SuaraJogja.id - Sebanyak 42 perusahaan di DIY diketahui belum membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi karyawannya. Padahal hari raya Idul Fitri sudah berlangsung hampir dari sepekan.
Menanggapi hal tersebut, Sekjen DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY, Irsyad Ade Irawan mengaku sangat prihatin dengan kondisi tersebut. Hal itu disebut telah melanggar aturan perundangan-undangan yang ada.
"Sangat prihatin dengan adanya 42 perusahaan yang belum bayar THR. Karena hal itu selain melanggar peraturan perundang-undangan, juga menyebabkan buruh tidak mempunyai dana yang cukup untuk merayakan hari raya Idul Fitri bersama keluarganya," kata Irsyad dikonfirmasi awak media, Jumat (28/4/2023).
Pihaknya mendesak Disnakertrans DIY untuk dapat segera menindak tegas puluhan perusahaan itu. Salah satunya dengan memberikan hak-hak para pekerjanya.
"Kita mendesak Dinaskertrans DIY agar segera menindak perusahaan tersebut untuk membayar THR secara utuh dan memberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang belum membayarkan THR," tegasnya.
Baca Juga: THR Masih Sisa? Mending Diinvestasikan ke Reksa Dana
Ia menuturkan denda yang dimaksud adalah berupa denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayarkan. Terhitung sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.
"Sehingga buruh mendapatkan dua hal yaitu THR dan pembayaran denda karena terlambat membayar THR," ucapnya.
Jika kemudian perusahaan-perusahaan tersebut tetap tidak mampu membayarkan THR bagi buruh. Maka Pemda DIY melalui Disnakertrans DIY harus memberikan sanksi yang lebih tegas.
Pertama dengan membatasi berbagai kegiatan usaha perusahaan itu, kedua menghentikan sementara atau sebagian alat produksi. Serta yang ketiga adalah membekukan kegiatan usaha perusahaan yang bersangkutan.
"Serikat-serikat buruh yang tergabung dalam MPBI DIY siap mengawal hak THR buruh di 42 perusahaan tersebut," tandasnya.
Baca Juga: Apresiasi Kepada Konsumen di Bulan Ramadan, Yamaha Sulselbar Bagi-Bagi THR
Sebelumnya diberitakan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (disnakertrans) DIY mencatat, masih ada 42 perusahaan di kota ini yang belum melaksanakan kewajiban mereka membayar THR. Jumlah ini sekitar 10 persen dari 393 perusahaan industri berskala besar dan sedang di DIY berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DIY pada 2021.
Berita Terkait
-
WSBP Catatkan Pertumbuhan Pendapatan Seluruh Lini Bisnis 2024: Permintaan Beton Precast Meningkat
-
10 Ribu Perusahaan di Jepang Sudah Bangkrut, Ini Penyebabnya
-
Viral Kurir Paket Dapet Banyak THR dari Pelanggan, Cara Bersyukur Anak dan Istri Jadi Sorotan
-
Bahaya! JP Morgan Soroti Pernyataan Blunder Pejabat RI, Terbukti IHSG dan Rupiah Anjlok
-
Rian Ibram Julid ke Dewi Perssik Gara-Gara Beri THR Pecahan Rp10 Ribu
Terpopuler
- Pemilik Chery J6 Keluhkan Kualitas Mobil Baru dari China
- Profil dan Aset Murdaya Poo, Pemilik Pondok Indah Mall dengan Kekayaan Triliunan
- Jairo Riedewald Belum Jelas, Pemain Keturunan Indonesia Ini Lebih Mudah Diproses Naturalisasi
- Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan 2025 Jawa Timur, Ada Diskon hingga Bebas Denda!
- Jualan Sepi usai Mualaf, Ruben Onsu Disarankan Minta Tolong ke Sarwendah
Pilihan
-
Bodycharge Mematikan Jadi Senjata Rahasia Timnas U-17 di Tangan Nova Arianto
-
Kami Bisa Kalah Lebih Banyak: Bellingham Ungkap Dominasi Arsenal atas Real Madrid
-
Zulkifli Hasan Temui Jokowi di Solo, Akui Ada Pembicaraan Soal Ekonomi Nasional
-
Trump Singgung Toyota Terlalu Nyaman Jualan Mobil di Amerika
-
APBN Kian Tekor, Prabowo Tarik Utang Baru Rp 250 Triliun
Terkini
-
Jogja Hadapi Lonjakan Sampah Pasca Lebaran, Ini Strategi Pemkot Atasi Tumpukan
-
Revitalisasi Stasiun Lempuyangan Diprotes, KAI Ungkap Alasan di Balik Penggusuran Warga
-
Soal Rencana Sekolah Rakyat, Wali Kota Yogyakarta Pertimbangkan Kolaborasi Bersama Tamansiswa
-
Solusi Anti Pesing Malioboro, Wali Kota Jogja Cari Cara Antisipasi Terbaik
-
Praktisi UGM Rilis 2 E-Book Kehumasan: Solusi Jitu Hadapi Krisis Komunikasi di Era Digital