaskan kembali tekadnya untuk melanjutkan apa yang disebutnya "operasi militer khusus" di Ukraina, meskipun kota-kota Ukraina hancur dan ribuan orang tewas.
Berita Terkait
-
Langsung Pergi Usai Bicarakan Pandangan Negaranya, Wakil Uni Eropa Nilai Menlu Rusia Tak Hormati Pertemuan G20
-
Uni Eropa Usulkan Anggaran Rp1.560 Triliun untuk Bangun Kembali Ukraina
-
Mulai 2035, Penjualan Mobil BBM di Uni Eropa Dihentikan
-
Usai Uni Eropa, Brazil Ikut Desak Apple Pakai USB-C di iPhone
Terpopuler
- Menteri Agama RI Nasaruddin Umar Disebut Mengundurkan Diri
- Partai Kaesang Tutup Pintu Rapat untuk Ketum Projo: Tempat Budi Arie Bukan di PSI
- Desil Tak Akurat Bisa Bikin Warga Kehilangan Hak Bansos!
- Dilaporkan ke Bareskrim Polri, Gus Lilur Tantang 4 Tokoh NU Ngaji Kitab Kuning Saat Muktamar
- Apa Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam pada Usia 50 Tahun? Ini 7 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Dua Sepeda Motor yang Dibakar Massa di Pos Polisi Pejompongan Diduga Milik Intel
-
Sepeda Motor Dibakar Dekat Pos Polisi Pejompongan, Bentrok Pecah
-
Tolak MBG dan Kopdes, FMN: Anggaran Hanya Lari ke Prabowo dan Kroni-kroninya!
-
AMPB Pulang Usai Audiensi DPR, Relawan Ojol Curiga Ada Kesepakatan Transaksional
-
Kecewa Ditinggal Begitu Saja, Ojol Jakarta Murka Massa Pati Langsung Pulang Usai dari DPR
Terkini
-
Geruduk DPRD, BEM DIY Tagih UU Perampasan Aset Agar Tak Jadi Dokumen yang Terparkir di DPR
-
Waspadai Pelajar Terseret Aksi Demo, Disdikpora DIY Perketat Pengawasan Sekolah
-
Komitmen Perkuat Koperasi dan UMKM, Dirut BRI Hery Gunardi Raih Bakti Koperasi
-
BRI Perkuat Ekonomi Desa BRILiaN Balbar di Sofifi Maluku Utara dan UMKM Lewat Semarak Merah Putih
-
SDI Dukung Tuntutan AMPB soal RUU Perampasan Aset, Tapi Ingatkan Risiko Penyusupan