SuaraJogja.id - Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (Pukat) UGM Zaenur Rohman menilai bahwa penetapan mantan Menkominfo, Johnny G Plate sebagai tersangka dugaan korupsi tidak semata-mata dapat dikaitkan dengan intervensi politik. Menurutnya selama alat bukti telah didapat maka proses harus terus berjalan.
"Soal ini apakah ada politik atau tidak, ya dalam proses penegakkan hukum tidak ada urusannya dengan proses-proses politik. Apakah itu digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik atau yang lain ya itu satu hal yang terpisah dari proses hukum," ujar Zaenur, Minggu (21/5/2023).
"Selama ada alat bukti maka proses hukum harus terus berjalan tanpa perlu terganggu atau terpengaruh dengan proses-proses politik," imbuhnya.
Zaenur tak memungkiri ada penuh intrik dalam politik. Namun dalam penegakkan hukum selama alat bukti sudah didapatkan maka seseorang tetap harus bertanggungjawab secara pidana.
Baca Juga: Johnny G Plate Tersandung Kasus Korupsi, Ini Jumlah Tower yang Mangkrak Akibatnya
Pihaknya mendukung secara penuh upaya dari Kejaksaaan Agung dalam mengusut kasus tersebut. Justru hal ini menjadi pengingat bagi para politisi bahwa penindakan korupsi tidak main-main.
"Jangan harap ketika seorang pejabat itu melakukan korupsi kemudian akan bisa bebas dari tanggungjawab hanya karena misalnya berkuasa," ucapnya.
"Suatu hari aparat penegak hukum menemukan alat bukti, atau suatu hari ada situasi-situasi tertentu ya sangat mungkin kemudian proses hukum itu berjalan dan saya mendukung sepenuhnya dan memberikan apresiasi kepada kejaksaan," sambungnya.
Diakui Zaenur, sejak awal kasus dugaan korupsi ini memang sudah mengarah ke Johnny G Plate. Terlebih dengan nilai proyeknya yang sangat besar.
Belum lagi proyek kolosal pembangunan BTS di daerah 3T itu sangat strategis untuk transformasi digital. Sehingga sangat dibutuhkan masyarakat di daerah-daerah hang memang masih kesulitan akses internet.
Baca Juga: Deretan Menteri yang Terjerat Korupsi Era SBY Vs Jokowi, Lebih Banyak Mana?
"Ya dalam upaya transformasi digital oleh pemerintah kok kemudian ada korupsi ya menurut saya itu adalah suatu perbuatan yang sangat jahat. Menghambat kesetaraan akses bagi masyarakat di daerah," tandasnya.
Berita Terkait
-
Hakim Tipikor 'Main Mata' dengan Koruptor? Pukat UGM: Jangan-jangan Ini Puncak Gunung Es
-
Lebaran Sudah Lewat, Kapan KPK Periksa Ridwan Kamil dalam Kasus Dana Iklan BJB?
-
Praperadilan Kandas, KPK Didesak Gerak Cepat Limpahkan Perkara Hasto ke Pengadilan
-
WN China Bisa Bebas dari Kasus Tambang Emas Ilegal, Pukat UGM Ungkapkan Ini
-
Beda Sikap Hakim di Sidang Harvey Moeis vs Johnny G Plate: Kasus Eks Menteri Jauh Lebih Garang?
Terpopuler
- Advokat Hotma Sitompul Meninggal Dunia di RSCM
- Hotma Sitompul Wafat, Pengakuan Bams eks Samsons soal Skandal Ayah Sambung dan Mantan Istri Disorot
- 10 HP Midrange Terkencang Versi AnTuTu Maret 2025: Xiaomi Nomor 1, Dimensity Unggul
- 6 Rekomendasi Parfum Indomaret Wangi Mewah Harga Murah
- Pemutihan Pajak Kendaraan Jatim 2025 Kapan Dibuka? Jangan sampai Ketinggalan, Cek Jadwalnya!
Pilihan
-
8 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Memori 256 GB Terbaik April 2025
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan Memori 256 GB Terbaik April 2025
-
Hasil BRI Liga 1: Comeback Sempurna, Persib Bandung Diambang Juara
-
RESMI! Stadion Bertuah Timnas Indonesia Ini Jadi Venue Piala AFF U-23 2025
-
Jenazah Anak Kami Tak Bisa Pulang: Jerit Keluarga Ikhwan Warga Bekasi yang Tewas di Kamboja
Terkini
-
Kisah Udin Si Tukang Cukur di Bawah Beringin Alun-Alun Utara: Rezeki Tak Pernah Salah Alamat
-
Dari Batu Akik hingga Go Internasional: Kisah UMKM Perempuan Ini Dibantu BRI
-
Pertegas Gerakan Merdeka Sampah, Pemkot Jogja Bakal Siapkan Satu Gerobak Tiap RW
-
Lagi-lagi Lurah di Sleman Tersandung Kasus Mafia Tanah, Sri Sultan HB X Sebut Tak Pernah Beri Izin
-
Rendang Hajatan Jadi Petaka di Klaten, Ahli Pangan UGM Bongkar Masalah Utama di Dapur Selamatan