SuaraJogja.id - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi telah mengesahkan RUU terkait Perubahan UU Nomor 5 Tahun 2014 menjadi UU ASN 2023 pada hari Selasa (03/10/2023). RUU ASN terbaru yang kini disahkan menjadi UU tersebut di dalamnya mengatur tentang sejumlah ketentuan baru termasuk tenaga honorer.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menceritakan proses di balik revisi Undang-Undang ASN hingga akhirnya diputuskan. Berawal dari calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dulu berkampanye tentang mengangkat semua tenaga honorer yang ada di Indonesia menjadi PNS atau ASN.
"Pak SBY memenuhi janjinya. Pada waktu itu diangkatlah 870 ribu orang honorer langsung menjadi PNS, masih ada sisa kalau tidak salah 50 ribu orang itu masih suruh memenuhi syarat apa gitu," kata Mahfud saat mengisi kuliah umum di Hotel UC Universitas Gadjah Mada (UGM), Jumat (6/10/2023).
Namun sekarang yang kemudian menjadi persoalan adalah ketika jumlah tenaga honorer yang kian membesar. Berdasarkan data jumlah tenaga honorer saat ini sudah mencapai lebih dari 2,3 juta orang.
Baca Juga: Mahfud MD Sebut Menteri SYL Sudah Tersangka, Ahmad Ali NasDem: Yang Bukan Urusannya, Dia urus
Hal itu disebabkan oleh sejumlah hal, terutama terkait titipan para kepala daerah baru. Mereka membawa keluarga hingga tim suksesnya sebagai tenaga honorer.
"Tapi sekarang justru tenaga honorer itu jutaan karena setiap kepala daerah yang baru itu membawa tim suksesnya jadi tenaga honorer. Itu ada anak ponakannya, anaknya dititip ke sana semua sehingga pemerintah jadi kewalahan," ungkapmya.
Sebenarnya pemerintah sudah mencoba membatasi hal tersebut dengan berbagai program. Namun pada akhirnya tenaga honorer tak berkurang tapi justru tetap bertambah.
"Dulu sudah kebijakan tidak boleh ada tenaga honorer semua kalau di kantor pemerintah harus PNS. Nah sekarang setiap bupati baru, gubernur baru tetap ngangkat terus (honorer) tidak bisa dibendung. Sehingga jumlahnya jadi jutaan, sehingga pemerintah sekarang jadi goyang gimana menyelesaikannya. Diselesaikan sekarang muncul lagi di sini, sudah dilarang masih muncul lagi," ungkapnya.
Sebenarnya diungkapkan Mahfud, pemerintah bisa saja secara keras dan tegas memberhentikan tenaga honorer yang direkrut pada waktu tertentu. Namun pemerintah masih memiliki pertimbangan lain untuk melakukan itu.
Baca Juga: Tak Jabat Gubernur Kaltim, Isran Noor Tetap Minta Tenaga Honorer Tidak Dihapus
"Ya tentu kalau keras-kerasan yang diangkat sesudah tanggal ini dianggap tidak ada itu bisa saja tetapi ini manusia belum lagi gaji tenaga honorer itu macam-macam ada yang hanya Rp300 ribu," ucapnya.
Berita Terkait
-
Cak Lontong Kehilangan Banyak Job Buntut Dukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Saat Pilpres
-
Seandainya Jadi Presiden, Mahfud MD Bercita-cita Bangun Kebun Koruptor
-
Soal Revisi UU TNI, Mahfud MD: Hasilnya Lumayan, Tidak Jelek-jelek Amat
-
CEK FAKTA: Prabowo Angkat Mahfud MD Jadi Pengawas Internal Istana
-
Fedi Nuril Sentil Jokowi Lewat Video Tragedi Kanjuruhan, Ekpresi Mahfud MD Diomongin
Terpopuler
- Pemilik Chery J6 Keluhkan Kualitas Mobil Baru dari China
- Profil dan Aset Murdaya Poo, Pemilik Pondok Indah Mall dengan Kekayaan Triliunan
- Jairo Riedewald Belum Jelas, Pemain Keturunan Indonesia Ini Lebih Mudah Diproses Naturalisasi
- Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan 2025 Jawa Timur, Ada Diskon hingga Bebas Denda!
- Jualan Sepi usai Mualaf, Ruben Onsu Disarankan Minta Tolong ke Sarwendah
Pilihan
-
Bodycharge Mematikan Jadi Senjata Rahasia Timnas U-17 di Tangan Nova Arianto
-
Kami Bisa Kalah Lebih Banyak: Bellingham Ungkap Dominasi Arsenal atas Real Madrid
-
Zulkifli Hasan Temui Jokowi di Solo, Akui Ada Pembicaraan Soal Ekonomi Nasional
-
Trump Singgung Toyota Terlalu Nyaman Jualan Mobil di Amerika
-
APBN Kian Tekor, Prabowo Tarik Utang Baru Rp 250 Triliun
Terkini
-
Revitalisasi Stasiun Lempuyangan Diprotes, KAI Ungkap Alasan di Balik Penggusuran Warga
-
Soal Rencana Sekolah Rakyat, Wali Kota Yogyakarta Pertimbangkan Kolaborasi Bersama Tamansiswa
-
Solusi Anti Pesing Malioboro, Wali Kota Jogja Cari Cara Antisipasi Terbaik
-
Praktisi UGM Rilis 2 E-Book Kehumasan: Solusi Jitu Hadapi Krisis Komunikasi di Era Digital
-
Deadline Penggusuran di Depan Mata, Warga Lempuyangan Lawan PT KAI: "Bukan Asetmu, Ini Tanah Kami