Tak Berubah sejak Orba, Mahfud MD Sebut Kecurangan Pemilu Terus Terjadi

SuaraJogja.id - Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pemilu 2024 masih rentang kecurangan. Sebab sejak Orde Baru (orba), kecurangan-kecurangan masih saja terus terjadi.

Pada masa orba, kecurangan lebih banyak dilakukan pemerintah. Pemerintah orba melakukan kecurangan melalui Lembaga Pemilihan Umum (LPU) dengan memenangkan Golkar dan fraksi ABRI.

Sedangkan pada masa orde reformasi ini, kecurangan banyak dilakukan partai politik (parpol). Kecurangan bersifat horizontal di tingkat parpol.

"Praktik kecurangan di Pemilu terus terjadi sejak zaman orde baru hingga kini," ujar Mahfud di UGM, Sabtu (27/08/2022).

Baca Juga: Mahfud MD Beberkan Pola Kecurangan Pemilu Zaman Orba, Singgung Istilah ABRI, Birokrasi, Golkar

Karenanya menjelang Pemilu 2024, Mahfud meminta para elite politik dibekali visi ke-Indonesia-an dan prinsip kehidupan bernegara. Hal itu sangat penting agar Indonesia tidak mengalami kemunduran demokrasi.

Apalagi kekuasaan oligarki hingga korupsi yang semakin menguat akhir-akhir ini. Oligarki yang merupakan sistem kepemimpinan hanya ditentukan oleh sekelompok orang yang saling kolutif, berbicara, merencanakan secara curang dan memformulasikannya melalui undang-undang, melalui kebijakan resmi legislatif.

"Sehingga ada permainan di situ," tandasnya.

Untuk itu, Mahfud meminta para capres-cawapres, bakal calon legislatif dari pusat hingga daerah harus ke KPU pada Mei 2023 mendatang. Mereka harus mengikuti proses penggodokan untuk dibekali visi ke-Indonesia-an yaitu membangun demokrasi dan prinsip-prinsip lain kehidupan negara.

Pembekalan tersebut diharapkan membuat demokrasi Indonesia kedepan bisa lebih baik. Bukan sebaliknya demokrasi Indonesia mengalami kemunduran demokrasi dan tidak melahirkan demokrasi substantif dan berkualitas.

Baca Juga: Tiga Menteri Naik Motor Kampanye di UGM, Suarakan Keselamatan Berkendara

"Ini terjadi karena demokrasi lahir dari cara-cara menggunakan formalisme. Padahal itu tidak memberi dampak positif, bahkan merugikan dalam upaya membangun kesejahteraan rakyat," imbuhnya.