Buru Bjorka Permalukan Diri Sendiri, Eks Deputi II KSP Sarankan Pemerintah Benahi Tata Kelola Siber

SuaraJogja.id - Eks Deputi II Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Yanuar Nugroho menganggap salah pendekatan yang diambil Pemerintah untuk memburu peretas Bjorka. Menurutnya, yang perlu dilakukan pertama kali, justru membenahi tata kelola siber milik Pemerintah.

Menurutnya, memburu peretas Bjorka merupakan hal yang memalukan. Hal itu diungkapkan Yanuar melalui akun Twitternya @yanuarnugroho, Senin (12/9).

"Ini pendekatan yang salah. pertama, benahi tatakelola siber. lalu benahi perlindungan data -baik pribadi maupun data negara. itu yg mesti dilakukan. bukan memburu bjorka. itu malah mempermalukan diri sendiri.Ini alarm: pemerintah perlu serius membenahi kapasitas diri sendiri," tulisnya.

Yanuar juga menyebut tentang kapasitas negara. "State capacity (kapasitas negara) adalah kunci seberapa efektif pemerintahan bekerja utk membuat kebijakan, menjalankan, memastikan ketercapaian, dan menunjukkan akuntabilitasnya pada warganya. kasus bjorka ini membuka mata: kapasitas negara kita dlm tatakelola siber amat lemah," tulisnya.

Ia melanjutkan, kegaduhan dari peretas Bjorka menjadi momentum untuk mewujudkan strategi transformasi digital. "ini saatnya apa yg selama ini dijanjikan pemerintah diwujudkan: strategi nasional u/ transformasi digital. mulai dgn pembenahan tatakelola siber, lalu perlindungan data. sudah ada semua aturannya: SPBE, satudata, satupeta, pitalebar, dll. saatnya menjalankan -dgn cerdas!," tulisnya.

Menurut Yanuar, kehadiran peretas Bjorka menunjukkan bukti adanya kekurangan Pemerintah. "Fakta bhw data kita bisa diretas dan diobrak-abrik oleh seorg #bjorka adalah bukti kekurangan diri kita sendiri. (sebagian dr) kita bisa menyalahkan bjorka. silakan. tapi itu tidak mengubah fakta: kita sendiri mesti berbenah. mohon pak @jokowi tidak terbawa sentimen keliru ini," tulisnya.

Ia juga menyebut Bjorka justru menunjukkan letak kekurangan Pemerintah. "Mengakui kekurangan utk tahu di bagian mana mesti berbenah tidak menunjukkan kelemahan pemerintah. justru sebaliknya.jaman sdh berubah. pemerintah mesti ikut memperbarui diri -membangun kapasitas menghadapi jaman baru serba digital ini. bukan bertahan dgn cara2 lama yg koersif," ungkap dia.

Yanuar pun mengingatkan berkah dari ekonomi digital juga mesti bersiap menghadapi ancaman dan risiko. "Kalau kita mau menikmati berkah yg dibawa oleh ekonomi digital, kita juga mesti bersiap menghadapi tantangan -termasuk ancaman dan risiko- yg dibawanya. berkah ekonomi digital tidak datang gratis. kasus #bjorka ini membuka mata akan tantangan & ancaman baru di jaman baru ini," jelasnya.

"sekali lagi: menghadapi jaman yg selalu berubah, satu2nya hal yg bisa dilakukan oleh pemerintah adlh membarui kapasitasnya agar tetap relevan. bukan menyalahkan kebaruan. ingat: buruk muka, cermin dibelah. tak bisa menari, lantai yg disalahkan.kalau mau maju, jangan begitu," tutup Yanuar.

Baca Juga: Data Mendagri Tito Karnavian Bocor, Bjorka Sebut Ada Kaitannya dengan Sambo

Kontributor: Ismoyo Sedjati