Bantul Terendah, 38 Ribu Warga DIY Belum Punya BPJS

SuaraJogja.id - Sekitar 38 ribu warga DIY hingga saat ini belum terdaftar BPJS dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Angka ini dari total target capaian semesta Jaminan Kesehatan atau Universal Health Coverage (UHC) yang ditetapkan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) sebesar 98 persen penduduk Indonesia pada 2024 mendatang.

UHC merupakan pencapaian cakupan kepesertaan Program JKN di suatu daerah yang minimal 95 persen dari total jumlah penduduknya telah mendapatkan akses finansial terhadap pelayanan kesehatan. Mereka sudah mendaftarkan diri atau didaftarkan pihak lain menjadi peserta JKN.

"Bantul merupakan kabupaten yang paling rendah capaian semesta UHC, tapi beberapa waktu kedepan akan ditambah 10 ribu [capaian UHC]," ujar Direktur Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti usai bertemu Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, Jumat (29/07/2022).

Meski masih belum mencapai target nasional, menurut Ghufron, DIY merupakan propinsi yang capaian UHC-nya paling tinggi di Indonesia. Terhitung sejak 1 Juli 2022, sebanyak 3.575.872 jiwa penduduk DIY telah terdaftar sebagai peserta Program JKN dari total jumlah penduduk 3.677.446 jiwa atau sebesar 97,24 persen.

Hal ini berarti hampir seluruh warga masyarakat di DIY telah memiliki payung perlindungan untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan. Namun diharapkan Pemda DIY bisa mencapai targt ketercapaian UHC sebelum 2024 mendatang.

Sebab UHC merupakan salah satu wujud nyata komitmen dan kehadiran pemerintah, termasuk di daerah dalam memberikan jaminan kesehatan bagi penduduknya. Sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan BPJS Kesehatan menjadi kunci sukses yang harus ditingkatkan agar semakin dirasakan manfaatnya oleh
penduduk setempat.

"Akses layanan kesehatan harus terbuka lebar bagi semua warga di wilayah DIY," tandasnya.

Ghufron menambahkan, selain mendorong cakupan kepesertaan, BPJS Kesehatan juga melakukan upaya-upaya strategis untuk menjaga dan mendorong kualitas layanan di fasilitas kesehatan, baik di tingkat pertama maupun lanjutan. Semua upaya ini diharapkan membuat masyarakat terlindungi dan mendapatkan hak untuk layanan kesehatan yang baik dan profesional.

Diantaranya dengan menambah 14 layanan skrining bagi peserta BPJS. Layanan ini ditambahkan alih-alih dikurangi seperti isu yang beredar saat ini.

Baca Juga: BPJS Kesehatan Jamin Fasilitas Kesehatan yang Kerja Sama dalam JKN Selalu Mengedepankan Mutu Layanan

"Jadi karena saat ini BPJS kesehatan sudah tidak punya hutang [ke rumah sakit] maka layanan ditambahkan," ungkapnya.

Sementara Sultan mengungkapkan akan meningkatkan capaian UHC, tidak hanya untuk ASN namun juga masyarakat umum. Sehingga target nasional bisa dicapai DIY sebelum 2024.

"Harapan kita [dengan bpjs] kan tidak sakit, tapi kalau sakit ya bisa diberikan fasilitas [dengan bpjs]," imbuhnya.

Kontributor : Putu Ayu Palupi