SuaraJogja.id - Petani lokal di Kulon Progo mendapatkan dukungan dari pemerintah melalui pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi di kios dan kelompok tani.
Analis kebijakan ahli muda di Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, Ardinawati mengatakan, pengawasan pupuk bersubsidi dilakukan secara rutin di beberapa tempat seperti Kios Pupuk Tumarindo Tani II Pergiwatu Wetan, Kios Pupuk KUD Sarimulyo Kenteng Kembang, Kelompok Tani Sari Tani Rukun Srikayangan, Kelompok Tani Tanqqi Rejo Kenteng, dan Kelompok Tani Sido Makmur Pundak Kidul.
"Kami melaksanakan pemantauan secara rutin ketersediaan pupuk dan distribusi pupuk bersubsidi di tingkat distributor, kios pupuk dan kelompok tani. Pemantauan juga dalam rangka memantau enam tepat, yakni tepat mutu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat harga, tepat waktu dan tepat tempat," kata Ardinawati, pada Selasa (27/6/2023).
Kegiatan pengawasan ini bertujuan untuk memantau peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida. Hasil sementara menunjukkan bahwa ketersediaan pupuk bersubsidi di Kulon Progo cukup memadai.
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo rutin memantau ketersediaan dan distribusi pupuk bersubsidi di tingkat distributor, kios pupuk, dan kelompok tani. Hal ini dilakukan untuk memastikan enam aspek yang tepat, yaitu mutu, jumlah, jenis, harga, waktu, dan tempat.
Pada pengawasan terakhir yang dilakukan, stok pupuk di Kios Pupuk Tumarindo Tani II tercatat sebanyak 7.630 kilogram Urea dan 17.200 kilogram Phonska. Sedangkan di Kios Pupuk KUD Sari Mulyo Kembang, tercatat 1.700 kilogram Urea dan 1.551 kilogram Phonska. Beberapa kelompok tani seperti Tani Rejo dan Sido Makmur sedang menyelesaikan masa panen dan bersiap untuk musim tanam berikutnya.
Ardinawati menyarankan petani untuk membeli pupuk secara kolektif melalui kelompok tani masing-masing agar kebutuhan pupuk dapat dihitung dengan baik. Kios pupuk atau BRILink akan menyediakan pupuk sesuai permintaan.
Masalah yang sering terjadi adalah ketika petani membeli pupuk bersubsidi secara mandiri, stok di kios pupuk kosong karena menunggu proses penebusan pupuk dari kios pupuk ke distributor, yang membutuhkan waktu.
Ia juga menjelaskan bahwa kebutuhan pupuk bersubsidi bagi petani dapat diperoleh sesuai dengan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) dan penebusan berlaku sepanjang tahun anggaran, mulai dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember.
Saat ini, sejumlah petani, kata Ardinawati, masih dalam proses pengajuan Kartu Tani di Bank Rakyat Indonesia (BRI). Hal ini sebagai bentuk monitoring penebusan pupuk bersubsidi yang tepat sasaran, Kementerian Pertanian bekerjasama dengan BRI mempersembahkan Kartu.
- 1
- 2
Berita Terkait
-
Luis Milla Sampai Bilang Begini, Ada Apa dengan Persib Jelang BRI Liga 1 2023-2024?
-
Jadi Kapten Tim, Arthur Irawan Singgung Soal Usia Emas Pemain
-
Tebus Pupuk Bersubsidi, Petani di Babel, Riau dan Kalsel Cukup Tunjukkan KTP
-
Luis Milla: Persib Akan Sangat Sulit Lawan Madura FC di Lawal Laga BRI Liga 1 2023-2024
-
Tok! Bank BRI Resmi jadi Sponsor Liga 1 untuk Ketiga Kalinya, Zainudin Amali: Kalau Mereka Rugi, Tidak Mungkin Mau jadi Sponsor
Terpopuler
- 8 Rekomendasi Mobil Bekas Murah Tipe MPV Mei 2025: 7-Seater Harga Mulai Rp30 Jutaan, Pajak Miring
- 3 Pihak Blak-blakan Beri Dukungan untuk Yuran Fernandes, Komdis PSSI Revisi Hukuman
- Rekomendasi 5 Mobil Bekas Murah Meriah untuk Ibu Muda yang Super Aktif! Mulai 65 Jutaan
- Olla Ramlan Resmi Umumkan Lepas Hijab: Pilihan Terbaik Bukan yang Bikin Kita Nyaman
- 10 Pemain Keturunan Bisa Dinaturalisasi Demi Timnas Indonesia Lolos Olimpiade 2028
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP Infinix Harga Sejutaan Terbaik 2025, Layar Besar Performa Gahar
-
Erick Thohir Semringah Lihat Daftar Pemain Timnas Indonesia Lawan China dan Jepang
-
Kuota 11 Pemain Asing Liga 1: Klub Berprestasi atau Malah Babak-belur?
-
Besok Demo Besar Ojol, 500 Ribu Pengemudi Matikan Aplikasi
-
Alasan PPATK Blokir Rekening Masyarakat Sejak Kemarin
Terkini
-
70 Persen SD di Sleman Memprihatinkan, Warisan Orde Baru Jadi Biang Kerok?
-
SDN Kledokan Ambruk: Sleman Gelontorkan Rp350 Juta, Rangka Atap Diganti Baja Ringan
-
Demokrasi Mahal? Golkar Usul Reformasi Sistem Pemilu ke Prabowo, Ini Alasannya
-
Cuaca Ekstrem Hantui Jogja, Kapan Berakhir? Ini Kata BMKG
-
Parkir Abu Bakar Ali Mulai Dipagar 1 Juni, Jukir dan Pedagang harus Mulai Direlokasi