SuaraJogja.id - Presiden Joko Widodo (jokowi) baru saja mengeluarkan surat larangan buka puasa bersama (bukber) bagi pejabat dan pegawai pemerintah selama bulan Ramadan. Aturan tersebut tertuang dalam surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 perihal arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama yang ditandatangani Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada 21 Maret 2023 kemarin.
Aturan ini pun disorot sejumlah pihak, salah satunya Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir disela pembagian 5.000 takjil gratis di UMY, Jumat (24/03/2023) menyampaikan pemerintah mestinya membuat kebijakan yang koheren.
"Jadi silahkan pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan, tetapi dalam konteks akuntabilitas publik itu harus koheren, komprehensif dan objektif," paparnya.
Menurut Haedar, kebijakan yang koheren sangat dibutuhkan agar tidak ada kesan pemerintah pilih kasih. Sebab kebijakan itu akan menimbulkan kesan kegiatan keagamaan dibatasi sementara pada saat yang sama kegiatan sosial, ekonomi dan pariwisata tidak dibatasi.
Kalau memang ada larangan bukber, maka pemerintah seharusnya juga menerapkan hal yang sama pada kegiatan-kegiatan lain yang melibatkan massa yang besar. Dedngan demikian tidak akan ada pihak yang bertanya seberapa jauh konsistensi yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah mestinya tidak mengambil keputusan dengan tarik ulur, apalagi pada hal-hal yang sensitif.
"Jadi tidak ada masalah sebenarnya buka bersama itu dibatasi atau dilarang, tetapi harus koheren dengan kebijakan lain. Nah, sekarang yang jadi masalah karena konser musik kan luar biasa itu, dan moto GP saat suasana belum landai [digelar]," tandasnya.
Secara terpisah Penjabat (Pj) Sekda DIY, Wiyos Santoso mengungkapkan, Pemda tidak mempermasalahkan larangan bukber di tingkat pejabat. Sebab larangan tersebut selain untuk menyiapkan menuju pandemi juga bertujuan untuk berpuasa secara sederhana.
"Sudah ada penjelasan dari mensesneg bahwa dalam puasa ini dijalankan dengan kesederhanaan karena asn banyak jadi sorotan masyarakat," ungkapnya.
Wiyos menyebutkan, sorotan masyarakat yang dia maksud adalah banyak ASN yang pamer kekayaan melalui media sosial (medsos). Banyaj ASN yang pamer harta merupakan pegawai dari instansi pemerintah pusat.
Karenanya Pemda DIY tidak menganggarkan buka puasa bersama bagi pejabat di lingkungan tersebut. Jika dipaksakan maka justru akan mengambil mata anggaran lainnya.
"Kita tidak pernah buka bersama, kalau di departemen (kementerian) mungkin ada di hotel dan sudah tidak sederhana dan mewah," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
Terpopuler
- Bisnis Pejabat dan Proyek Negara, Membongkar Konflik Kepentingan di Balik Kontrak RANS Entertainment
- Tol LematangPelabuhan Panjang Dikebut, Kunci Hilirisasi dan Wisata 50 Juta Orang
- Eks Menkeu Purbaya Unggah Video Pakai Lagu Negoro Angin, Netizen: Bau-baunya Wapres Baru Nih
- Koalisi Kompak Serahkan Kursi Wapres ke Gerindra: Seminggu Lagi Bakal Ketahuan
- Raffi Ahmad Kibarkan Bendera Putih Siap Diperiksa BPK: Ariel, Desta, Gading Siapkan Rp15 M
Pilihan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
Terkini
-
Tol Jogja-Solo Trihanggo-Junction Sleman Ditarget Beroperasi Fungsional Saat Nataru
-
Gibran Mundur, PSI Bisa Jadi Ancaman Serius 2029
-
Kedai Kopi Menjamur di Jogja, Petani Masih Terjebak Lahan Sempit dan Tengkulak
-
Jika Prabowo Pilih Dasco Jadi Cawapres, Gerindra Bisa Kawal Agenda Besar Pemerintahan
-
Pecah di Cikarang dan Jogja, Konser Koplo Jomlo Fest Siap Ekspansi di Dalam dan Luar Negeri