Dijagokan Maju di Pilpres 2024, Berikut Sederet Kontroversi Ganjar Pranowo

SuaraJogja.id - Deretan relawan dari berbagai elemen masyarakat tak henti untuk terus memberikan dukungan kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo untuk maju sebagai calon presiden di pemilihan umum 2024.

Namun, sampai saat ini, partai politik PDIP belum mengamini dukungan terhadap Ganjar untuk maju sebagai calon presiden. Nama Ganjar Pranowo pun menjadi pembicaraan tatkala ia tak diundang di acara PDIP terkait pengarahan dan penguatan kader yang diisi Puan Maharani di Semarang, Sabtu (22/5) 

Di kegiatan, pengarahan dan penguatan kader untuk menjaga solidaritas menuju Pemilu 2024, Ganjar Pranowo menjadi satu-satunya kepala daerah dari PDIP di Jateng yang tak diundang. “Saya tidak diundang,” kata Ganjar, Minggu (23/5).

Terlepas dari peristiwa itu, simak pernyataan dan kebijakan Ganjar Pranowo yang menuai kontroversi

Baca Juga: Rocky Gerung Gali Alasan HIPMI Minta Penundaan Pilpres 2024: Dia Nggak Aman Kalau Bukan Jokowi Presidennya

1. Izin Pabrik Semen di Rembang

Tahun 2017, Ganjar Pranowo menerbitkan surat izin bernomor 660.1/4/2017 untuk Penambangan PT Semen Indonesia di Rembang. Gara-gara izin pembangunan pabrik semen itu, Ganjar Pranowo banjir gugatan seperti dari lembaga pelestarian lingkungan.

Ia mempersilakan pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan terbitnya izin penambangan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Menonton Film Porno

Ganjar Pranowo mengaku blak-blakan menonton film porno dan menurutnya, hal itu wajar. Sebab, seseorang yang sudah dewasa wajar jika suka menonton porno.

Baca Juga: Ganjar Intens Komunikasi dengan Ridwan Kamil, Siap Bantu Huntara untuk Korban Gempa di Cianjur

“Saya kan dewasa, salah saya di mana? Lha wong saya suka kok. Saya sudah dewasa dan punya istri. Kan yang enggak boleh itu ngirim,"tutur Ganjar Pranowo.

Pengakuan Ganjar Pranowo itu menjadi kontroversi dan mendapat kritikan dari berbagai kalangan.

3. Kebijakan Dua Hari Jateng di Rumah Saja

Ganjar Pranowo pernah mengeluarkan surat edaran (SE) yang menuai kontroversi. SE itu berisi Jateng di Rumah Saja selama dua hari dari tanggal 6-7 Februari 2021.

Surat edaran tersebut bernomor 443.5/0001933 tentang Peningkatan Kedisiplinan dan Pengetatan Protokol Kesehatan pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahap II di Jawa Tengah.

Gerakan Jateng di Rumah Saja dilaksanakan oleh semua masyarakat, kecuali pekerja di sektor esensial seperti kesehatan, kebencanaan, keamanan, energi, komunikasi dan teknologi informasi keuangan, perbankan, logistik dan kebutuhan pokok masyarakat, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, serta industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional.