SuaraJogja.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menyatakan bahwa reformasi birokrasi perlu untuk terus dilakukan. Tidak hanya sebatas menghilangkan tumpukan kertas melainkan harus bisa berdampak oleh masyarakat.
Hal itu disampaikan Azwar seusai meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) yang baru saja dilakukan grand launching oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta di kompleks Balai Kota setempat.
"Ya ini adalah MPP yang ke-70 dan saya kira ini bagus untuk semua daerah membuat integrasi pelayanan karena perintah bapak Presiden reformasi birokrasi itu adalah bukan tumpukan kertas, bukan hanya soal presentasi tapi reformasi birokrasi ini harus berdampak dan dirasakan oleh masyarakat," kata Azwar kepada awak media, Kamis (6/10/2022).
Salah satu reformasi birokrasi itu bisa dilihat dari pelayanan publik yang baik. Oleh sebab itu MPP juga akan terus didorong di berbagai daerah.
Tidak hanya sebatas melayani publik melalui satu tempat terintegrasi saja di MPP. Melainkan juga sembari mempersiapkan pelayanan MPP secara digital.
"Untuk menambah kepuasan masyarakat nanti dokumen bisa didapatkan dengan mengkombinasikan dokumen fisik dengan teknologi. Tapi intinya ke depan secara bertahap integrasi layanan itu mutlak. Jadi kita akan terus perbaiki," terangnya.
Ia mengapresiasi sudah banyaknya daerah-daerah yang terus berbenah dan melakukan transformasi sesuai dengan karakter lokal masing-masing. Sehingga pelayanan publik pun dapat dilangsungkan secara lebih maksimal.
"Tetapi poin pentingnya adalah ke depan rakyat harus dipermudah, kata presiden birokrasi itu jangan mbulet. Enggak boleh lagi ini harus dipermudah dan birokrasi harus lincah," ucapnya.
Disampaikan Azwar, target ke depan semua daerah memiliki tempat integrasi layanan kepada masyarakat. Salah satunya dengan hadirnya lebih banyak MPP.
Baca Juga: Soal Skenario Pemindahan ASN ke IKN, Menpan-RB Bilang Begini
"Target semua daerah punya integrasi layanan bisa dalam bentuk gedung besar atau gedung kecil yang penting pelayanannya terintegrasi dalam bentuk seperti mal pelayanan publik ini," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Soal Skenario Pemindahan ASN ke IKN, Menpan-RB Bilang Begini
-
Hasil Pendataan Tenaga Honorer, Ini Jumlah yang Dihimpun KemenPANRB
-
Agar ASN Tidak Bisa Mutasi ke Daerah Lain, Pemerintah Siapkan Hal Ini
-
Wabup Meminta ASN di Malang Tingkatkan Daya Saing Hadapi Tantangan Reformasi Birokrasi
-
Ini Cara Membuat Akun Pendataan Non ASN 2022, Honorer Segera Daftarkan Diri!
Terpopuler
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking dan Transaksi Cashless Lancar
- 11 Merek Sepatu Lari Buatan Indonesia yang Populer, Kualitas Lokal Tak Bisa Diremehkan
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 14 Juli 2026, Banyak Teka-teki Akhirnya Terjawab
- Bagaimana Dody Hanggodo Memanfaatkan Kekuasaannya sebagai Menteri di Kementerian PU
- Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Potensi Menang Praperadilan: Siasat Redam Konflik Polri-Kejagung
Pilihan
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
Terkini
-
Tiga Kampus Tersandung Kasus Pelecehan Seksual, Satgas Seharusnya Tak Sekadar Formalitas
-
Tegas! UAD Berhentikan Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual di Lokasi KKN
-
Dugaan Warga Sleman Jadi Korban Mafia Tanah, Kantor Pertanahan Ungkap Temuan Ini
-
Unisa Yogyakarta Raih Penghargaan JBBA 2026 di Klaster Pendidikan
-
Seru, Dapatkan Harga Istimewa Hyundai Creta Lewat Program Triple Zero & Trade-In Benefit