SuaraJogja.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menyatakan bahwa reformasi birokrasi perlu untuk terus dilakukan. Tidak hanya sebatas menghilangkan tumpukan kertas melainkan harus bisa berdampak oleh masyarakat.
Hal itu disampaikan Azwar seusai meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) yang baru saja dilakukan grand launching oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta di kompleks Balai Kota setempat.
"Ya ini adalah MPP yang ke-70 dan saya kira ini bagus untuk semua daerah membuat integrasi pelayanan karena perintah bapak Presiden reformasi birokrasi itu adalah bukan tumpukan kertas, bukan hanya soal presentasi tapi reformasi birokrasi ini harus berdampak dan dirasakan oleh masyarakat," kata Azwar kepada awak media, Kamis (6/10/2022).
Salah satu reformasi birokrasi itu bisa dilihat dari pelayanan publik yang baik. Oleh sebab itu MPP juga akan terus didorong di berbagai daerah.
Tidak hanya sebatas melayani publik melalui satu tempat terintegrasi saja di MPP. Melainkan juga sembari mempersiapkan pelayanan MPP secara digital.
"Untuk menambah kepuasan masyarakat nanti dokumen bisa didapatkan dengan mengkombinasikan dokumen fisik dengan teknologi. Tapi intinya ke depan secara bertahap integrasi layanan itu mutlak. Jadi kita akan terus perbaiki," terangnya.
Ia mengapresiasi sudah banyaknya daerah-daerah yang terus berbenah dan melakukan transformasi sesuai dengan karakter lokal masing-masing. Sehingga pelayanan publik pun dapat dilangsungkan secara lebih maksimal.
"Tetapi poin pentingnya adalah ke depan rakyat harus dipermudah, kata presiden birokrasi itu jangan mbulet. Enggak boleh lagi ini harus dipermudah dan birokrasi harus lincah," ucapnya.
Disampaikan Azwar, target ke depan semua daerah memiliki tempat integrasi layanan kepada masyarakat. Salah satunya dengan hadirnya lebih banyak MPP.
Baca Juga: Soal Skenario Pemindahan ASN ke IKN, Menpan-RB Bilang Begini
"Target semua daerah punya integrasi layanan bisa dalam bentuk gedung besar atau gedung kecil yang penting pelayanannya terintegrasi dalam bentuk seperti mal pelayanan publik ini," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Soal Skenario Pemindahan ASN ke IKN, Menpan-RB Bilang Begini
-
Hasil Pendataan Tenaga Honorer, Ini Jumlah yang Dihimpun KemenPANRB
-
Agar ASN Tidak Bisa Mutasi ke Daerah Lain, Pemerintah Siapkan Hal Ini
-
Wabup Meminta ASN di Malang Tingkatkan Daya Saing Hadapi Tantangan Reformasi Birokrasi
-
Ini Cara Membuat Akun Pendataan Non ASN 2022, Honorer Segera Daftarkan Diri!
Terpopuler
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
- Sampaikan Laporan Kinerja, Puan Maharani ke Masyarakat: Mohon Maaf atas Kinerja DPR Belum Sempurna
Pilihan
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
-
5 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Geger Shutdown AS, Menko Airlangga: Perundingan Dagang RI Berhenti Dulu!
-
Seruan 'Cancel' Elon Musk Bikin Netflix Kehilangan Rp250 Triliun dalam Sehari!
-
Proyek Ponpes Al Khoziny dari Tahun 2015-2024 Terekam, Tiang Penyangga Terlalu Kecil?
Terkini
-
'Jangan Main-main dengan Hukum!' Sultan HB X Geram Korupsi Seret Dua Mantan Pejabat di Sleman
-
Rektor UII Pasang Badan: Jamin Penangguhan Penahanan Aktivis Paul yang Ditangkap di Yogyakarta
-
Sisi Gelap Kota Pelajar: Imigrasi Jogja Bongkar Akal-akalan Bule, Investor Bodong Menjamur
-
Jejak Licik Investor Fiktif Yordania di Jogja Terbongkar, Berakhir di Meja Hijau
-
Waspada! BPBD Sleman Ingatkan Bahaya Cuaca Ekstrem di Oktober, Joglo Bisa Terangkat Angin