SuaraJogja.id - Internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pusat tengah dilanda persoalan terkait isu dualisme kepengurusan partai. Kendati begitu Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP DIY menyatakan tetap fokus untuk menghadapi pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang.
"Sikap DPW DIY, masalah internal urusan dewan pusat, silakan diselesaikan. Saya memimpin DIY intinya bersiap menghadapi pemilu 2024," kata Ketua DPW PPP DIY Muhammad Yazid dikonfirmasi awak media, Sabtu (10/9/2022)
Yazid meminta persoalan internal di partai berlambang ka'bah itu bisa diselesaikan segera.
"Pak Suharso juga masih mengklaim itu. Masalah dipusat biar diselesaikan pusat. Saya memimpin DIY untuk persiapan pemenangan pemilu 2024," imbuhnya.
Kendati demikian, Yazid tak memungkiri isu dualisme itu cukup mengganggu kinerja anggota Parpol PPP. Padahal saat ini pihaknya tengah berjuang ekstra keras membangun konsolidasi internal.
Ia menuturkan saat ini pihaknya masih berfokus pada pembentukan ranting. Ditambah pula persiapan untuk menentukan bakal calon di 2024 mendatang.
Yazid menegaskan masih banyak persoalan internal PPP yang perlu segera dicari jalan keluarnya. Pihaknya tak ingin perpecahan pada 2019 lalu kembali terjadi.
"Kami prihatin dengan kondisi semacam ini. Kami traumatik lah dengan perpecahan di 2019 dulu. Jadi kami tidak mau ada kubu-kubuan, tidak faksi-faksian. DIY hanya satu," tegasnya.
Ditambahkan Yazid, rencana terdekat adalah mengumpulkan semua komponen partai di tingkat DPC serta kader-kadernya. Tujuannya untuk berkonsolidasi membahas status pemilu 2024 mendatang.
Sementara itu diketahui bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI baru saja mengesahkan Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masa bakti 2020-2025.
Adapun petikan surat keputusan itu, di mana pengesahkan H Muhammad Mardiono sebagai Plt Ketum DPP PPP dengan kedudukan kantor tetap di Jalan Diponegoro Nomor 60 Jakarta Pusat. Surat Keputusan yang ditandatangani Menkumham Yasonna Laoly di Jakarta, Jumat (9/9/2022).
PPP menyerahkan berkas kepengurusan baru hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di Jakarta, Selasa (6/9/2022).
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- 5 Mobil Bekas 80 Jutaan dengan Pajak Murah, Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
10 Sneakers Putih Ikonik untuk Gaya Kasual yang Tak Pernah Ketinggalan Zaman, Wajib Punya
-
Bursa Saham Indonesia Tidak Siap? BEI Klarifikasi Masalah Data yang Diminta MSCI
-
Menperin Pastikan Industri Susu Nasional Kecipratan Proyek MBG
-
MSCI Melihat 'Bandit' di Pasar Saham RI?
-
Harga Emas di Palembang Nyaris Rp17 Juta per Suku, Warga Menunda Membeli
Terkini
-
Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 11 Halaman 146 Kurikulum Merdeka: Menulis Naskah Drama
-
Jeritan Hidup di Balik Asap Sate Malioboro: Kisah Kucing-kucingan PKL dan Dilema Perut yang Perih
-
7 Fakta Sidang Mahasiswa UNY Pembakar Tenda Polda DIY: Dari Pilox Hingga Jeritan Keadilan!
-
Pasar Murah di Yogyakarta Segera Kembali Hadir, Catat Tanggalnya!
-
Gempa Bumi Guncang Selatan Jawa, Pakar Geologi UGM Ungkap Penyebabnya