SuaraJogja.id - Aparatur Sipil Negara (ASN) disebut sering menyepelekan gratifikasi. Padahal gratifikasi menjadi akar terjadinya korupsi dan bisa merusak sistem pelayanan publik.
"Saat ini pegawai negeri, asn menganggap gratifikasi itu biasa saja, baik-baik saja dengan dalih uang capek, uang lelah, cuma-cuma, sodaqoh dan lain-lain," ujar Kepala Pemeriksa Gratifikasi dan Pelayanan Publik Utama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Muhammad Indra Furqon dalam penandatangan pakta integritas Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2Dikti) Wilayah V DIY di Yogyakarta, Rabu (05/04/2023).
Menurut Indra, rasionalisasi gratifikasi yang menjadikan ASN menganggap pemberian orang lain padanya adalah hal yang wajar dan benar. Anggapan pemberian sekedar tanda terima kasih dan tidak merugikan negara sering jadi alasannya.
Bahkan gratifikasi dianggap hal biasa karena ASN sebagai pelayan publik merasa sudah bekerja profesional. Lebih parah bila mereka menganggap pemberian tersebut sebagai salah satu tradisi atau budaya Timur yang saling memberi.
"Gratifikasi terjadi karena jabatan yang dimiliki, bukan budaya seperti memberi dalam budaya timur. Jangan sangkutpautkan budaya timur dengan gratifikasi," tandasnya.
Indra menyebutkan, gratifikasi menjadi akar korupsi karena merupakan suap yang tertunda. Ada konflik kepentingan dalam gratifikasi karena hubungan afiliasi, kepemilikan aset.
Karenanya untuk menghindari gratifikasi diperlukan upaya pengelolaan konflik kepentingan. Diantaranya dengan cara penyusunan kode etik, pelatihan, deklarasi konflik kepentingan dan dukungan kelembagaan.
"Deklarasi penting agar jika terjadi kasus korupsi tidak ikut terseret," ujarnya.
Sementara Kepala L2Dikti Wilayah V DIY, Aris Junaidi mengungkapkan pihaknya meminta perguruan tinggi (PT) dibawahnya memahami gratifikasi. Salah satunya mengundang 100 PT untuk mendapatkan sosialisasi anti gratifikasi dengan menghadirkan KPK.
Baca Juga: Rekam Jejak Korupsi Kardus Durian yang 'Mati', Kini 'Bangkit' Lagi Seret Nama Cak Imin
"Kegiatan ini diharapkan memberikan pemahaman akan gratifikasi dan korupsi dan UU tipikor agar semua paham dan sepakat untuk menghindari gratifikasi dan korupsi," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
Terkini
-
Waspada! Cuaca Ekstrem Picu Longsor di Sejumlah Titik di Sleman
-
BRI Perkuat Digitalisasi, Tebus Gadai di BRImo Dapat Cashback 10%
-
Tegaskan Indonesia Bukan Jalur Agresi, Pemerintah Didesak Tolak Akses Bebas Pesawat Militer AS
-
Jatah WFH ASN Jogja Hari Rabu, Pemda DIY Tak Mau Jumat: Biar Nggak Bablas Liburan!
-
Berani Lawan Arus, Komunitas Petani Punk Gunungkidul Siap Manfaatkan AI untuk Sokong Program MBG