SuaraJogja.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menyatakan bahwa reformasi birokrasi perlu untuk terus dilakukan. Tidak hanya sebatas menghilangkan tumpukan kertas melainkan harus bisa berdampak oleh masyarakat.
Hal itu disampaikan Azwar seusai meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) yang baru saja dilakukan grand launching oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta di kompleks Balai Kota setempat.
"Ya ini adalah MPP yang ke-70 dan saya kira ini bagus untuk semua daerah membuat integrasi pelayanan karena perintah bapak Presiden reformasi birokrasi itu adalah bukan tumpukan kertas, bukan hanya soal presentasi tapi reformasi birokrasi ini harus berdampak dan dirasakan oleh masyarakat," kata Azwar kepada awak media, Kamis (6/10/2022).
Salah satu reformasi birokrasi itu bisa dilihat dari pelayanan publik yang baik. Oleh sebab itu MPP juga akan terus didorong di berbagai daerah.
Tidak hanya sebatas melayani publik melalui satu tempat terintegrasi saja di MPP. Melainkan juga sembari mempersiapkan pelayanan MPP secara digital.
"Untuk menambah kepuasan masyarakat nanti dokumen bisa didapatkan dengan mengkombinasikan dokumen fisik dengan teknologi. Tapi intinya ke depan secara bertahap integrasi layanan itu mutlak. Jadi kita akan terus perbaiki," terangnya.
Ia mengapresiasi sudah banyaknya daerah-daerah yang terus berbenah dan melakukan transformasi sesuai dengan karakter lokal masing-masing. Sehingga pelayanan publik pun dapat dilangsungkan secara lebih maksimal.
"Tetapi poin pentingnya adalah ke depan rakyat harus dipermudah, kata presiden birokrasi itu jangan mbulet. Enggak boleh lagi ini harus dipermudah dan birokrasi harus lincah," ucapnya.
Disampaikan Azwar, target ke depan semua daerah memiliki tempat integrasi layanan kepada masyarakat. Salah satunya dengan hadirnya lebih banyak MPP.
Baca Juga: Soal Skenario Pemindahan ASN ke IKN, Menpan-RB Bilang Begini
"Target semua daerah punya integrasi layanan bisa dalam bentuk gedung besar atau gedung kecil yang penting pelayanannya terintegrasi dalam bentuk seperti mal pelayanan publik ini," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Soal Skenario Pemindahan ASN ke IKN, Menpan-RB Bilang Begini
-
Hasil Pendataan Tenaga Honorer, Ini Jumlah yang Dihimpun KemenPANRB
-
Agar ASN Tidak Bisa Mutasi ke Daerah Lain, Pemerintah Siapkan Hal Ini
-
Wabup Meminta ASN di Malang Tingkatkan Daya Saing Hadapi Tantangan Reformasi Birokrasi
-
Ini Cara Membuat Akun Pendataan Non ASN 2022, Honorer Segera Daftarkan Diri!
Terpopuler
- Deretan Tokoh Top Bakal Turun Gunung ke UGM Besok, Bahas Nasib Bangsa Lewat Konferensi Republik
- Prabowo Disebut Habiskan Rp5,8 Miliar untuk Hotel di Paris, Sandhy Sondoro: Asoy Geboy Gemoy
- Terpopuler: Lipstik Tahan Lama untuk Bibir Hitam, Sepatu New Balance Tanpa Tali untuk Jalan Jauh
- Budget Rp2 Juta Dapat HP Samsung Apa? Ini 3 Pilihan dengan RAM 8 GB, Kamera OIS, Layar AMOLED
- 6 Sepatu Puma Wanita yang Lagi Diskon 55 Persen di Toko Resmi, Ada Model Lari hingga Sneaker
Pilihan
-
Kabar Duka, Eks Menhan Jenderal Ryamizard Ryacudu Meninggal Dunia di RSPAD
-
Strategi Berani John Herdman: Mengapa Piala AFF 2026 Jadi Panggung Khusus Pemain Domestik?
-
Insiden Noni Madueke Tanpa Penalti, Eks Wasit Liga Inggris Buka Suara
-
Drama Final Liga Champions: Sakitnya Arsenal, PSG Back to Back Juara
-
Kesehatan Donald Trump Bermasalah? Gedung Putih Dituding Tutupi Hasil Medical Check-up
Terkini
-
Bumi Sudah Melewati Batas Perjanjian Paris, Ancaman Krisis Iklim Tak Lagi Sekadar Ramalan
-
Belajar dari Gempa 2006, Jogja Memang Istimewa dalam Menangani Bencana
-
20 Tahun Gempa Jogja Mulai Terlupakan, Ancaman Megathrust Masih di Depan Mata
-
Berkas Kasus Daycare Little Aresha Rampung Pekan Depan, Rekonstruksi Tertutup Menyusul
-
Efisiensi Anggaran Paksa Seniman Bertahan Mandiri, Pemda DIY Prioritaskan Agenda Pusat