SuaraJogja.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menyatakan bahwa reformasi birokrasi perlu untuk terus dilakukan. Tidak hanya sebatas menghilangkan tumpukan kertas melainkan harus bisa berdampak oleh masyarakat.
Hal itu disampaikan Azwar seusai meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) yang baru saja dilakukan grand launching oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta di kompleks Balai Kota setempat.
"Ya ini adalah MPP yang ke-70 dan saya kira ini bagus untuk semua daerah membuat integrasi pelayanan karena perintah bapak Presiden reformasi birokrasi itu adalah bukan tumpukan kertas, bukan hanya soal presentasi tapi reformasi birokrasi ini harus berdampak dan dirasakan oleh masyarakat," kata Azwar kepada awak media, Kamis (6/10/2022).
Salah satu reformasi birokrasi itu bisa dilihat dari pelayanan publik yang baik. Oleh sebab itu MPP juga akan terus didorong di berbagai daerah.
Tidak hanya sebatas melayani publik melalui satu tempat terintegrasi saja di MPP. Melainkan juga sembari mempersiapkan pelayanan MPP secara digital.
"Untuk menambah kepuasan masyarakat nanti dokumen bisa didapatkan dengan mengkombinasikan dokumen fisik dengan teknologi. Tapi intinya ke depan secara bertahap integrasi layanan itu mutlak. Jadi kita akan terus perbaiki," terangnya.
Ia mengapresiasi sudah banyaknya daerah-daerah yang terus berbenah dan melakukan transformasi sesuai dengan karakter lokal masing-masing. Sehingga pelayanan publik pun dapat dilangsungkan secara lebih maksimal.
"Tetapi poin pentingnya adalah ke depan rakyat harus dipermudah, kata presiden birokrasi itu jangan mbulet. Enggak boleh lagi ini harus dipermudah dan birokrasi harus lincah," ucapnya.
Disampaikan Azwar, target ke depan semua daerah memiliki tempat integrasi layanan kepada masyarakat. Salah satunya dengan hadirnya lebih banyak MPP.
Baca Juga: Soal Skenario Pemindahan ASN ke IKN, Menpan-RB Bilang Begini
"Target semua daerah punya integrasi layanan bisa dalam bentuk gedung besar atau gedung kecil yang penting pelayanannya terintegrasi dalam bentuk seperti mal pelayanan publik ini," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Soal Skenario Pemindahan ASN ke IKN, Menpan-RB Bilang Begini
-
Hasil Pendataan Tenaga Honorer, Ini Jumlah yang Dihimpun KemenPANRB
-
Agar ASN Tidak Bisa Mutasi ke Daerah Lain, Pemerintah Siapkan Hal Ini
-
Wabup Meminta ASN di Malang Tingkatkan Daya Saing Hadapi Tantangan Reformasi Birokrasi
-
Ini Cara Membuat Akun Pendataan Non ASN 2022, Honorer Segera Daftarkan Diri!
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Selevel Innova Budget Rp60 Jutaan untuk Keluarga Besar
- 5 Pilihan Ban Motor Bebas Licin, Solusi Aman dan Nyaman buat Musim Hujan
- 5 HP Memori 128 GB Paling Murah untuk Penggunaan Jangka Panjang, Terbaik November 2025
- 5 Mobil Keluarga Bekas Kuat Tanjakan, Aman dan Nyaman Temani Jalan Jauh
- Cara Cek NIK KTP Apakah Terdaftar Bansos 2025? Ini Cara Mudahnya!
Pilihan
-
Tidak Ada Nasi di Rumah, Ibu di Makassar Mau Lempar Anak ke Kanal
-
Cuaca Semarang Hari Ini: Waspada Hujan Ringan, BMKG Ingatkan Puncak Musim Hujan Makin Dekat
-
Menkeu Purbaya Mau Bekukan Peran Bea Cukai dan Ganti dengan Perusahaan Asal Swiss
-
4 HP dengan Kamera Selfie Beresolusi Tinggi Paling Murah, Cocok untuk Kantong Pelajar dan Mahasiswa
-
4 Rekomendasi HP Layar AMOLED Paling Murah Terbaru, Nyaman di Mata dan Cocok untuk Nonton Film
Terkini
-
Gagal Pindah! Lahan Sekolah Pengganti SD Nglarang Ternyata Lahan Sawah Dilindungi
-
Program Barter Sampah Rumah Tangga di Jogja: Dapat Sembako dari Beras hingga Daging Segar
-
Kesuksesan BRI Raih Penghargaan di Ajang Global Berkat Program BRInita dan BRILiaN
-
Viral! Makan Bareng Satu Kampung Gegara Lolos PPPK di Gunungkidul, Publik Auto Heboh
-
15 Rekomendasi Tempat Wisata di Gunung Kidul untuk Liburan Akhir Pekan