Atap Dua SD Ambruk, Disdik Sleman: Kami Bertanggungjawab, Sekolah Jangan sampai Lakukan Pungutan Alasan Perbaikan

SuaraJogja.id - Atap dua bangunan sekolah dasar (SD) di Kabupaten Sleman ambruk usai diguyur hujan deras. Dua kejadian itu tercatat dalam waktu sepekan ini.

Pertama, atap yang rusak milik SD Negeri Kepuharjo, Kapanewon Cangkringan. Kedua, SD Negeri Kaliajir, Kapanewon Berbah.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sleman, Makwan mengatakan, atap tersebut ambrol karena kerangka yang sudah tidak kuat. Ditambah lagi, atap terus diguyur hujan deras. Struktur atap akhirnya ambrol pada Rabu (16/11/2022) sekitar jam 14.30 WIB.

"Korban jiwa negatif, kerugian materi," kata dia, Sabtu (19/11/2022).

Baca Juga: Atap Dua Sekolah di Sleman Ambruk karena Hujan, Tak Ada Korban Jiwa

Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Sleman, Sri Adi Marsanto mengungkap, ruangan yang atapnya ambruk di SD N Kepuharjo merupakan ruangan yang tidak dipakai dan terakhir digunakan penanganan saat erupsi merapi oleh pihak Corporate Social Responsibility (CSR) sebuah institusi.

"Agenda tahun depan baru bisa kami tangani. Tetapi kami juga akan bertanya dulu kepada pihak sekolah, setelah diperbaiki mau digunakan sebagai apa? Kalau kami agendakan perbaikan tapi setelahnya ruangan tak dipakai, kan eman-eman," ujarnya.

Kerusakan yang terjadi di SD N Kaliajir, Berbah juga disebabkan oleh guyuran hujan deras, imbuhnya. Atap ambruk sehari setelah SD N Kepuharjo, yaitu Kamis (17/11/2022).

Ia menegaskan, Disdik bertanggungjawab memperbaiki sekolah. Karena sekolah tentu tidak mampu memperbaikinya karena dibutuhkan anggaran yang besar.

Terkait ini, Adi menekankan jangan sampai sekolah memungut biaya perbaikan dari wali murid.

Baca Juga: Atap Rumah Warga di Manggarai Roboh Saat Hujan Deras, Barang-Barang Belum Sempat Dievakuasi

"Kalau hanya pintu yang rusak dikit bolehlah pakai BOS atau BOSDA, tetapi kalau yang besar-besar jangan," tegasnya.

"Kami dari Dinas Pendidikan Sleman menyatakan, kalau itu membutuhkan dana yang besar, jangan mengumpulkan atau memungut walau sukarela. Saya menyarankan khusus yang negeri, tidak perlu [memungut]. Akan kami tangani anggaran tahun depan," jelasnya.

Ia mengatakan, Pemkab dalam hal ini termasuk Disdik, memiliki anggaran darurat perbaikan infrastruktur pelayanan publik. Namun demikian, BPBD sekalipun belum tentu bisa menangani biaya kerusakan.

Karena setiap penggunaan dana ada skala prioritas dan keterbatasan anggaran.

Tapi ia berharap anggaran penanganan kerusakan dua SD tersebut bisa masuk dalam alokasi penggunaan anggaran 2023. Yang tentunya tetap diawali dengan perencanaan, pengadaan dan prosedur lainnya.

"Saya pastikan di 2023. Kurang lebih Maret kami tangani," ucapnya.