SuaraJogja.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menyatakan bahwa reformasi birokrasi perlu untuk terus dilakukan. Tidak hanya sebatas menghilangkan tumpukan kertas melainkan harus bisa berdampak oleh masyarakat.
Hal itu disampaikan Azwar seusai meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) yang baru saja dilakukan grand launching oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta di kompleks Balai Kota setempat.
"Ya ini adalah MPP yang ke-70 dan saya kira ini bagus untuk semua daerah membuat integrasi pelayanan karena perintah bapak Presiden reformasi birokrasi itu adalah bukan tumpukan kertas, bukan hanya soal presentasi tapi reformasi birokrasi ini harus berdampak dan dirasakan oleh masyarakat," kata Azwar kepada awak media, Kamis (6/10/2022).
Salah satu reformasi birokrasi itu bisa dilihat dari pelayanan publik yang baik. Oleh sebab itu MPP juga akan terus didorong di berbagai daerah.
Tidak hanya sebatas melayani publik melalui satu tempat terintegrasi saja di MPP. Melainkan juga sembari mempersiapkan pelayanan MPP secara digital.
"Untuk menambah kepuasan masyarakat nanti dokumen bisa didapatkan dengan mengkombinasikan dokumen fisik dengan teknologi. Tapi intinya ke depan secara bertahap integrasi layanan itu mutlak. Jadi kita akan terus perbaiki," terangnya.
Ia mengapresiasi sudah banyaknya daerah-daerah yang terus berbenah dan melakukan transformasi sesuai dengan karakter lokal masing-masing. Sehingga pelayanan publik pun dapat dilangsungkan secara lebih maksimal.
"Tetapi poin pentingnya adalah ke depan rakyat harus dipermudah, kata presiden birokrasi itu jangan mbulet. Enggak boleh lagi ini harus dipermudah dan birokrasi harus lincah," ucapnya.
Disampaikan Azwar, target ke depan semua daerah memiliki tempat integrasi layanan kepada masyarakat. Salah satunya dengan hadirnya lebih banyak MPP.
Baca Juga: Soal Skenario Pemindahan ASN ke IKN, Menpan-RB Bilang Begini
"Target semua daerah punya integrasi layanan bisa dalam bentuk gedung besar atau gedung kecil yang penting pelayanannya terintegrasi dalam bentuk seperti mal pelayanan publik ini," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Soal Skenario Pemindahan ASN ke IKN, Menpan-RB Bilang Begini
-
Hasil Pendataan Tenaga Honorer, Ini Jumlah yang Dihimpun KemenPANRB
-
Agar ASN Tidak Bisa Mutasi ke Daerah Lain, Pemerintah Siapkan Hal Ini
-
Wabup Meminta ASN di Malang Tingkatkan Daya Saing Hadapi Tantangan Reformasi Birokrasi
-
Ini Cara Membuat Akun Pendataan Non ASN 2022, Honorer Segera Daftarkan Diri!
Terpopuler
- Profil dan Pekerjaan Jhon LBF, Siap Bantu Ruben Onsu Bayar Kerugian Rp3,5 M
- 6 HP Realme RAM 12 GB dengan Performa Kencang, Mulai Rp2 Jutaan
- 3 Shio yang Menarik Keberuntungan Sepanjang September 2026, Hoki Sebulan Penuh
- Erick Thohir Buka Hasil Evaluasi Timnas Indonesia usai Gagal di Piala AFF 2026
- 5 Pilihan Rice Cooker Panci Keramik yang Awet, Tahan Gores, dan Mudah Dibersihkan
Pilihan
-
Sempat Serukan Serang Hercules! Admin Akun Pemukiman Setan Ditangkap Polisi karena Molotov
-
Pidato Pertama Sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin Berseloroh: Baru Dua Jam Saja
-
Jalani Ritual di Danau Sunter, WNA Aljazair Dievakuasi Setelah Dirayu 3 Jam
-
Diseret dari Gang ke Jalan! Kronologi Pedagang Cermin Tewas Dikeroyok Saat Demo Ricuh
-
Senayan Kondusif: Tol Dalam Kota Normal dan Blokade Jalan Dibuka Pasca Bentrok 27 Agustus
Terkini
-
Soroti UU Konservasi dan RUU Masyarakat Adat, Forum PCS 2026 Digelar di UGM
-
Konservasi Indonesia Dinilai Masih Negara-Sentris, PCS 2026 Dorong Perubahan Paradigma
-
Difabel Harus Kesulitan Masuk Malioboro, Pemda Bongkar Desain Regol Ayom
-
PTN Borong Kuota Maba, Kampus Swasta Pilih Tampung Anak Korban Bencana Lewat Sego Berkat
-
Dorong Ekonomi Kerakyatan, BRI Catat Laba Rp31,2 Triliun hingga Semester I 2026