SuaraJogja.id - Percaturan nama-nama calon wakil presiden (cawapres) semakin mengemuka. Kini nama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy muncul dalam bursa cawapres yang digadang-gadang berpasangan dengan calon presiden (capres) Ganjar Pranowo.
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir pun memberikan tanggapannya. Haedar disela peresmian SM Tower and Convention, Yogyakarta, Sabtu (24/6/2023) menyatakan tidak mempermasalahkan hal itu.
Sebab tokoh Muhammadiyah maupun dari komponen bangsa lainnya perlu diberi kesempatan untuk menjadi kandidat yang berpartisipasi pada Pemilu 2024. Hal itu agar dalam kontestasi politik itu tidak hanya fokus pada satu atau dua calon.
"Semua tokoh baik dari Muhammadiyah maupun dari komponen bangsa yang lain perlu diberi kesempatan untuk menjadi calon-calon yang nanti dihitung, direpresentasikan, kemudian di fit and proper test secara publik bahwa kita ini tidak boleh terjebak pada satu atau dua calon. Agar apa? Agar pilihannya banyak," ujar dia, Sabtu.
Baca Juga: Figur Berlatar Belakang Ormas Islam Masuk Bursa Cawapres, Ada NU dan Muhammadiyah, Ini Kata Pengamat
Menurut Haedar, dengan masuknya tokoh dari Muhammadiyah maupun dari komponen bangsa lainnya dalam konstestasi politik 2024, maka akan membuka ruang politik yang lebih cair. Apalagi Muhadjir saat ini menjabat sebagai ketua PP Muhammdiyah alih-alih tokoh politik.
Selama ini, calon presiden maupun calon wakil presiden lebih mengedepankan kader partai politik. Dengan munculnya nama Muhadjir atau tokoh diluar parpol maka akan semakin mewarnai nama-nama calon pemimpin bangsa kedepannya.
"Kita ini terlalu terfokus wapresnya harus ini, harus itu, capresnya harus dari sini, harus dari situ. Kita kan sudah 20 tahun lebih demokrasi yang reformasi, karena itu ruang itu harus terbuka," ungkapnya.
Haedar berharap, aturan presidential threshold sebesar 20 persen dalam Pemilu untuk dapat mencalonkan presiden bisa diturunkan. Dengan begitu, jumlah kandidat untuk bisa diusung dalam pemilu tidak terbatas. Indonesia pun akan memiliki lebih banyak pilihan pemimpin.
Ruang publik bisa semakin tersalurkan jika banyak kandidat maju. Tujuannya agar tidak terjadi apatisme dalam politik. Dari mana pun calon yang diusung dalam pemilu, maka harus ditempatkan sebagai anak bangsa dan sebagai milik bangsa Indonesia.
Baca Juga: Jadwal Puasa Arafah 2023 Sebelum Idul Adha, Versi Pemerintah dan Muhammadiyah
"Tetapi jangan terlalu terbatas juga, sehingga tidak cukup tiga calon. Ke depan bisa enam calon, bisa tujuh calon, enggak apa-apa. Demokrasi jangan terlalu besar-besaran, ingin nanti mutlak besar menangnya dan sebagainya. Justru dalam proses demokrasi yang cair seperti itu, terbuka banyak calon itu proses check and balances itu terbuka," ungkapnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
-
Bisakah Pahala Dihadiahkan untuk Orang Tua yang Telah Meninggal? Ini Penjelasan Muhammadiyah
-
4 Aturan Non Muslim Mengajar di Sekolah Muhammadiyah, Boleh Pakai Kalung Salib?
-
Non Muslim Boleh Mengajar di Sekolah Muhammadiyah? Ini Penjelasannya
-
Berapa Jumlah Nabi dan Rasul? Ini Perbedaan Tugasnya
-
Benarkah Nabi Muhammad SAW Pengangguran Sebelum Menikahi Khadijah? Ini Jawaban Muhammadiyah
Terpopuler
- Mahfud MD Sebut Eks Menteri Wajib Diperiksa Kasus Judol Pegawai Komdigi, Budi Arie Bilang 'Jangan Kasih Kendor'
- Rocky Gerung Spill Dalang yang Bongkar Kasus Judi Online Pegawai Komdigi
- Kejanggalan Harta Kekayaan Uya Kuya di LHKPN KPK, Dulu Pernah Pamer Saldo Rekening
- Berani Sentil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Segini Harta Kekayaan Melly Goeslaw
- Bak Gajah dan Semut, Beda Citra Tom Lembong vs Budi Arie Dikuliti Rocky Gerung
Pilihan
-
Pindad Segera Produksi Maung, Ini Komponen yang Diimpor dari Luar Negeri
-
Petinggi Lion Air Masuk, Bos Garuda Irfan Setiaputra Ungkap Nasibnya Pada 15 November 2024
-
Profil Sean Fetterlein Junior Kevin Diks Berdarah Indonesia-Malaysia, Ayah Petenis, Ibu Artis
-
Kritik Dinasti Politik Jadi Sorotan, Bawaslu Samarinda Periksa Akbar Terkait Tuduhan Kampanye Hitam
-
Bakal Dicopot dari Dirut Garuda, Irfan Setiaputra: Siapa yang Dirubah Engga Tahu!
Terkini
-
PR Poros Maritim Prabowo: Belajar dari Ketahanan ala Jenderal Soedirman
-
Fokus Isu Anak dan Perempuan, Calon Bupati Sleman Kustini Bahas Pembangunan Nonfisik dengan DPD RI
-
Dari Rumah Sakit Hingga Penggergajian Kayu: Reka Ulang Pengeroyokan Remaja Bantul Ungkap Fakta Mengerikan
-
Ferry Irwandi vs Dukun Santet: Siapa Surasa Wijana Asal Yogyakarta?
-
Terdampak Pandemi, 250 UMKM Jogja Ajukan Hapus Hutang Rp71 Miliar