Kronologi PHK Sepihak 12 Jurnalis Akurat.co di Jogja, Negosiasi Target 200 Artikel per Hari justru Berujung Pemecatan

Surat PHK Tak Berkenan Diberikan

Hal senada juga membuat kesal mantan jurnalis Akurat.co lainnya, Dian Dwi Anisa mengatakan 10 hari setelah kabar pemecatan dari Kepala Biro Yogyakarta, secara resminya pada 11 Januari 2023, pihak akurat Jakarta baru menyampaikan pemecatan secara daring.

Para pegawai Akurat.co Jogja meminta surat PHK pada pertemuan melalui zoom itu. Namun hal itu tak diberikan oleh perusahaan dengan alasan yang berbelit-belit.

"Ketika saya minta langsung surat PHK ke manajemen Jakarta, mereka memang tidak berkenan memberikannya. Kami di-PHK tanpa surat PHK, hanya paklaring. Alasan pemecatan juga tidak jelas," ujar dia.

Baca Juga: TikTok Berencana Potong Gaji dan PHK Karyawan

Ia menambahkan pada surat kontrak kerja ada satu poin yang memang menjadi kerugian seluruh pegawai tersebut. Pada Pasal 12 ayat 7, klausul pernyataan yang berinti para pegawai tak berhak mengajukan tuntutan, klaim, gugatan atau permintaan ganit rugi/kompensasi dengan bentuk apapun kepada perusahaan.

"Kami cek di kontrak kerja, karyawan kontrak ini dilarang menuntut perusahaan. Kami konsultasikan ke Disnaker dan poin itu batal demi hukum," kata Dwi.

Akibat pemecatan sepihak itu, para jurnalis dan perusahaan sempat melakukan mediasi dengan penengahnya yakni, Disnakertrans DIY. Hal itu juga sudah dikeluarkan Surat Risalah Penyelesaian Hubungan Industrial tertanggal 13 Aprip 2023 dan Surat Anjuran dari Disnakertrans ke perusahaan pada 9 Mei 2023.

Namun kedua surat itu tak digubris oleh PT Akurat Sentra Media, dan berakhir deadlock. Sehingga 12 jurnalis didampingi kuasa hukum memperkarakan PHK sepihak itu.

Kuasa Hukum dari LBH Pers, Victor Mahrizal menganggap perusahaan main-main dengan kasus tersebut. Pasalnya di sidang pertama pihak perusahaan tak datang.

Baca Juga: Nokia PHK 14.000 Karyawan Buntut Ekonomi Lesu

"Ini menjadi catatan kami. Apakah pihak Akurat ini mau kooperatif atau tidak. Kalau memang tidak bisa menghadiri sidang, harapannya ya pihak tergugat atau kuasa hukumnya, segera menghubungi kami untuk bertemu membicarakan realisasinya bagaimana. Kalau tidak ya proses ini tetap berlanjut," ujar Victor.