Fadli Zon Sindir KSAD soal Jabatan, Balasan Warganet ke DPR Lebih Menohok

SuaraJogja.id - Sejumlah warganet ikut berkomentar membela KSAD Jenderal Dudung yang dianggap arogan oleh Fadli Zon. Sebelumnya, Jenderal Dudung menyebut Effendi Simbolon, Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP tidak berpengaruh. Hal itu dipicu ucapan Effendi yang menyebut TNI gerombolan.

Menurut Fadli Zon, seseorang bisa penting karena pangkat dan jabatan. Namun, ketika semuanya hilang, orang tersebut hanya menjadi orang biasa.

"Pernyataan arogan dan tidak bijak untuk seorang dengan posisi itu. Kadang, orang bisa penting hanya karena pangkat dan jabatan. Banget hilang pangkat dan jabatan maka ia bukan siapa-siapa," tulis Fadli Zon di akun Twitternya @fadlizon, dikutip Jumat (15/9/2022).

Fadli Zon pun mengingatkan anggota DPR dipilih oleh rakyat.

"Dengan segala kekurangan kelebihannya, DPR dipilih oleh rakyat di daerah pemilihannya," tulis dia.

Warganet bernama Anang Sunarto pun berkomentar sama halnya dengan anggota DPR. Ketika sudah tidak menjabat, suaranya juga tidak akan didengar.

"Sama saja pak, dewan pun kalau sudah ndak jabat juga gak penting lagi. Bukan siapa-siapa, jadi sama-sama rakyat. Bapak pun kalau sudah ndak jadi dewan, suara bapak belum tentu didengar. Spesialnya TNI, ketika ada bencana,TNI langsung turun tangan. Dewan?, boro-boro, banyak yang diam terlpas dari tupoksi kalau sama-sama liatnya Rakyat," tulis warganet ini.

Warganet lain mengingatkan Jenderal Dudung hanya membela martabat TNI yang dilecehkan sehingga harus dimaklumi.

"Beliau sudah ngomong siapapun yang melecehkan merendahkan martabat TNI lebih lebih dari gerombolan ormas akan berhadapan TNI beliau semangati jangan takut hilang jabatan. Jadi Anda paham pak Fadli Zon," katanya.

Baca Juga: Nah Loh ! Presiden Jokowi Diminta Turun Tangan Panggil KSAD Dudung, Cek Faktanya

Sedangkan, warganet lain meminta DPR instrospeksi diri terutama menyikapi situasi saat ini.

"DPR juga harus introspeksi diri, cara kerja DPR terlihat hanya mewakili partai-partainya saat ini, misal masalah kenaikan harga-harga, apa ada bukti kalau DPR protes dan ditaati oleh pemerintah?" tulisnya.

Kontributor Suarajogja.id: Ismoyo Sedjati