SuaraJogja.id - Dengan program "4K", Pemkab Kulon Progo berupaya menekan inflasi sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Penjabat Bupati Kulon Progo Tri Saktiyana di Kulon Progo, DIY, Selasa, mengatakan program "4K" mencakup terwujudnya ketersediaan bahan pokok, kelancaran distribusi bahan pokok termasuk energi, keterjangkauan daya beli masyarakat akan bahan pokok, dan komunikasi yang baik kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat.
"Penanggulangan inflasi yang dihadapi baik dalam skala nasional maupun regional akibat efek dari penyesuaian harga BBM," katanya.
Ia mengatakan, saat ini inflasi yang terjadi akibat pemerintah menaikkan harga yang ditetapkan yakni BBM yang berefek ke bahan makanan.
Untuk itu, ada dua strategi utama yang dilakukan negara dan pemerintah daerah, yakni menyiapkan bantalan sosial dalam rangka mempertahankan baya beli masyarakat yang kurang beruntung.
Selain itu, Pemkab Kulon Progo berupaya mengurangi dampak kenaikan BBM ini tidak mendongkrak harga barang-barang, terutama ketersediaan pangan. Hal ini dikarenakan masyarakat bawah itu sebagian besar pendapatannya untuk membeli makan.
"Kalau orang kaya, sebagian besar pendapatannya untuk hiburan dan hura-hura. Sedangkan yang untuk makan, hanya 15 persennya," katanya.
Asisten Daerah (ASDA II) Bidang Perekonomian dan Pembangunan dan Sumber Daya Alam Bambang Tri Budi mengatakan PMK Nomor 134 Tahun 2022 mengamanatkan APBD kabupaten harus menyediakan dua persen dari dana transfer umum (DFU), baik dari dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH).
Beberapa hal sudah ditindaklanjuti terkait amanah dua persen APBD untuk Oktober, November dan Desember di Kulon Progo dialokasikan Rp3,4 miliar.
"Anggaran belanja wajib perlindungan sosial di Kulon Progo sebesar Rp3,4 miliar untuk menciptakan lapangan pekerjaan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kulon Progo dengan program padat karya 25 titik. Setiap titik Rp100 juta, sehingga anggaran yang disiapkan Rp2,5 miliar," kata Bambang. [ANTARA]
Berita Terkait
-
Pemkot Bandung Gelar Program Padat Karya yang Dapat Serap 1.200 Pekerja, Bila Berminat Ini Kriterianya
-
Pendemo Lantang Tuntut Pemerintah: Turunkan Harga BBM yang Bikin Sengsara Rakyat
-
Aksi Sebelumnya Tak Digubris, Demonstran Kembali Geruduk Kantor Gubernur Jateng Tolak Kenaikan Harga BBM
-
Tekan Inflasi, TPID Lampung Gelar Operasi Pasar Cabai Merah dan Bawang Merah
-
Miris! Besaran BLT BBM Tak Seberapa, eh Masih Kena Sunat Rp 100 Ribu buat Acara Desa Tahun Depan
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Moisturizer Anti Aging Wardah agar Wajah Bebas Flek Hitam dan Glowing
- Dukung Pertumbuhan Ekosistem Kecantikan dan Fashion, BRI Hadirkan BFF 2025
- Kantornya Dikepung Ribuan Orang, Bupati Pati Sudewo: Saya Tak Bisa Dilengserkan
- Eks Menteri Agama Gus Yaqut Dicekal Terkait Korupsi Haji! KPK Ungkap Fakta Mengejutkan
- 5 Rekomendasi Bedak Padat yang Tahan Lama dan Glowing, Harga Mulai Rp30 Ribuan
Pilihan
-
80 Tahun Kemerdekaan RI: Lapangan Kerja Kurang, 7 Juta Nganggur, 70 Juta Bekerja Tanpa Jaminan!
-
Core Indonesia: 80 Tahun Merdeka, Indonesia Masih Resah soal Kondisi Ekonomi
-
Efisiensi Anggaran jadi Bumerang, Kenaikan PBB Bikin Warga Pati Hingga Cirebon Berang
-
Kenaikan PBB 250 Persen Bikin Warga Pati Ngamuk, Kebijakan Efisiensi Anggaran Disebut Biang Keroknya
-
Daftar Daerah yang Naikkan PBB Gila-gilaan: Amuk Warga Pati Jadi Puncak Gunung Es
Terkini
-
Kemarau Panjang: Warga Bantul Diimbau Hemat Air di Tengah Krisis Kekeringan
-
Skandal Kakao Fiktif: Direktur UGM Dinonaktifkan, Nasibnya di Ujung Tanduk
-
Makan Bergizi Gratis di Sleman Malah Bikin Celaka? Pengobatan Siswa Keracunan Ditanggung Pemkab
-
BRI Peduli Tingkatkan Literasi Anak Negeri di SD Negeri (SDN) 1 Malaka Pada Momen HUT RI
-
Honda Jazz Hantam Motor di Bugisan: 2 Nyawa Melayang! Pengemudi Belum Jadi Tersangka, Kenapa?