SuaraJogja.id - Internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pusat tengah dilanda persoalan terkait isu dualisme kepengurusan partai. Kendati begitu Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP DIY menyatakan tetap fokus untuk menghadapi pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang.
"Sikap DPW DIY, masalah internal urusan dewan pusat, silakan diselesaikan. Saya memimpin DIY intinya bersiap menghadapi pemilu 2024," kata Ketua DPW PPP DIY Muhammad Yazid dikonfirmasi awak media, Sabtu (10/9/2022)
Yazid meminta persoalan internal di partai berlambang ka'bah itu bisa diselesaikan segera.
"Pak Suharso juga masih mengklaim itu. Masalah dipusat biar diselesaikan pusat. Saya memimpin DIY untuk persiapan pemenangan pemilu 2024," imbuhnya.
Kendati demikian, Yazid tak memungkiri isu dualisme itu cukup mengganggu kinerja anggota Parpol PPP. Padahal saat ini pihaknya tengah berjuang ekstra keras membangun konsolidasi internal.
Ia menuturkan saat ini pihaknya masih berfokus pada pembentukan ranting. Ditambah pula persiapan untuk menentukan bakal calon di 2024 mendatang.
Yazid menegaskan masih banyak persoalan internal PPP yang perlu segera dicari jalan keluarnya. Pihaknya tak ingin perpecahan pada 2019 lalu kembali terjadi.
"Kami prihatin dengan kondisi semacam ini. Kami traumatik lah dengan perpecahan di 2019 dulu. Jadi kami tidak mau ada kubu-kubuan, tidak faksi-faksian. DIY hanya satu," tegasnya.
Ditambahkan Yazid, rencana terdekat adalah mengumpulkan semua komponen partai di tingkat DPC serta kader-kadernya. Tujuannya untuk berkonsolidasi membahas status pemilu 2024 mendatang.
Sementara itu diketahui bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI baru saja mengesahkan Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masa bakti 2020-2025.
Adapun petikan surat keputusan itu, di mana pengesahkan H Muhammad Mardiono sebagai Plt Ketum DPP PPP dengan kedudukan kantor tetap di Jalan Diponegoro Nomor 60 Jakarta Pusat. Surat Keputusan yang ditandatangani Menkumham Yasonna Laoly di Jakarta, Jumat (9/9/2022).
PPP menyerahkan berkas kepengurusan baru hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di Jakarta, Selasa (6/9/2022).
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Mobil Bekas Kabin Luas di Bawah 90 Juta, Nyaman dan Bertenaga
- 4 Daftar Mobil Bekas Pertama yang Aman dan Mudah Dikendalikan Pemula
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- 6 Shio Ini Diramal Paling Beruntung dan Makmur Pada 11 Desember 2025, Cek Kamu Salah Satunya?
- Kode Redeem FC Mobile 10 Desember 2025: Siap Klaim Nedved dan Gems Melimpah untuk Player F2P
Pilihan
-
Rencana KBMI I Dihapus, OJK Minta Bank-bank Kecil Jangan Terburu-buru!
-
4 Rekomendasi HP 5G Murah Terbaik: Baterai Badak dan Chipset Gahar Desember 2025
-
Entitas Usaha Astra Group Buka Suara Usai Tambang Emas Miliknya Picu Bencana Banjir Sumatera
-
PT Titan Infra Sejahtera: Bisnis, Profil Pemilik, Direksi, dan Prospek Saham
-
OJK: Kecurangan di Industri Keuangan Semakin Canggih
Terkini
-
BRI Perkuat Pemerataan Ekonomi Lewat AgenBRILink di Perbatasan, Seperti Muhammad Yusuf di Sebatik
-
Liburan Akhir Tahun di Jogja? Ini 5 Surga Mie Ayam yang Wajib Masuk Daftar Kulineranmu!
-
Jelang Libur Nataru, Pemkab Sleman Pastikan Stok dan Harga Pangan Masih Terkendali
-
Waduh! Ratusan Kilometer Jalan di Sleman Masih Rusak Ringan hingga Berat
-
Dishub Sleman Sikat Jip Wisata Merapi: 21 Armada Dilarang Angkut Turis Sebelum Diperbaiki