SuaraJogja.id - Mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua Pendeta Lipiyus Biniluk melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, pada Senin (19/9/2022).
Pendeta Lipiyus tidak berkenan menjelaskan lebih lanjut isi pertemuannya dengan Presiden Jokowi dan hanya menyatakan bahwa ia menyampaikan masukan sebagai kewajiban salah satu pemuka agama.
"Saya seperti ini tetapi memberikan masukan kepada pemimpin negara itu kewajiban sebagai pendeta," kata Lipiyus kepada awak media selepas pertemuan.
Lipiyus mengaku bahwa kedatangannya selain karena urusan pribadi, tetapi juga persoalan penting bagi bangsa Indonesia dan tidak semata-mata terkait Papua.
"Kami juga ada urusan pribadi. Urusan pribadi yang paling penting saya tidak mau ngomong, tapi itu luar biasa, untuk bangsa besar ini. Kami ambil sikap untuk bangsa ini, bukan (hanya) Papua," katanya.
Pendeta Lipiyus sebelumnya selaku Ketua FKUB Papua pernah membentuk tim investigasi terkait insiden yang terjadi di Kaurbaga, Kabupaten Tolikara, pada saat Idul Fitri 1436 Hijriah atau 17 Juli 2015 silam.
Kala itu Pendeta Lipiyus juga sempat melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada 25 Juli 2015 dan menyatakan bahwa insiden Tolikara bukan konflik agama.
Menurut Lipiyus, pembenahan pola komunikasi antarmasyarakat maupun masyarakat dengan pemangku kepentingan menjadi salah satu kunci untuk mencegah berulangnya insiden serupa.
"Tolikara bukan masalah agama. Masalah dasar adalah komunikasi yang tak berjalan baik," kata Lipiyus kala itu. [ANTARA]
Berita Terkait
-
Terjerat Suap, PPATK Bekukan Uang Gubernur Papua Lukas Enembe di 11 Jasa Keuangan Senilai Rp71 Miliar
-
Tak Cuma Suap Rp1 Miliar, Gubernur Papua Juga Diduga Korupsi Dana PON 2021 Ratusan Miliar
-
Gubernur Papua Lukas Enembe Diminta Kooperatif, Jika Tak Terbukti Korupsi KPK Janjikan SP3
-
Disebut Kriminalisasi Gubernur Papua, KPK: Dua Alat Bukti Cukup Tetapkan Lukas Enembe Tersangka
-
Mahfud MD: Kasus Lukas Enembe Telah Diselidiki BIN hingga PPATK Jauh Sebelum Mendekati Tahun Politik 2024
Terpopuler
- Aliran Minyak di Selat Hormuz Sudah Normal, Mengapa Harga BBM Masih Mahal?
- Selamat Tinggal Kevin Diks, Cabut Lebih Cepat dari Skuad Timnas Indonesia Usai Juara
- Usai Temuan Kamar Mewah, Ombudsman Garap Dugaan Pungli Rp150 Ribu per Minggu di Lapas Cibinong
- Menyakitkan Para Pencari Kerja, Guru Besar UGM: Perbuatan Gibran Tercela, Harus Diselesaikan
- 8 Sneakers Lokal Paling Nyaman dan Modis untuk Gaya Harian, Mulai Rp200 Ribuan
Pilihan
-
Prabowo Mau Ganti Panglima TNI dan Jaksa Agung Pekan Ini, Tapi...
-
Polisi Dalami Dugaan Pemalsuan Suket Pendidikan Gibran
-
PDI Perjuangan: Gibran Lebih Baik Mundur dari Wapres
-
Satgas PKH Pamer Tumpukan Duit Rp13 Triliun Hasil Penyelamataan Keuangan Negara di Hadapan Prabowo
-
Nama Puan Disebut Jadi Pengganti Gibran, Begini Respons Ketua DPR
Terkini
-
Usai Dilantik, Bupati Sleman Minta 5 Lurah PAW Diminta Fokus pada Program dan Pelayanan Publik
-
Resmi Pimpin Candibinangun, Atik Sunaryati Komitmen Salurkan Gaji dan Hak Pelungguh untuk Warga
-
Cuaca Jogja Dihantam Panas Berkepanjangan, ISPA Meledak 13.677 Kasus, Naik 1.059 dalam Sepekan
-
Tren "Pernikahan Hemat" Meningkat, Merapi Merbabu Hadirkan Paket Wedding Mulai Rp45 Juta
-
MK Tolak Diskualifikasi, Gibran Harus Gentleman Buka Bukti Ijazah