SuaraJogja.id - Puan Maharani selaku ketua DPR RI memberikan himbauan kepada masyarakat menengah ke bawah untuk segera mendaftarkan kendaraan pribadinya agar mendapatkan BBM bersubsidi akan lebih terjamin dalam memperoleh haknya.
Anak dari presiden ke-5 Indonesia tersebut mengungkapkan nantinya akan ada verifikasi konsumen BBM yang benar-benar memiliki hak untuk membeli Pertalite dan Solar yang sudah disubsidi oleh pemerintah.
"Kita berharap upaya yang dilakukan para stakeholder terkait ini dapat memastikan distribusi Pertalite dan Solar diberikan tepat sasaran. Tentunya DPR RI akan terus melakukan pengawasan baik dari sisi regulasi maupun penerapan di lapangan," ungkap Puan Maharani dilansir dari Instagram @ketua_dprri Rabu (3/8/2022).
Program pendaftaran kendaraan yang diinisiasi oleh Pertamina nantinya akan disinergikan dengan regulasi pentapan penyaluran BBM subsidi yang ditentukan oleh Pemerintah.
Pernyataan Puan Maharani di akun Instagram @ketua_dprri tentang subsidi BBM kepada masyarakat menengah ke bawah, sontak mendapatkan komentar dari para netizen Indonesia. Banyak dari mereka yang memberikan sindiran kepadanya.
"Dulu keknya ada yg nangis2, padahal naiknya ga sampe lebih dari 500 perak, siapa dah itu yg nangis-nangis?" ungkap salah seorang netizen.
"Di tunggu drama tangisan nya bu, kayak jaman dulu disaat harga BBM naek," kata netizen yang lain.
"Jaman sby bbm naik ada yang menangis...kami rindu dengan tangisan itu," ujar netizen satunya.
"Ijin mbak Puan,,,,,,Kebijakan pemerintah trhadap masyarakat dgn adanya subsidi bentuk kepekaan pemerintah terhadap masyarakat, hanya saja yg harus diperhatikan yaitu pengawasan ekstra perlakuan regulasi tsb kepada masyarakat agar benar tepat sasaran dgn mlibatkan institusi trkait," komentar netizen yang lebih bijak.
Baca Juga: Puan Maharani: Pemerintah Perlu Antisipasi Modus Baru Perdagangan Manusia Terhadap PMI
"Sistemnya dulu dirancang, misal BRI mengeluarkan kartu ATM yg bisa digunakan untuk membeli Pertalite, kartu ini juga digunakan untuk menerima bantuan dari Pemerintah bagi masyarakat kurang mampu, belinya tinggal ke Pom Bensin lalu tap kartu, tinggal masukan nominal," usul netizen lainnya.
"Pertanyaan pertama ibu @ketua_dprri untuk masyarakat menengah kebawah (bawahnya lagi) yang kendaraan toda duanya menunggak pajak apakah harus melunasi dulu atau harus keluar dari kelompok masyarakat menengah kebawah (bawahnya lagi) lebih dulu? Dan jumlah nya nggak sedikit kan bu (ibu pasti jauh lebih paham ya bu)," ujar netizen lain.
Kontributor : Moh. Afaf El Kurnia
Berita Terkait
-
Heboh Pedagang Gorengan Santuy Masak saat Gerobak Berhenti di Lampu Merah: Time is Money
-
Jokowi Klaim Indonesia Bisa Kendalikan Ekonomi dan Pangan, Netizen Berang
-
Pertamina: Pendaftar Penerima Subsidi BBM di Sumsel Sudah 1.000 Kendaraan
-
Alasan Tasyi Athasyia Tak Datang ke Acara Tasya Farasya Dibeberkan Suami
-
Viral Omongan Sule Soal Ganti Mobil Lima Tahun Sekali oleh Netizen Malah Dikaitkan dengan Nathalie Holscher
Terpopuler
- Apa Bedanya Adidas Originals vs Adidas Performance? Kenali dari Logo dan Kegunaannya
- 4 Sepatu Jalan dengan Teknologi Penyangga Kaki Terbaik untuk Berjalan jauh
- 11 HP Murah untuk Ojol, Baterai Awet dan Layar Terang agar Tetap Nyaman di Jalan
- Persija dan PSM Masuk Daftar 24 Klub Penunggak Gaji Pemain Versi Data Terbaru APPI
- 7 Sepatu Slip On Lokal yang Empuk dan Anti Pegal untuk Kerja Komuter, Mulai Rp100 Ribuan
Pilihan
-
Dua Eks Kapolri Diisukan Ditangkap, Polri Buka Fakta 4 Tersangka Kasus Penyadapan Prabowo
-
Seskab Teddy Dikabarkan Diperiksa PUSPOM? Panglima TNI: Itu Hoaks
-
Jokowi Tak Banyak Komentar Soal Penyadapan Prabowo: Kita Hormati Proses Hukum
-
Dicecar soal Listyo Sigit Prabowo, Jokowi: Semua Orang juga Sudah Tahu
-
Jokowi Ngaku Lupa Nama 3 Temannya yang Wisuda Bareng di UGM
Terkini
-
Misi Hijau JCWF 2026: Wujudkan Wisata Berkelanjutan Lewat Kolaborasi Lintas Sektor
-
Jelajah Jogja Cultural Wellness Festival 2026: Sensasi Pemulihan Diri Berbalut Kearifan Budaya
-
Tuan Rumah JCWF & Munas DPP PUTRI 2026, Loman Park Hotel Dorong Sinergi Wellness-Pariwisata
-
Perempuan Tak Punya Pilihan Berhenti Haid, Pajak Pembalut 11 Persen Dinilai Nodai Keadilan Gender
-
Kota Jogja Vs Gunungkidul: Jarak Kualitas Hidup Ini Ternyata Masih Jauh!