Konferensi pers Rakor Nasional Dan Peningkatan Kapasitas Tim Pemeriksa Daerah 2022, Selasa (1/11/2022). (Kontributor/uli febriarni)
"Penyelenggara itu selain melakukan tugas mereka dengan baik, tetapi juga harus menjaga integritas. Kasus suap itu merupakan pelanggaran integritas," tegasnya.
Raka Sandi menilai, sejauh ini KPU dan Bawaslu sudah menjalankan fungsi mereka dengan baik. Sedangkan khusus menyinggung kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta, Sandi juga punya pandangan.
"Jogja bukan berarti tidak ada masalah, ada. Tapi cenderung landai dan koordinasi antara lembaga sepertinya berjalan dengan baik di sini," terangnya.
Sandi mengungkap, kondisi landai itu setidaknya diambil setelah dirinya membandingkan DIY dengan Sumatera Utara dan Papua.
Kontributor : Uli Febriarni
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
Dampingi Presiden, Bahlil Ungkap BBM hingga Listrik di Sumbar Tertangani Pasca-Bencana
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
Terkini
-
Lambat Tangani Korban, Muhammadiyah Desak Prabowo Tetapkan Status Bencana Nasional Sumatera
-
Kasus Korupsi Hibah Pariwisata Sleman, Dakwaan JPU Dinilai Belum Singgung Peran Harda Kiswaya
-
Kocak! Study Tour ke Kantor Polisi, Murid TK Ini Malah Diajarin Bentrok
-
Dakwaan Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman Seret Nama Raudi Akmal
-
Bantuan dari BRI Telah Jangkau Lebih dari 70 Ribu Masyarakat Terdampak di Sumatera