SuaraJogja.id - Aparatur Sipil Negara (ASN) disebut sering menyepelekan gratifikasi. Padahal gratifikasi menjadi akar terjadinya korupsi dan bisa merusak sistem pelayanan publik.
"Saat ini pegawai negeri, asn menganggap gratifikasi itu biasa saja, baik-baik saja dengan dalih uang capek, uang lelah, cuma-cuma, sodaqoh dan lain-lain," ujar Kepala Pemeriksa Gratifikasi dan Pelayanan Publik Utama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Muhammad Indra Furqon dalam penandatangan pakta integritas Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2Dikti) Wilayah V DIY di Yogyakarta, Rabu (05/04/2023).
Menurut Indra, rasionalisasi gratifikasi yang menjadikan ASN menganggap pemberian orang lain padanya adalah hal yang wajar dan benar. Anggapan pemberian sekedar tanda terima kasih dan tidak merugikan negara sering jadi alasannya.
Bahkan gratifikasi dianggap hal biasa karena ASN sebagai pelayan publik merasa sudah bekerja profesional. Lebih parah bila mereka menganggap pemberian tersebut sebagai salah satu tradisi atau budaya Timur yang saling memberi.
"Gratifikasi terjadi karena jabatan yang dimiliki, bukan budaya seperti memberi dalam budaya timur. Jangan sangkutpautkan budaya timur dengan gratifikasi," tandasnya.
Indra menyebutkan, gratifikasi menjadi akar korupsi karena merupakan suap yang tertunda. Ada konflik kepentingan dalam gratifikasi karena hubungan afiliasi, kepemilikan aset.
Karenanya untuk menghindari gratifikasi diperlukan upaya pengelolaan konflik kepentingan. Diantaranya dengan cara penyusunan kode etik, pelatihan, deklarasi konflik kepentingan dan dukungan kelembagaan.
"Deklarasi penting agar jika terjadi kasus korupsi tidak ikut terseret," ujarnya.
Sementara Kepala L2Dikti Wilayah V DIY, Aris Junaidi mengungkapkan pihaknya meminta perguruan tinggi (PT) dibawahnya memahami gratifikasi. Salah satunya mengundang 100 PT untuk mendapatkan sosialisasi anti gratifikasi dengan menghadirkan KPK.
Baca Juga: Rekam Jejak Korupsi Kardus Durian yang 'Mati', Kini 'Bangkit' Lagi Seret Nama Cak Imin
"Kegiatan ini diharapkan memberikan pemahaman akan gratifikasi dan korupsi dan UU tipikor agar semua paham dan sepakat untuk menghindari gratifikasi dan korupsi," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
Terpopuler
- Deretan Tokoh Top Bakal Turun Gunung ke UGM Besok, Bahas Nasib Bangsa Lewat Konferensi Republik
- Prabowo Disebut Habiskan Rp5,8 Miliar untuk Hotel di Paris, Sandhy Sondoro: Asoy Geboy Gemoy
- Budget Rp2 Juta Dapat HP Samsung Apa? Ini 3 Pilihan dengan RAM 8 GB, Kamera OIS, Layar AMOLED
- Terpopuler: Lipstik Tahan Lama untuk Bibir Hitam, Sepatu New Balance Tanpa Tali untuk Jalan Jauh
- Pandji Pragiwaksono Soroti 'Pengakuan Terbuka' Prabowo Soal Keterlibatan Partai dalam Tender Negara
Pilihan
-
Jay Idzes Tercoret! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia Hadapi FIFA Matchday
-
Evaluasi Besar-besaran: 8.182 SPPG Pernah Ditangguhkan, 2.213 Masih Berstatus Suspend
-
Kabar Duka, Eks Menhan Jenderal Ryamizard Ryacudu Meninggal Dunia di RSPAD
-
Strategi Berani John Herdman: Mengapa Piala AFF 2026 Jadi Panggung Khusus Pemain Domestik?
-
Insiden Noni Madueke Tanpa Penalti, Eks Wasit Liga Inggris Buka Suara
Terkini
-
Bumi Sudah Melewati Batas Perjanjian Paris, Ancaman Krisis Iklim Tak Lagi Sekadar Ramalan
-
Belajar dari Gempa 2006, Jogja Memang Istimewa dalam Menangani Bencana
-
20 Tahun Gempa Jogja Mulai Terlupakan, Ancaman Megathrust Masih di Depan Mata
-
Berkas Kasus Daycare Little Aresha Rampung Pekan Depan, Rekonstruksi Tertutup Menyusul
-
Efisiensi Anggaran Paksa Seniman Bertahan Mandiri, Pemda DIY Prioritaskan Agenda Pusat