SuaraJogja.id - Pakar kebijakan publik UGM Wahyudi Kumorotomo menyoroti minimnya ketersediaan transportasi publik yang memadai untuk masyarakat. Hal itu dinilai makin menyusahkan mengingat harga bahan bakar minyak (BBM) yang telah resmi dinaikkan pemerintah.
Ketidaktersediaan transportasi publik yang terintegrasi dengan baik itu membuat banyak orang memilih menggunakan kendaraan pribadi. Hingga kemudian berujung pada borosnya energi yang digunakan setiap waktunya.
"Masyarakat bisa dibiasakan sebenarnya untuk menggunakan transportasi publik apabila tersedia. Tapi masalahnya karena ketidaktersediaan transportasi publik, kita kemudian terbiasa dengan transportasi pribadi yang itu sangat-sangat boros energi kita," kata Wahyudi saat dihubungi awak media, Minggu (4/9/2022).
Borosnya masyarakat menggunakan energi itu bisa dilihat dari penggunaan kendaraan pribadi sehari-hari. Terlebih di kota-kota besar yang mereka masih harus berjuang dengan kemacetan jalan.
"Coba di Jakarta, di Jogja, karena transportasi publik, bus, kereta tidak diutamakan. Orang terpaksa menggunakan kendaraan pribadi dan itu menambah lagi konsumsi BBM," ucapnya.
"Lalu dimana-dimana yang kita bangun jalan tol padahal yang kita butuhkan sebenarnya adalah transportasi publik. Entah itu bus yang muatanya banyak, LRT atau MRT dan lainnya," imbuhnya.
Wahyudi menyarankan bahwa pemerintah harus melihat bahwa proporsi transportasi publik itu perlu diupayakan untuk ditambah. Sehingga dapat mengurangi penggunaan BBM untuk kendaraan pribadi.
"Seperti kita ketahui di Jakarta saja sampai dengan tahun 2012 sebelum kita krisis energi seperti sekarang ini, transportasi publik itu hanya 28 persen. S3mentara yang transportasi pribadi atau kendaraan pribadi itu 34 persen, lainnya yang lain-lain," terangnya.
Padahal, kata Wahyudi, dibandingkan dengan Seoul misalnya di sana transportasi publik sudah berada di angka 55 persen. Hanya sekitar 24 persen saja yang menggunakan kendaraan pribadi.
Baca Juga: Hanya Pikirkan Orientasi Jangka Pendek, Pemerintah Dinilai Tergesa-gesa Naikkan Harga BBM
Selain dari sisi pemerintah, masyarakat juga perlu dibiasakan untuk memanfaatkan transportasi publik dalam aktivitasnya sehari-hari. Selain lebih menyehatkan karena sering bergerak, penggunaan BBM bisa lebih ditekan.
"Usia orang Jepang itu panjang karena terbiasa exercise. Tidak seperti yang kita lihat di Indonesia, orang kemudian tergantung semuanya pada transportasi pribadi dalam hal ini sepeda motor dan mobil. Untuk jalan 200 meter aja enggak mau, harus kemudian naik sepeda motor. Padahal sebenarnya lebih sehat naik sepeda kan," tuturnya.
Berita Terkait
-
Hanya Pikirkan Orientasi Jangka Pendek, Pemerintah Dinilai Tergesa-gesa Naikkan Harga BBM
-
Harga BBM Naik, Ekonom Sebut Laju Inflasi 2022 Bisa Mencapai 6-7 Persen
-
Harga BBM Naik, SPBU di Bontang Ini Tetap Jual dengan Pembatasan, Roda 2 Maksimal Rp 70 Ribu
-
Harga BBM Naik, Tarif Bus Bisa Melonjak Hingga 35 Persen!
-
Apes Banget! Lagi Antre Tinggal Di Depan Mata, Tiba-tiba Harga Bensin Naik
Terpopuler
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Usia 50 Tahun ke Atas
- Ini 4 Smartphone Paling Diburu di Awal Januari 2026
- 5 Sepatu Nike Diskon hingga 40% di Sneakers Dept, Kualitas Bagus Harga Miring
- 5 Tablet dengan SIM Card Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking Anti Ribet
- Beda dengan Inara Rusli, Wardatina Mawa Tolak Lepas Cadar Demi Uang
Pilihan
-
Harga Minyak Anjlok! Pernyataan Trump Soal Minyak Venezuela Picu Kekhawatiran Surplus Global
-
5 HP Infinix RAM 8 GB Paling Murah, Pilihan Terbaik Mulai 1 Jutaan
-
UMP Minim, Biaya Pendidikan Tinggi, Warga Jogja Hanya jadi Penonton Kemeriahan Pariwisata
-
Cek Fakta: Video Rapat DPRD Jabar Bahas Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Ini Faktanya
-
Dipecat Manchester United, Begini Statistik Ruben Amorim di Old Trafford
Terkini
-
7 Fakta Penggerebekan Markas Scammer Jaringan Internasional di Sleman
-
BRI VISA Infinite Tawarkan Kemudahan Transaksi Lintas Negara dan Rewards yang Kompetitif
-
Jadwal KRL Jogja-Solo Periode 6-11 Januari 2026 PP
-
UMP Minim, Biaya Pendidikan Tinggi, Warga Jogja Hanya jadi Penonton Kemeriahan Pariwisata
-
Kasus Dugaan Korupsi Eks Bupati Sleman, Pengamat Hukum Sebut Tak Tepat Diproses Pidana