SuaraJogja.id - Internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pusat tengah dilanda persoalan terkait isu dualisme kepengurusan partai. Kendati begitu Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP DIY menyatakan tetap fokus untuk menghadapi pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang.
"Sikap DPW DIY, masalah internal urusan dewan pusat, silakan diselesaikan. Saya memimpin DIY intinya bersiap menghadapi pemilu 2024," kata Ketua DPW PPP DIY Muhammad Yazid dikonfirmasi awak media, Sabtu (10/9/2022)
Yazid meminta persoalan internal di partai berlambang ka'bah itu bisa diselesaikan segera.
"Pak Suharso juga masih mengklaim itu. Masalah dipusat biar diselesaikan pusat. Saya memimpin DIY untuk persiapan pemenangan pemilu 2024," imbuhnya.
Kendati demikian, Yazid tak memungkiri isu dualisme itu cukup mengganggu kinerja anggota Parpol PPP. Padahal saat ini pihaknya tengah berjuang ekstra keras membangun konsolidasi internal.
Ia menuturkan saat ini pihaknya masih berfokus pada pembentukan ranting. Ditambah pula persiapan untuk menentukan bakal calon di 2024 mendatang.
Yazid menegaskan masih banyak persoalan internal PPP yang perlu segera dicari jalan keluarnya. Pihaknya tak ingin perpecahan pada 2019 lalu kembali terjadi.
"Kami prihatin dengan kondisi semacam ini. Kami traumatik lah dengan perpecahan di 2019 dulu. Jadi kami tidak mau ada kubu-kubuan, tidak faksi-faksian. DIY hanya satu," tegasnya.
Ditambahkan Yazid, rencana terdekat adalah mengumpulkan semua komponen partai di tingkat DPC serta kader-kadernya. Tujuannya untuk berkonsolidasi membahas status pemilu 2024 mendatang.
Sementara itu diketahui bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI baru saja mengesahkan Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masa bakti 2020-2025.
Adapun petikan surat keputusan itu, di mana pengesahkan H Muhammad Mardiono sebagai Plt Ketum DPP PPP dengan kedudukan kantor tetap di Jalan Diponegoro Nomor 60 Jakarta Pusat. Surat Keputusan yang ditandatangani Menkumham Yasonna Laoly di Jakarta, Jumat (9/9/2022).
PPP menyerahkan berkas kepengurusan baru hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di Jakarta, Selasa (6/9/2022).
Berita Terkait
Terpopuler
- Siapa Pencipta Sound Horeg? Ini Sosok Edi Sound yang Dijuluki Thomas Alva Edisound dari Jawa Timur
- Jelang Ronde Keempat, Kluivert Justru Dikabarkan Gabung Olympique Lyon
- Duel Mobil Murah Honda Brio vs BYD Atto 1, Beda Rp30 Jutaan tapi ...
- Harga Mitsubishi Destinator Resmi Diumumkan! 5 Mobil Ini Langsung Panik?
- 41 Kode Redeem FF Max Terbaru 24 Juli: Klaim Skin Scar, M1887, dan Hadiah EVOS
Pilihan
-
Selamat Tinggal Samba? Ini Alasan Gen Z Beralih ke Adidas Campus 00s & Forum Low
-
Filosofi Jersey Anyar Persija Jakarta: Century Od Glory, Terbang Keliling JIS
-
Braakk! Bus Persib Bandung Kecelakaan di Thailand, Pecahan Kaca Berserakan
-
5 Rekomendasi HP Realme RAM 8 GB Memori 256 GB di Bawah Rp 4 juta, Pilihan Terbaik Juli 2025
-
Gerai Tinggal 26, Stok Expired Menggunung! Akuisisi TGUK Penuh Drama
Terkini
-
Misteri Kemeja Putih Jokowi di Reuni UGM: Panitia Angkat Bicara!
-
Gertak Balik! Sahabat Jokowi Geram Dituduh Settingan, Ungkap Sudah Diperiksa Polisi
-
5 Curhatan Jokowi di Depan Alumni UGM: Serangan Tak Cuma Ijazah, Merembet Sampai KKN Fiktif
-
Masih Sakit, Jokowi Paksakan Diri ke Reuni UGM: Kalau Nggak Datang Nanti Rame Lagi!
-
Tiba di UGM, Jokowi Tebar Senyum di Reuni Guyub Rukun, Nostalgia di Tengah Badai Ijazah Palsu