SuaraJogja.id - Sejumlah daerah di Indonesia sudah melakukan penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram. Sedangkan di DIY sendiri masih dilakukan kajian untuk penyesuaian harga tersebut.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) DIY Syam Arjayanti menuturkan, ke depan seharusnya bukan hanya penyesuaian harga untuk gas LPG 3 kilogram saja yang diatur. Lebih dari itu ada juga aturan penjualan dari para pengecer ke konsumen di lapangan yang perlu diperhatikan.
"Nah yang perlu kita nanti ke depan itu kan sebenarnya yang menjadikan harganya sangat tinggi kan. Kalau di harga dari pangkalan ke konsumen itu kan diatur ya dengan peraturan Gubernur, tapi bagaimana dari pengecer ke konsumen. Itu yang aturannya belum ada," kata Syam, Jumat (20/1/2023).
Pasalnya, diungkapkan Syam, sejauh ini kerap ditemukan penjualan gas LPG 3 kg oleh pengecer itu jauh melebihi harga yang sudah ditentukan, bahkan lebih tinggi dari harga dari pangkalan resmi.
Baca Juga: Benarkah Warung Tidak Lagi Jual LPG Tabung 3 Kilogram? Ini Penjelasan Pertamina
"Misalnya ada warung menjual, bukan pangkalan resmi, nah di pengecer bisa menjual sampai Rp25 ribu. Nah kan enggak ada aturannya juga. Aturannya kan kita sampai ke agen, pangkalan itu ada di Peraturan Gubernur," tuturnya.
Ia berharap pemerintah daerah baik Bupati maupun Wali Kota bisa membuat aturan khusus terkait itu. Termasuk penetapan harga yang seharusnya dibanderol sampai ke tingkat pengecer.
"Sehingga konsumen itu mendapatkan harga LPG 3 kg itu tidak liar, tidak menentukan masing-masing harga sendiri. Harapan kita kan selisihnya enggak terlalu banyak banget kan, itu yang harapan kita ke depan," terangnya.
Saat ini pihaknya sudah mulai melakukan kajian terkait dengan penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram. Hal ini menyusul sejumlah daerah yang sudah menetapkan penyesuaian terbaru.
Kajian itu dilakukan sebagai tindaklanjut atas usulan dari Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) DIY. Menyusul temuan harga LPG 3 kilogram di lapangan sudah di atas HET yang ditentukan oleh Pemda DIY.
Baca Juga: Erick Thohir Jamin Beli LPG Pakai KTP Lebih Simpel
Diketahui bahwa HET LPG 3 kilogram di DIY sendiri saat ini, jika sesuai dengan Peraturan Gubernur, berada di angka Rp15.500. Harga itu berlaku untuk LPG 3 kilogram yang dijual di pangkalan, tetapi dari laporan yang dijual di lapangan sudah berkisar Rp18 ribu.
Berita Terkait
-
Cek Fakta: Prabowo Minta Maaf Terkait Kelangkaan Gas LPG 3 Kg
-
Bahiil Heran Masih Ada LPG 3 Kg Dijual Rp30.000 per Tabung
-
Distribusi LPG 3 Kg Dipastikan Lancar Hingga ke Sub Pangkalan
-
Cek Ketersediaan, Komisi XII DPR RI Pastikan Stok LPG 3 Kg Aman
-
Gegara Pertamina Tak Beri Data, Pemprov DKI Ngeluh Kesulitan Awasi Pembeli Gas LPG 3 Kg: Kami Bingung
Terpopuler
- Menguak Sisi Gelap Mobil Listrik: Pembelajaran Penting dari Tragedi Ioniq 5 N di Tol JORR
- Kode Redeem FF SG2 Gurun Pasir yang Aktif, Langsung Klaim Sekarang Hadiahnya
- Dibanderol Setara Yamaha NMAX Turbo, Motor Adventure Suzuki Ini Siap Temani Petualangan
- Daftar Lengkap HP Xiaomi yang Memenuhi Syarat Dapat HyperOS 3 Android 16
- Xiaomi 15 Ultra Bawa Performa Jempolan dan Kamera Leica, Segini Harga Jual di Indonesia
Pilihan
-
Link Live Streaming AC Milan vs Inter Milan: Duel Panas Derby Della Madonnina
-
FULL TIME! Yuran Fernandes Pahlawan, PSM Makassar Kalahkan CAHN FC
-
Libur Lebaran, Polresta Solo Siagakan Pengamanan di Solo Safari
-
Dipermak Nottingham Forest, Statistik Ruben Amorim Bersama MU Memprihatinkan
-
Partai Hidup Mati Timnas Indonesia vs China: Kalah, Branko Ivankovic Dipecat!
Terkini
-
Arus Lalin di Simpang Stadion Kridosono Tak Macet, APILL Portable Belum Difungsikan Optimal
-
Kunjungan Wisatawan saat Libur Lebaran di Gunungkidul Menurun, Dispar Ungkap Sebabnya
-
H+2 Lebaran, Pergerakan Manusia ke Yogyakarta Masih Tinggi
-
Exit Tol Tamanmartani Tidak Lagi untuk Arus Balik, Pengaturan Dikembalikan Seperti Mudik
-
Putra Prabowo Berkunjung ke Kediaman Megawati, Waketum PAN: Meneduhkan Dinamika Politik