Ekspor Kemiri, Susu, Cabai: Yogyakarta Buktikan Bisa Jadi Lumbung Pangan, Ini Strategi Kementan

SuaraJogja.id - Isu krisis pangan global semakin nyata dan mengancam Indonesia bila tidak diantisipasi dengan langkah konkret.

Perubahan iklim dan cuaca ekstrem semakin memperparah ketahanan pangan di negara ini.

Karenanya pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan strategi besar untuk memastikan ketahanan pangan nasional.

Salah satunya melalui pembentukan Brigade Pangan yang disebar di daerah-daerah luar Jawa.

"Brigade pangan ini kita bentuk untuk menjawab tantangan krisis pangan di depan mata. Banyak lahan di luar Jawa yang selama ini tidak termanfaatkan," papar Wakil Menteri Pertanian (wamentan), Sudaryono di sela wisuda 267 mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian dan ekspor produk pertanian di Yogyakarta, Rabu (20/8/2025).

Menurut Sudaryono, Brigade Pangan merupakan program penempatan sumber daya manusia (SDM) pertanian terlatih ke berbagai daerah, khususnya di luar Jawa, untuk mengolah lahan tidur menjadi lahan produktif.

Melalui program ini, Kementan tidak hanya menurunkan tenaga ahli, tetapi juga memberikan dukungan berupa alat dan mesin pertanian, pelatihan.

Selain itu mereka juga melakukan pendampingan masyarakat lokal agar mampu bertani secara modern.

Dengan menurunkan tenaga terlatih dan memberikan peralatan, lahan tersebut bisa dikelola secara efisien dan menghasilkan produksi pangan dalam skala besar.

Baca Juga: UMKM DIY Go Digital, Gojek Jadi Jurus Jitu Dongkrak Penjualan

"Brigade pangan ini kami ambil dari para lulusan pertanian dari berbagai daerah, termasuk dari jogja ini," jelasnya.

Ia menambahkan, pola kerja Brigade Pangan berbeda dengan penyuluh pertanian biasa.

Penyuluh lebih berperan memberi edukasi teknis, sementara Brigade Pangan bertugas langsung menggarap lahan dan membangun model pertanian kolektif bersama masyarakat setempat.

Skemanya, setiap 15 orang tenaga terlatih diberi tanggung jawab mengelola sekitar 200 hektar lahan.

Dari hasil panen, petani tidak digaji pemerintah, melainkan memperoleh penghasilan dari produksi sendiri.

"Dengan model ini, pendapatan petani bisa signifikan. Minimal Rp10–15 juta per bulan, bahkan ada yang sampai Rp20 juta. Inilah cara kita mengubah lahan tidur jadi sumber kesejahteraan," ungkapnya.