SuaraJogja.id - Akun Twitter @bjorkanism milik peretas yang menamakan diri Bjorka tidak bisa dikunjungi lagi, kurang tahu waktu tepatnya. Padahal, Minggu (11/9) siang, masih bisa diakses. Banyak warganet yang menduga penangguhan ini karena tindakan yang diambil Pemerintah.
Sebelumnya, peretas yang menamakan diri Bjorka mengklaim telah berhasil meretas sejumlah dokumen rahasia negara dan pejabat. Warganet menduga Pemerintah Indonesia mulai ketar-ketir.
Sejumlah hasil aktivitas peretasan dari Bjorka yang dipublikasi ke dunia maya memicu trending topik di lini media sosial Twitter. Misalnya, trending topik Supersemar, Menkominfo, Pollycarpus, dan Munir. Bahkan, ia menyebut dalang pembunuh Munir dalam tweetnya.
Hari Minggu (11/9) ini, sejumlah tokoh publik dan pejabat tak luput dari sasaran peretas Bjorka seperti Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Denny Siregar.
Pihak Istana Kepresidenan melalui Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono pun menyatakan Pemerintah akan memerintahkan aparat negara untuk memburu Bjorka. Sebab, Bjorka dianggap membuat kegaduhan karena viralnya informasi hasil peretasan yang dipublikasi ke masyarakat.
"Perlu saya tegaskan adalah itu sudah melanggar hukum UU ITE. Saya rasa pihak penegak hukum akan memproses secara hukum dan mencari pelakunya,"katanya, Sabtu (10/9).
Penangguhan akun peretas Bjorka ini pun menuai pro dan kontra. Ada yang mendukungnya dan ada yang mencurigainya.
Seperti akun @muhniiarrazzaq yang mencurigai Bjorka ini, peretas sewaan pihak tertentu.
"Polanya mulai kebaca #Bjorka ini bkn hacker murni & komunitas peretas. Dia mulai main ke arah domain nya (politik). Kelihatanya ini orng sendiri tp operasinya numpang di luar negeri. Karena dia spt hafal sejarah & peristiwa insidentil di Indonesia. Bs jadi orang sewaan,"tulisnya.
Akun @hacktivistlink berkomentar untuk mengajak masyarakat lebih bijak menyikapi ulah peretas Bjorka.
"Warga Indonesia mengidolakan #Bjorka? Apa kalian lupa bahwa #Bjorka meng leak(membocorkan) data kita semuanya? Ingat! Bukan cuma data pemerintah, tapi juga data kita semuanya! Bedakan mana yang pahlawan dan mana yang cari makan,"tulisnya.
Sedangkan, akun @karebet_jugjawy menduga penangguhan ini karena Pemerintah merasa khawatir.
"Kalo apa yg diomongin bjorka itu salah, ga mungkin juga ada yg panik sehingga akun bjorka ditangguhkan. Ngapain panik kalo ga merasa salah?Ntah bjorka itu siapa, yg jelas banyak rakyat yg asyik melihat aksinya ini
Pada gemes ya ama pemerintah?? Sama brarti gue juga,"tulisnya.
Akun @egoistamamono berkomentar penangguhan ini sebagai bentuk antikritik.
"Inilah bukti, bahwa pemerintahan kita antikritik dan lebih baik bermain di balik keadilan. Pantaskah begitu?pembesar-pembesar istana dan mereka yang menggonggong di sana? Ingat wajahnya, dan jangan pilih partainya!"
Berita Terkait
-
Bjorka Bocorkan Data Pribadi Menteri Luhut! Baru 2 Kali Vaksin, Padahal Larang Warga Jalan Kalau Belum Booster
-
Hacker Bjorka Bikin Kehebohan, Ringgo Agus Rahman Ketar-ketir
-
Aksi Bjorka Gegerkan Jagat Media Sosial, Warganet: Bisa Jadi Itu Serangan Balik Geng Sambo
-
Nama Anak Mirip Hacker, Ringgo Agus Rahman: Kenapa Rumah Kita Banyak Tukang Nasgor
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Garin Nugroho Singgung Peran Pemerintah: Film Laris, Ekosistemnya Timpang
-
Soal Rehabilitasi Lahan Pascabencana di Sumatra, Kemenhut Butuh Waktu Lebih dari 5 Tahun
-
Rotasi Sejumlah Pejabat Utama di Polda DIY, Ini Daftarnya
-
Sampah Organik Milik Warga Kota Jogja Kini Diambil Petugas DLH, Simak Jadwalnya
-
DPUPKP Catat 47 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Jogja, Mayoritas di Bantaran Sungai