SuaraJogja.id - Ratusan buruh di Yogyakarta turun ke jalan dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day hari ini. Massa aksi itu diketahui tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (MPBI DIY).
Berdasarkan pantauan SuaraJogja.id di lapangan, massa terlebih dulu berkumpul dan melakukan orasi di kawasan Tugu Pal Putih Jogja. Kemudian massa bergerak melewati kawasan Malioboro tepatnya ke depan Kantor DPRD DIY hingga berakhir di kawasan Titik Nol Kilometer Kota Yogyakarta.
Sekjen DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY, Irsyad Ade Irawan menuturkan sejumlah tuntutan menjadi sorotan pada aksi May Day kali ini. Tak hanya isu besar secara nasional tapi juga isu-isu lokal di DIY
"Tuntutannya satu, agar pemerintah Jokowi segera mencabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Cipta Kerja," kata Irsyad kepada awak media di sela aksi, Senin (1/5/2023).
Baca Juga: Momentum Hari Buruh Internasional, KASBI: Mei Melawan Oligarki
Selain itu, pihaknya meminta agar Presiden Jokowi untuk memerintahkan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah untuk mencabut Permenaker nomor 5 tahun 2023. Pihaknya menilai aturan itu hanya menguntungkan pengusaha dan merugikan buruh.
Kemudian, disampaikan Irsyad, beberapa tuntutan mengenai isu-isu lokal turut disuarakan dalam kesempatan ini. Termasuk dengan mendesak pemerintah daerah untuk menaikan upah buruh.
"Lalu berkaitan dengan isu lokal, kami mendesak kepada Gubernur DIY agar menaikkan upah buruh sebesar 50 persen," tegasnya.
Kenaikan upah itu dinilai penting mengingat saat ini upah buruh di DIY masih tidak cukup untuk memenuhi hidup layak. Menurut mereka upah untuk hidup layak itu berada di angka Rp 3,5-4 juta.
"Hidup layak di angka Rp3,5-4 juta kemudian upah minimum baru Rp4 juta. Maka kita perlu kenaikan 50 persen supaya upah buruh di DIY bisa minimal sampai Rp3 juta," ungkapnya.
Baca Juga: Ini Harapan Disnaker Kota Bandung di Momen May Day 2023
Rendahnya upah buruh di Jogja, kata Irsyad menimbulkan persoalan baru pula. Termasuk dengan tidak mampunya para buruh untuk membeli tanah dan rumah.
Berita Terkait
-
Ribuan Buruh RI Terancam Terkena Gelombang PHK Jilid Dua Gegara Tarif Trump
-
KSPI Sebut Badai PHK Gelombang kedua Berpotensi Terjadi, 50 Ribu Buruh Terancam
-
Perang Tarif AS Dimulai, Indonesia Terancam Jadi Tempat Sampah Produk Impor?
-
Viral Arra Hina Buruh, Netizen Ungkap Gaji Besar Di Pabrik Bisa Capai 2 Digit!
-
Disinggung di Permintaan Maaf Orang Tua Arra, Benarkah Adab Harus Didahulukan Sebelum Ilmu?
Terpopuler
- Jerman Grup Neraka, Indonesia Gabung Kolombia, Ini Hasil Drawing Piala Dunia U-17 2025 Versi....
- Kiper Belanda Soroti Ragnar Oratmangoen Cs Pilih Timnas Indonesia: Lucu Sekali Mereka
- Innalillahi Selamat Tinggal Selamanya Djadjang Nurdjaman Sampaikan Kabar Duka dari Persib
- Jabat Tangan Erick Thohir dengan Bos Baru Shin Tae-yong, Ada Apa?
- 8 HP Samsung Siap Kantongi One UI 7 Berbasis Android 15, Langsung Update Bulan Ini!
Pilihan
-
Tim Piala Dunia U-17 2025: Usia Pemain Zambia Diragukan Warganet: Ini Mah U-37
-
Meski Berada di Balik Jeruji, Agus Difabel Nikahi Gadis Dengan Prosesi Perkawinan Keris
-
7 Rekomendasi HP Murah RAM 12 GB terbaik April 2025, Performa Handal
-
Massa Dikabarkan Geruduk Rumah Jokowi Soal Ijazah Palsu, Hercules: Itu Asli, Jangan Cari Masalah!
-
Koster Minta Dinas Pertanian Bali Belajar ke Israel : Jangan Gitu-Gitu Aja, Nggak Akan Maju
Terkini
-
Suap Tanah Kas Desa Trihanggo Terungkap, Lurah dan Pengusaha Hiburan Malam Ditahan
-
Tunggu Hasil Mediasi Mangkubumi, Warga RW 01 Lempuyangan Tolak Pengukuran Rumah PT KAI
-
Tak Puas dengan Pembuktian UGM, Massa TPUA Segera Sambangi Jokowi di Solo
-
Parkir ABA bakal Dibongkar, Sultan Pertanyakan Munculnya Pedagang Tapi Jukir Harus Diberdayakan
-
Guru Besar UGM Dipecat Karena Kekerasan Seksual, Kok Masih Digaji? UGM Buka Suara