SuaraJogja.id - Dengan program "4K", Pemkab Kulon Progo berupaya menekan inflasi sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Penjabat Bupati Kulon Progo Tri Saktiyana di Kulon Progo, DIY, Selasa, mengatakan program "4K" mencakup terwujudnya ketersediaan bahan pokok, kelancaran distribusi bahan pokok termasuk energi, keterjangkauan daya beli masyarakat akan bahan pokok, dan komunikasi yang baik kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat.
"Penanggulangan inflasi yang dihadapi baik dalam skala nasional maupun regional akibat efek dari penyesuaian harga BBM," katanya.
Ia mengatakan, saat ini inflasi yang terjadi akibat pemerintah menaikkan harga yang ditetapkan yakni BBM yang berefek ke bahan makanan.
Untuk itu, ada dua strategi utama yang dilakukan negara dan pemerintah daerah, yakni menyiapkan bantalan sosial dalam rangka mempertahankan baya beli masyarakat yang kurang beruntung.
Selain itu, Pemkab Kulon Progo berupaya mengurangi dampak kenaikan BBM ini tidak mendongkrak harga barang-barang, terutama ketersediaan pangan. Hal ini dikarenakan masyarakat bawah itu sebagian besar pendapatannya untuk membeli makan.
"Kalau orang kaya, sebagian besar pendapatannya untuk hiburan dan hura-hura. Sedangkan yang untuk makan, hanya 15 persennya," katanya.
Asisten Daerah (ASDA II) Bidang Perekonomian dan Pembangunan dan Sumber Daya Alam Bambang Tri Budi mengatakan PMK Nomor 134 Tahun 2022 mengamanatkan APBD kabupaten harus menyediakan dua persen dari dana transfer umum (DFU), baik dari dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH).
Beberapa hal sudah ditindaklanjuti terkait amanah dua persen APBD untuk Oktober, November dan Desember di Kulon Progo dialokasikan Rp3,4 miliar.
"Anggaran belanja wajib perlindungan sosial di Kulon Progo sebesar Rp3,4 miliar untuk menciptakan lapangan pekerjaan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kulon Progo dengan program padat karya 25 titik. Setiap titik Rp100 juta, sehingga anggaran yang disiapkan Rp2,5 miliar," kata Bambang. [ANTARA]
Berita Terkait
-
Pemkot Bandung Gelar Program Padat Karya yang Dapat Serap 1.200 Pekerja, Bila Berminat Ini Kriterianya
-
Pendemo Lantang Tuntut Pemerintah: Turunkan Harga BBM yang Bikin Sengsara Rakyat
-
Aksi Sebelumnya Tak Digubris, Demonstran Kembali Geruduk Kantor Gubernur Jateng Tolak Kenaikan Harga BBM
-
Tekan Inflasi, TPID Lampung Gelar Operasi Pasar Cabai Merah dan Bawang Merah
-
Miris! Besaran BLT BBM Tak Seberapa, eh Masih Kena Sunat Rp 100 Ribu buat Acara Desa Tahun Depan
Terpopuler
- Menteri Agama RI Nasaruddin Umar Disebut Mengundurkan Diri
- Partai Kaesang Tutup Pintu Rapat untuk Ketum Projo: Tempat Budi Arie Bukan di PSI
- Harga Kulkas Mini 1 Pintu Termurah di Pasaran, Ini 3 Rekomendasinya Mulai Rp400 Ribuan
- Apa Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam pada Usia 50 Tahun? Ini 7 Rekomendasi sesuai Review
- Air Mawar Viva Dipakai Kapan? Ini Urutan Pemakaian dan Review Pembeli
Pilihan
-
Bawa Tuntutan Hukum Mati Koruptor, Botok Cs Diterima Masuk ke Rapat Paripurna DPR
-
Polisi Bubarkan Massa Aliansi Pati yang Galang Donasi di Depan DPR
-
Kemenag Bantah Nasaruddin Umar Mundur dari Menag: Isu Bursa Caketum PBNU Itu Spekulasi Liar
-
Menag Nasaruddin Umar Bantah Mundur: Itu Ada Orang yang Panik
-
Menteri Agama RI Nasaruddin Umar Disebut Mengundurkan Diri
Terkini
-
BRI Perkuat Ekonomi Desa BRILiaN Balbar di Sofifi Maluku Utara dan UMKM Lewat Semarak Merah Putih
-
SDI Dukung Tuntutan AMPB soal RUU Perampasan Aset, Tapi Ingatkan Risiko Penyusupan
-
10 Saksi Dihadirkan di Sidang Little Aresha, Ibu Ungkap Anak Autis Diduga Diikat hingga Lebam
-
Raih Hibah United Board 2026, UAJY dan AMSI Kolaborasi Kuatkan Jurnalisme Biodiversitas
-
Sibuk Padamkan Api Saat Kebakaran, Akademisi Sebut Negara Pelit Cegah Karhutla