SuaraJogja.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menyatakan bakal memprioritaskan penanganan sejumlah persoalan di tahun 2023. Di antaranya adalah penanganan inflasi, pengangguran serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN).
Pejabat (Pj) Wali Kota Yogyakarta Sumadi mengatakan tiga hal prioritas di tahun 2023 tersebut sesuai dengan catatan dalam evaluasi kinerja pejabat kepala daerah oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ke depan pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap tiga hal tersebut.
"Itu menjadi bagian evaluasi kita. Itu menjadi prioritas di 2023 untuk bisa ditekan terus," kata Sumadi, Selasa (31/1/2023).
Disampaikan Sumadi, dalam kesempatan itu Kemendagri turut memaparkan hasil evaluasi pada beberapa indikator. Mulai dari realisasi APBD, inflasi, tingkat kemiskinan, stunting, realisasi P3DN dan pengangguran.
Baca Juga: 8 Rekomendasi Makanan Khas Yogyakarta, Setiap Berkunjung Harus Coba!
Ia memaparkan khusus untuk Kota Yogyakarta sendiri pada APBD tahun 2022 realisasi pendapatan sebesar 104,28 persen. Angka itu sudah berada di atas rata-rata pendapatan nasional yakni 97,03 persen.
Begitu pula dengan realisasi belanja yang berada di angka 89,12 persen di atas rata-rata belanja nasional 87,63 persen. Sedangkan untuk inflasi per Desember 2022 ada pada angka 6,49 persen di atas inflasi nasional 5,51 persen.
"Terutama inflasi. Inflasi kenapa tinggi karena yang menjadi tempat survei itu adalah di kota di tiga pasar yaitu Demangan, Beringharjo dan Kranggan. Jadi kelihatan tinggi," ujarnya.
Terkait tingkat kemiskinan sendiri, kata Sumadi ada sebanyak 3.010 jiwa atau 0,67 persen. Angka tersebut masih di bawah tingkat rata-rata nasional kabuoaten/kota sebesar 2,64 persen.
Lalu untuk persentase stunting ada pada 13,8 persen di bawah rata-rata nasional 21,6 persen. Sedangkan realisasi P3DN sebanyak 25,71 persen atau masih berada di bawah target nasional yaitu 40 persen.
Baca Juga: Pemkot Yogyakarta Catat Penurunan Volume Sampah Pekan Ketiga Januari
Sementara perta pengangguran berada di angka 7,18 persen. Jumlah itu melebihi atau di atas rata-rata nasional sebesar 5,86 persen.
"Jadi untuk produk dalam negeri, informasi yang kita dapatkan banyak yang belum bisa diupload. Sehingga kita belum bisa semuanya. Selanjutnya pengangguran akan kita coba sisir kembali angka (data) yang belum diolah," paparnya.
Berita Terkait
-
Potret Para Kepala Daerah Ikuti Cek Kesehatan di Kemendagri
-
Hadiri Perayaan Cap Go Meh, Wamendagri Bima Arya Puji Toleransi di Kota Singkawang
-
Si Dia yang Jasadnya Diinjak-injak Sampai Kiamat di Jogja
-
PSIM Yogyakarta Selangkah Lagi Promosi ke Liga 1 Musim Depan
-
UNY Tambah Prodi Baru di SNBP 2025, Cek Kuota dan Persyaratannya
Terpopuler
- Apa Sanksi Pakai Ijazah Palsu? Razman Arif dan Firdaus Oiwobo Diduga Tak Diakui Universitas Ibnu Chaldun
- Aset Disita gegara Harvey Moeis, Doa Sandra Dewi Terkabul? 'Tuhan Ambil Semua yang Kita Punya...'
- Ragnar Oratmangoen: Saya Mau Keluar dari...
- Ragnar Oratmangoen Tak Nyaman: Saya Mau Kembali ke Belanda
- Bagaimana Nih? Alex Pastoor Cabut Sebulan Sebelum Laga Timnas Indonesia vs Australia dan Bahrain
Pilihan
-
Rusuh Persija vs Persib: Puluhan Orang Jadi Korban, 15 Jakmania, 22 Bobotoh
-
Dukungan Penuh Pemerintah, IKN Tetap Dibangun dengan Skema Alternatif
-
Perjuangan 83 Petani Kutim: Lahan Bertahun-tahun Dikelola, Kini Diklaim Pihak Lain
-
Persija vs Persib Bandung, Ridwan Kamil Dukung Siapa?
-
Jordi Amat Bongkar Dugaan Kasus Pencurian Umur: Delapan Pemain..
Terkini
-
Diduga Keletihan, Kakek Asal Playen Ditemukan Tewas Tertelungkup di Ladang
-
Berhasrat Amankan Tiga Poin, Ini Taktik Arema FC Jelang Hadapi PSS Sleman
-
Para Kepala Daerah Terpilih Jalani Cek Kesehatan Jelang Pelantikan, Kemendagri Ungkap Hasilnya
-
Gali Potensi Buah Lokal, Dinas Pertanian Kulon Progo Gelar Heboh Buah
-
Bawa Celurit di Jalanan, 3 Remaja di Bantul Diamankan Warga