SuaraJogja.id - Internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pusat tengah dilanda persoalan terkait isu dualisme kepengurusan partai. Kendati begitu Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP DIY menyatakan tetap fokus untuk menghadapi pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang.
"Sikap DPW DIY, masalah internal urusan dewan pusat, silakan diselesaikan. Saya memimpin DIY intinya bersiap menghadapi pemilu 2024," kata Ketua DPW PPP DIY Muhammad Yazid dikonfirmasi awak media, Sabtu (10/9/2022)
Yazid meminta persoalan internal di partai berlambang ka'bah itu bisa diselesaikan segera.
"Pak Suharso juga masih mengklaim itu. Masalah dipusat biar diselesaikan pusat. Saya memimpin DIY untuk persiapan pemenangan pemilu 2024," imbuhnya.
Kendati demikian, Yazid tak memungkiri isu dualisme itu cukup mengganggu kinerja anggota Parpol PPP. Padahal saat ini pihaknya tengah berjuang ekstra keras membangun konsolidasi internal.
Ia menuturkan saat ini pihaknya masih berfokus pada pembentukan ranting. Ditambah pula persiapan untuk menentukan bakal calon di 2024 mendatang.
Yazid menegaskan masih banyak persoalan internal PPP yang perlu segera dicari jalan keluarnya. Pihaknya tak ingin perpecahan pada 2019 lalu kembali terjadi.
"Kami prihatin dengan kondisi semacam ini. Kami traumatik lah dengan perpecahan di 2019 dulu. Jadi kami tidak mau ada kubu-kubuan, tidak faksi-faksian. DIY hanya satu," tegasnya.
Ditambahkan Yazid, rencana terdekat adalah mengumpulkan semua komponen partai di tingkat DPC serta kader-kadernya. Tujuannya untuk berkonsolidasi membahas status pemilu 2024 mendatang.
Baca Juga: SK Kemenkumham Terbit, Suharso Diharap Berjiwa Besar Lepas Jabatan Ketum PPP
Sementara itu diketahui bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI baru saja mengesahkan Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masa bakti 2020-2025.
Adapun petikan surat keputusan itu, di mana pengesahkan H Muhammad Mardiono sebagai Plt Ketum DPP PPP dengan kedudukan kantor tetap di Jalan Diponegoro Nomor 60 Jakarta Pusat. Surat Keputusan yang ditandatangani Menkumham Yasonna Laoly di Jakarta, Jumat (9/9/2022).
PPP menyerahkan berkas kepengurusan baru hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di Jakarta, Selasa (6/9/2022).
Berita Terkait
-
Mendagri Tito Ancam Copot PJ Gubernur dan ASN yang Tak Netral di Pemilu 2024
-
Harga dan Spesifikasi Nubia Focus Pro 5G, HP Murah Kamera Serius
-
3 Warna Surat Suara Pilkada 2024, Jangan Sampai Salah Coblos!
-
Foto Bareng Mayor Teddy, Netizen Salah Fokus Lihat Otot Cak Imin: Hasil Retreat di Akmil?
-
HMD Global Tinggalkan Nokia, Fokus Bangun Merek Sendiri?
Terpopuler
- Raffi Ahmad Ungkap Tragedi yang Dialami Ariel NOAH, Warganet: Masih dalam Lindungan Allah
- Seharga Raize tapi Mesin Sekelas Innova: Yuk Simak Pesona Toyota Frontlander
- Eliano Reijnders Ungkap Rencana Masa Depannya, Berniat Susul Tijjani Reijnders
- Bayern Munchen Pampang Foto Nathan Tjoe-A-On, Pindah ke Bundesliga Jerman?
- Crazy Rich Kalimantan, Begini Mewah dan Mahalnya Kado Istri Haji Isam untuk Ulang Tahun Azura
Pilihan
-
MR.DIY Mau Melantai Bursa di BEI, Ini Harga Saham dan Jadwal IPO
-
Diskusi OIKN dan BPK RI: Pembangunan IKN Harus Berlanjut dengan Tata Kelola yang Baik
-
1.266 Personel Diterjunkan, Polres Bontang Pastikan Keamanan di 277 TPS
-
Masa Tenang, Tim Gabungan Samarinda Fokus Bersihkan Alat Peraga Kampanye
-
Masa Tenang Pilkada, Bawaslu Balikpapan: Bukan Masa yang Tenang
Terkini
-
Jual Beli Anak di Kulon Progo Terbongkar, Orang Tua Bayi Tak Ditahan, Ini Penjelasannya
-
Bayi Dijual Rp25 Juta, Polisi Ringkus 4 Tersangka Jual Beli Anak di Kulon Progo
-
Besok Nyoblos, Sultan HB X dan Keluarga Pilih di TPS Keraton Jogja
-
Video Asusila Mirip Anggota DPRD Gunungkidul Tersebar, Begini Respon Ketua DPRD
-
Sidak Pasar Jelang Nataru, Mendag: Harga Minyakita Akan Normal Pekan Ini