SuaraJogja.id - Ribuan orang Aliansi Buruh Yogya yang merupakan gabungan dari berbagai Serikat Pekerja/Serikat Buruh mendesak pimpinan DPP Konfederasi maupun Federasi di Jakarta untuk segera mendeklarasikan dan mendukung Anies Rasyid Baswedan sebagai Calon Presiden Periode 2024-2029.
Ketua KSPSI DIY Ruswadi mengatakan ada lebih dari 1.000 peserta yang hadir mewakili seluruh elemen buruh mulai dari buruh garmen, buruh tani dan tembakau, nelayan, ojol dan pekerja UKM yang tergabung dalam gerakan ini. Hal tersebut sebagai bentuk kekecewaan mereka atas rezim pemerintahan kali ini.
"Aliansi Buruh Yogyakarta berkumpul untuk merespon kondisi mereka karena kebijakan Omnibuslaw dan RUU Kesehatan telah merugikan nasib mereka," ujar Ruswadi ditemui di Gelanggang Olah Raga (GOR) Tridadi, Sleman, Minggu (9/7/2023).
Ruswadi menilai Anies merupakan sosok yang ideal untuk memimpin bangsa Indonesia ke depan. Sekaligus memutus rezim pemerintahan saat ini yang dikhawatirkan akan diteruskan oleh bakal calon presiden lainnya.
Baca Juga: CEK FAKTA: Anies Baswedan Resmi Jadi Tersangka terkait Stadion JIS
Pemilihan Anies bukan tanpa alasan. Ia mencontohkan peran Anies yang selalu berpihak kepada buruh atau serikat pekerja saat lima tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Hal itu dibuktikan dengan kinerja Anies yang dapat menaikkan upah pekerja DKI yang tinggi dengan tidak mengacu pada Omnibuslaw. Selain itu juga sejumlah kebijakan yang berpihak lainnya seperti naik bus gratis, hingga pendidikan dan sembako yang disubsidi.
"Ini sepakat teman-teman buruh DIY mendeklarasikan mendesak kepada pimpinan pusat serikat pekerja yang ada di Jakarta, baik KSPSI dan lainnya, untuk segera mendeklarasikan menudukung Anies sebagai capres 2024," tuturnya.
"Aliansi Buruh Yogyakarta mendesak kepada Pimpinan DPP Konfederasi maupun Federasi di Jakarta untuk segera mendeklarasikan dan mendukung H. Anies Rasyid Baswedan sebagai Calon Presiden Periode 2024-2029", imbuhnya.
Tak hanya mendesak deklarasi dukungan kepada Anies segera dilakukan. Aliansi Buruh Yogyakarta yang terdiri dari DPD KSPSI, PD FSP NIBA, GIP, PD TSK, PD PGSI, PD Parekraf, FBI, DPD SPN, dan KSBSI meminta sejumlah tuntutan kepada pemerintah untuk dijalankan.
Baca Juga: CEK FAKTA: Anies Ngamuk karena Surya Paloh Cabut Dukungan
Pertama, dengan membatalkan dan mencabut UU No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Kedua, Cabut Permenaker No. 5 Tahun 2023, ketiga, tinjau kembali RUU Kesehatan yang mengkategorikan tembakau setara narkotika dan psikotropika.
Berita Terkait
-
Desa Wisata Pulesari, Tawarkan Suasana Asri dengan Banyak Kegiatan Menarik
-
Tegaskan Tanggung Jawab Revisi UU Pemilu di Pihaknya, Pimpinan Baleg DPR: Kami akan Lanjutkan
-
Pimpinan Pastikan RUU Pemilu Dibahas di Komisi II, Revisi ASN Tetap Jalan Terus
-
Perjalanan Habbie, UMKM yang Berkembang dengan Dukungan BRI Hingga Pecahkan MURI!
-
Warung Bu Sum: Legenda Kuliner Jogja Bertahan Berkat Resep Rahasia & Dukungan BRI
Terpopuler
- Pemutihan Pajak Kendaraan Jatim 2025 Kapan Dibuka? Jangan sampai Ketinggalan, Cek Jadwalnya!
- Emil Audero Menyesal: Lebih Baik Ketimbang Tidak Sama Sekali
- Forum Purnawirawan Prajurit TNI Usul Pergantian Gibran hingga Tuntut Reshuffle Menteri Pro-Jokowi
- 5 Rekomendasi Moisturizer Indomaret, Anti Repot Cari Skincare buat Wajah Glowing
- Kata Anak Hotma Sitompul Soal Desiree Tarigan dan Bams Datang Melayat
Pilihan
-
Emansipasi Tanpa Harus Menyerupai Laki-Laki
-
Laga Sulit di Goodison Park: Ini Link Live Streaming Everton vs Manchester City
-
Pemain Keturunan Jawa Bertemu Patrick Kluivert, Akhirnya Gabung Timnas Indonesia?
-
Jadwal Dan Rute Lengkap Bus Trans Metro Dewata di Bali Mulai Besok 20 April 2025
-
Polemik Tolak Rencana Kremasi Murdaya Poo di Borobudur
Terkini
-
Insiden Laka Laut di DIY Masih Berulang, Aturan Wisatawan Pakai Life Jacket Diwacanakan
-
Tingkatkan Kenyamanan Pengguna Asing, BRImo Kini Hadir dalam Dua Bahasa
-
Ribuan Personel Polresta Yogyakarta Diterjunkan Amankan Perayaan Paskah Selama 24 Jam
-
Kebijakan Pemerintah Disebut Belum Pro Rakyat, Ekonom Sebut Kelas Menengah Terancam Miskin
-
Soroti Maraknya Kasus Kekerasan Seksual Dokter Spesialis, RSA UGM Perkuat Etika dan Pengawasan