SuaraJogja.id - Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (Fisipol UGM) Wawan Masudi menanggapi langkah KPU RI yang memperbolehkan kampanye politik di lingkungan kampus. Ia menilai, ada beberapa hal yang kemudian perlu lebih utama diperhatikan agar tidak terjerumus dalam politik praktis saja.
"Saya pertama melihatnya dari frame besarnya bahwa proses penyelenggaraan pemilu ke depan itu memang harus dan perlu untuk memperkuat dan mengedepankan isu-isu programatik," kata Wawan dihubungi awak media, Rabu (27/7/2022).
Dimensi programatik atau tentang bagaimana ide dan gagasan kebijakan itu dideterminasikan secara luas kepada publik penting untuk dilakukan.
Sebab hal itu untuk mengimbangi komodifikasi dan identifikasi politik yang berbasis identitas yang selama ini menjadi salah satu penyakit dalam politik elektoral.
Baca Juga: Anggota KPU Sedang Kuliah Wajib Cuti Dari Aktivitas Kampus
Sehingga kemudian perlu menempatkan ide dan rencana dari KPU tersebut untuk memperluas arena kampanye. Salah satunya termasuk di dalam kampus yang ada di dalam kerangka itu.
"Artinya format kampanye yang dibawa ke kampus itu harus dengan tujuan untuk memberikan nuansa programatik politik yang lebih kuat," ujarnya.
Menurutnya, ide KPU tersebut justru bagus untuk diterapkan, terlebih KPU sebagai penyelenggara punya tanggung jawab untuk menghadirkan arena-arena dan mekanisme yang kemudian membuat tradisi dan budaya politik yang berbasis pada gagasan itu muncul.
"Nah kampus bisa menjadi salah satu alatnya. Artinya kalau memang itu mau dibuat harus with condition. Kondisinya apa, syaratnya apa," tegasnya.
Kampanye di kampus, kata Wawan, harus digunakan untuk mendorong model-model proses elektoral. Kebijakan tersebut akan sangat bagus sejauh memang masih dalam kerangka itu.
Namun kemudian, rencana itu tidak menjadi bagus jika semata-mata kampus digunakan sebagai arena menggali suara saja, apalagi cuma untuk memanfaatkan jaringan kemahasiswaan di kampus.
Berita Terkait
-
KPU Klaim Pemungutan Suara Ulang Pilkada di 5 Kabupaten/Kota Tertib dan Lancar
-
Siapa Fajar Alfian? Tulis Komentar Body Shaming ke Ibu-ibu yang Orasi di KPU
-
Alasan Efisiensi, KPU Tiadakan Kampanye Akbar di PSU Pilkada 2024
-
KPU: Dua Kabupaten Tak Ada Dana untuk Gelar PSU
-
PSU di 24 Daerah: Bentuk Ketidakbecusan KPU jadi Penyelenggara Pemilu!
Terpopuler
- Pemilik Chery J6 Keluhkan Kualitas Mobil Baru dari China
- Profil dan Aset Murdaya Poo, Pemilik Pondok Indah Mall dengan Kekayaan Triliunan
- Jairo Riedewald Belum Jelas, Pemain Keturunan Indonesia Ini Lebih Mudah Diproses Naturalisasi
- Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan 2025 Jawa Timur, Ada Diskon hingga Bebas Denda!
- Jualan Sepi usai Mualaf, Ruben Onsu Disarankan Minta Tolong ke Sarwendah
Pilihan
-
Bodycharge Mematikan Jadi Senjata Rahasia Timnas U-17 di Tangan Nova Arianto
-
Kami Bisa Kalah Lebih Banyak: Bellingham Ungkap Dominasi Arsenal atas Real Madrid
-
Zulkifli Hasan Temui Jokowi di Solo, Akui Ada Pembicaraan Soal Ekonomi Nasional
-
Trump Singgung Toyota Terlalu Nyaman Jualan Mobil di Amerika
-
APBN Kian Tekor, Prabowo Tarik Utang Baru Rp 250 Triliun
Terkini
-
Jogja Hadapi Lonjakan Sampah Pasca Lebaran, Ini Strategi Pemkot Atasi Tumpukan
-
Revitalisasi Stasiun Lempuyangan Diprotes, KAI Ungkap Alasan di Balik Penggusuran Warga
-
Soal Rencana Sekolah Rakyat, Wali Kota Yogyakarta Pertimbangkan Kolaborasi Bersama Tamansiswa
-
Solusi Anti Pesing Malioboro, Wali Kota Jogja Cari Cara Antisipasi Terbaik
-
Praktisi UGM Rilis 2 E-Book Kehumasan: Solusi Jitu Hadapi Krisis Komunikasi di Era Digital