SuaraJogja.id - Kasus suap pemberian izin mendirikan bangunan di Kota Yogyakarta yang melibatkan eks Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti beberapa waktu lalu cukup mengejutkan masyarakat Kota Pelajar. Kini Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta terus berbenah agar tidak ada kasus serupa yang kembali muncul.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta, Octo Noor Arafat menuturkan memang tidak ada antisipasi secara khusus untuk hal itu. Namun peningkatan layanan untuk memudahkan masyarakat dan menjaga agar peristiwa serupa terus dilakukan.
"Secara khusus [antisipasi] tidak ada, karena secara khusus kita sudah melaksanakan pelayanan secara online," kata Octo saat dikonfirmasi awak media, Minggu (9/10/2022).
Disampaikan Octo, melalui digitalisasi kepengurusan berbagai berkas itu, nantinya masyarakat akan lebih dimudahkan. Selain itu, juga sebagai upaya transparansi prosedur mengurus perizinan itu sendiri.
Pasalnya dengan menggunakan sistem online, masyarakat bisa memantau jalannya prosedur perizinan itu secara mandiri. Sebab semua sudah tercatat dalam sistem yang tersedia.
"Jadi misal ada macet dimana, persoalan apa dimana bisa terbaca dari aplikasi yang ada dan bisa dilihat nanti di layanan online kami. Kalau ada permasalahan yang harus kemudian ditindaklanjuti pemohon ini bisa ditindaklanjuti persoalan apa, mulai dari masuk sampai selesai bisa kemudian dilihat layanan jam per jam," terangnya.
Pelayanan publik itu bahkan lebih dimudahkan lagi dengan kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kota Jogja. Kondisi yang sudah terintegrasi itu bisa berdampak pada tingkat efisiensi pelayanan.
Jika memang, kata Octo, ada proses-proses yang tidak diketahui oleh masyarakat atau terganggu dalam prosesnya bisa langsung mengadu ke customer service. Aduan itu nantinya akan dikonfirmasi ke OPD teknis terkait yang memang melayani.
"Layanan online ini untuk mengurangi praktik perjokian, suap dan sebagainya. Termasuk hal-hal yang selama ini kemarin menjadi kejadian di sini insya allah sekarang sudah pulih semuanya," tegasnya.
Baca Juga: Sebuah Bangunan di Jalan Ngagel Jaya Surabaya Disegel Satpol PP Akibat Langgar Aturan IMB
"Kita sesuaikan dengan standar prosedur yang ada di sini. Termasuk transparansi biaya ada di situ sehingga masyarakat tahu berapa besaran biaya, semua pembayaran juga melalui online. Semua kita dorong cashless," sambungnya.
Dengan perkembangan pelayanan yang ada sekaligus kehadiran MPP di Kota Jogja khususnya diharapkan akan semakin memudahkan masyarakat. Terlebih dalam berbagai kepengurusan berkas di Kota Jogja.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bagaimana Cara Cek NIK Terindikasi Judol atau Tidak? Begini Langkah Mudahnya
- 25 Ribu Penerima Bansos di Sulsel Terindikasi Judol
- Status Terbaru Anak Purbaya: Mafia Ancam Presiden Dibalik Pemecatan Bapak, Ada Foto Raja Juli
- Khofifah dan Emil Hadiri Pameran Tunggal Lukisan SBY, Apresiasi Karya Presiden ke-6 RI
- Titik Terang Kabar Pernikahan Andre Taulany dan Amanda Rigby, KUA: Surat Rekomendasi Sudah Masuk
Pilihan
-
Usut Dugaan Korupsi KSO Pertamina EP, Kejagung Geledah Kantor Setda hingga Bapenda Kota Bekasi
-
Mekkah Diserang Houthi, Kemlu Minta WNI Hati-hati di Arab Saudi
-
Dari Aceh hingga Nusa Tenggara, Membaca Peta Ancaman Megathrust Indonesia
-
Kabar Buruk dari Italia: Jay Idzes Cedera 30-35 Hari Absen Bela Timnas Indonesia
-
Purbaya Ogah Bicara Panjang Saat Sertijab Menkeu ke Suahasil: Terima Kasih Semua
Terkini
-
Heboh Dugaan Pelecehan Seksual Satpam terhadap Siswa SMAN 1 Sentolo, Disdikpora DIY Turun Tangan
-
Pasar Kolombo Sleman Uji Coba Belanja Online, Sembako hingga Sayuran Diantar ke Rumah
-
Cuaca Panas Makin Segar, Ada Diskon 25% di Boost dengan BRI Kartu Kredit
-
Buruh di Jogja Geruduk Kantor Gubernur DIY, Tantang Sultan Buktikan Keistimewaan untuk Pekerja
-
Ironi Pariwisata Jogja, Kampus Sepi Peminat, Industri Justru Kekurangan SDM Kompeten