SuaraJogja.id - Aparatur Sipil Negara (ASN) disebut sering menyepelekan gratifikasi. Padahal gratifikasi menjadi akar terjadinya korupsi dan bisa merusak sistem pelayanan publik.
"Saat ini pegawai negeri, asn menganggap gratifikasi itu biasa saja, baik-baik saja dengan dalih uang capek, uang lelah, cuma-cuma, sodaqoh dan lain-lain," ujar Kepala Pemeriksa Gratifikasi dan Pelayanan Publik Utama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Muhammad Indra Furqon dalam penandatangan pakta integritas Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2Dikti) Wilayah V DIY di Yogyakarta, Rabu (05/04/2023).
Menurut Indra, rasionalisasi gratifikasi yang menjadikan ASN menganggap pemberian orang lain padanya adalah hal yang wajar dan benar. Anggapan pemberian sekedar tanda terima kasih dan tidak merugikan negara sering jadi alasannya.
Bahkan gratifikasi dianggap hal biasa karena ASN sebagai pelayan publik merasa sudah bekerja profesional. Lebih parah bila mereka menganggap pemberian tersebut sebagai salah satu tradisi atau budaya Timur yang saling memberi.
"Gratifikasi terjadi karena jabatan yang dimiliki, bukan budaya seperti memberi dalam budaya timur. Jangan sangkutpautkan budaya timur dengan gratifikasi," tandasnya.
Indra menyebutkan, gratifikasi menjadi akar korupsi karena merupakan suap yang tertunda. Ada konflik kepentingan dalam gratifikasi karena hubungan afiliasi, kepemilikan aset.
Karenanya untuk menghindari gratifikasi diperlukan upaya pengelolaan konflik kepentingan. Diantaranya dengan cara penyusunan kode etik, pelatihan, deklarasi konflik kepentingan dan dukungan kelembagaan.
"Deklarasi penting agar jika terjadi kasus korupsi tidak ikut terseret," ujarnya.
Sementara Kepala L2Dikti Wilayah V DIY, Aris Junaidi mengungkapkan pihaknya meminta perguruan tinggi (PT) dibawahnya memahami gratifikasi. Salah satunya mengundang 100 PT untuk mendapatkan sosialisasi anti gratifikasi dengan menghadirkan KPK.
Baca Juga: Rekam Jejak Korupsi Kardus Durian yang 'Mati', Kini 'Bangkit' Lagi Seret Nama Cak Imin
"Kegiatan ini diharapkan memberikan pemahaman akan gratifikasi dan korupsi dan UU tipikor agar semua paham dan sepakat untuk menghindari gratifikasi dan korupsi," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
Terpopuler
- Kenapa Maudy Ayunda Disebut Tak Napak Tanah? Ini Kronologinya
- 3 Rekomendasi Helm Half Face Rp200 Ribuan yang Paling Dicari Bikers, Nyaman Buat Harian
- Defisit APBN 'Cuma' 0,91 Persen, Purbaya Khawatir Kementerian-Lembaga Minta Anggaran Tambahan
- Viral Karnaval Mirip Ritual Satanisme di Pekalongan, Ada Penyembelihan Hewan dan Okultisme
- Polisi Sebut Wanita di Video Viral Biksu Thailand Mendadak Kaya Sejak Bolak Balik Masuk Kuil
Pilihan
-
Dilantik Jadi Menkeu, Suahasil Akui Tak Berkomunikasi Dengan Purbaya
-
Purbaya Diganti, Nilai Tukar Rupiah Langsung Loyo ke Level Rp17.699
-
Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
-
Ada Pelantikan di Istana Sore Ini, Pratikno Ngaku Dapat Undangan Mendadak
-
Update Reshuffle Kabinet Hari Ini: Menlu Sugiono Dikabarkan Diganti
Terkini
-
Kasus Asusila di Ponpes Sleman: Eks Pengurus Ditetapkan Tersangka, Keberadaannya Masih Misterius
-
Dari Pintu ke Pintu, Mantri BRI Dewi Natalia Bantu Pedagang Lampung Akses Pembiayaan
-
Anggaran Minim, BPBD DIY Geser Alokasi Atasi Bencana di Jogja
-
Indonesia Dikepung Lima Bencana, Jusuf Kalla Sebut Lingkungan Rusak oleh Kita Sendiri
-
5 Tahun Holding UMi, Sinergi BRI, Pegadaian, dan PNM Dorong UMKM Bertumbuh