Tak Terima Disebut Termiskin di Jawa, Ini Tanggapan Pemda DIY

SuaraJogja.id - Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis data kemiskinan di DIY yang disebut tertinggi di Pulau Jawa. Jumlah warga miskin mencapai 463.630 jiwa atau 11,494 persen.

BPS mencatat, pada Maret 2022 lalu, angka penduduk miskin di DIY sebesar 11,34 persen atau sebanyak 454,76 ribu orang. Sedangkan pada awal tahun ini angka kemiskinan di DIY naik menjadi 11,49 persen atau terdapat sebanyak 463,63 ribu orang.

Pemda DIY pun memberikan tanggapan terkait rilis tersebut. Tak terima serta merta disebut propinsi termiskin se-Jawa, Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY, Benny Suharsono menyatakan indikator kenaikan kemiskinan tidak bisa dibaca hanya dalam dari hitungan quarter per quarter atau tiga bulan terakhir yang dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Mohon jangan dibaca sesempit itu. Karena proses perjalanan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan memang bicara quarter to quarter atau akumulasi ke akumulasi. Kemarin dirilis [BPS] adalah dari tiga bulan terakhir naik," ungkap Beny di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Jumat (20/01/2023).

Baca Juga: Hasil Porseni NU 2023: Patahkan Dominasi DIY, Jakarta Juara Cabor Bulu Tangkis Pelajar Beregu

Menurut Beny, jika dihitung year to year atau periode per tahun, maka angka kemiskinan di DIY justru mengalami  penurunan. Karena itu angka kemiskinan mestinya dibaca dari indikator lain selain alih-alih mengacu pada satu variabel.

Meski sering kontradiksi atau anomali, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di DIY juga perlu jadi acuan penghitungan angka kemiskinan. Variabel IPM seperti usia harapan hidup, angka kebahagiaan, angka harapan rata-rata lama sekolah dan indeks kesejahteraan pun harus dihitung.

Sebut saja usia harapan hidup tertinggi DIY merupakan yang tertinggi di Indonesia. Bahkan Kulon Progo menjadi kabupaten dengan usia harapan hidup paling tinggi di Indonesia yaitu 75 tahun dengan angka kemiskinan 18 persen.

"Angka harapan sekolah mencapai 15,1 tahun atau penduduk diy sudah minimal mencapai D3, atau tertinggi kedua setelah DKI Jakarta," tandasnya.

Meski demikian, lanjut Beny kritik BPS untuk fokus pembangunan dua kabupaten di selatan seperti Gunung Kidul dan Kulon Progo jadi perhatian Gubernur DIY. Pemda menyiapkan program penanganan kemiskinan esktrim di dua kabupaten tersebut.

Baca Juga: DIY Menjadi Provinsi Termiskin di Jawa, DPRD Desak Pemda Perhatikan Dua Kabupaten Ini

Diantaranya akan diluncurkan perlindungan dan jaminan sosial atas selisih angka kemiskinan tersebut. Bupati diminta memvalidasi angka kemiskinan di masing-masing daerah.

"Nantinya akan diusulkan ke gubernur kemudian diteruskan ke pusat untuk ada langkah penanganan berkaitan dengan kemiskinan tersebut," imbuhnya.

Kontributor : Putu Ayu Palupi